Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem, Ahmad Lukman Jupiter menanggapi rencana Gubernur Pramono Anung menerbitkan obligasi daerah senilai Rp 5,2 triliun pada tahun 2027.
Jupiter menilai skema pembiayaan tersebut dapat menjadi instrumen untuk mendukung pembangunan infrastruktur strategis, termasuk rencana perpanjangan rute LRT Jakarta 1C hingga Dukuh Atas.
Usulan obligasi daerah tersebut sebelumnya telah dibahas dalam Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI. Secara prinsip, kata dia, legislatif menyambut baik rencana eksekutif terkait penerbitan obligasi, selama penggunaannya benar-benar diarahkan untuk kepentingan masyarakat.
"Sejauh itu kemarin pernah dibahas di Banggar bahwa DPRD menyambut baik terhadap obligasi yang diusulkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," kata Jupiter di Gedung DPRD DKI Jakarta, pada Rabu (12/8).
Baca juga:
Pramono Berniat Menaikkan Nilai Surat Utang, Buat Bangun LRT Manggarai-Dukuh Atas
Perpanjangan rute LRT Jakarta hingga Dukuh Atas merupakan salah satu proyek dari Jakarta Propertindo (Jakpro) yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat.
Saat ini, jaringan LRT Jakarta masih terbatas hingga kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, sehingga perluasan jaringan dinilai penting untuk meningkatkan konektivitas transportasi publik di Jakarta.
Ketika ada penambahan ruas rute hingga Dukuh Atas, penambahan rute baru saya kira ini untuk kepentingan masyarakat juga, untuk kepentingan publik,
ujarnya.
Jupiter menilai, pengembangan jaringan transportasi massal dapat menjadi salah satu cara mendorong masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih menggunakan transportasi umum.
Dengan jaringan yang semakin luas dan terintegrasi, mobilitas warga diharapkan menjadi lebih mudah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi.
Untuk kemudahan masyarakat daripada mereka menggunakan transportasi pribadi kemudian mereka bisa beralih menggunakan transportasi publik,
katanya.
Meski mendukung pengembangan LRT, Jupiter memberikan catatan agar pembangunan yang dibiayai melalui obligasi daerah tidak kemudian membebani masyarakat melalui kenaikan tarif transportasi.
Kondisi ekonomi masyarakat pada 2026 perlu menjadi pertimbangan pemerintah. Sebab, tekanan terhadap biaya hidup dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), kata Jupiter, membuat sebagian masyarakat berada dalam kondisi ekonomi yang semakin sulit.
Yang jelas, yang penting tarifnya ini jangan sampai ada kenaikan,
tegasnya.
Jupiter meminta Pemprov DKI bersama DPRD memastikan penerbitan surat utang daerah tersebut harus memberikan manfaat nyata kepada masyarakat, bukan sekadar menambah beban pembiayaan pemerintah daerah. Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi harus digunakan secara selektif untuk proyek yang memiliki urgensi tinggi dan dampak langsung terhadap pelayanan publik.
Saya ingin surat utang obligasi ini anggaran yang didapatkan digunakan betul-betul untuk dirasakan langsung oleh masyarakat yang kurang mampu,
ujarnya.
Dukungan DPRD DKI terhadap obligasi daerah bukan berarti seluruh penggunaan dana hasil penerbitan obligasi otomatis disetujui. Pemerintah harus memiliki prioritas yang jelas dalam menentukan proyek yang akan dibiayai. Ia menyebut pembangunan transportasi publik sebagai salah satu sektor yang layak mendapatkan pembiayaan obligasi.
Selain itu, pembangunan rumah sakit dan fasilitas kesehatan juga dinilai penting karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Misalnya untuk transportasi publik saya kira saya setuju. Yang kedua untuk pembangunan rumah sakit saya setuju. Karena itu menyangkut pelayanan kesehatan,
katanya.
Sektor pendidikan juga menjadi perhatian. Jupiter menilai masih terdapat fasilitas pendidikan di Jakarta yang membutuhkan perbaikan sehingga pembiayaan melalui obligasi dapat diarahkan pada pembangunan atau rehabilitasi sarana pendidikan yang memang mendesak.
Bagaimanapun masih banyak di Jakarta sekolah yang rusak. Kemudian dengan fasilitas publik dan sebagainya masih banyak yang kekurangan dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Jadi itu harus diperbaiki,
ujarnya.
Jupiter meminta penggunaan dana obligasi daerah untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif maupun pengadaan barang dan jasa yang tidak mendesak dapat ditekan.
Kalau untuk hal-hal yang menurut saya konsumtif ataupun untuk pembelian barang dan jasa, menurut saya dikurang-kurangin,
kata Jupiter.
Ia berharap obligasi daerah tidak sekadar menjadi sumber pembiayaan baru bagi Pemprov DKI, tetapi benar-benar menjadi instrumen untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Jakarta. (Asp)
