Bamsoet Bisa Gunakan Turunnya Peroleh Kursi Golkar Jadi 'Senjata' di Munas 2019

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juli 2019
Bamsoet Bisa Gunakan Turunnya Peroleh Kursi Golkar Jadi 'Senjata' di Munas 2019

Bamsoet dan Airlangga. (Antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Turunnya perolehan kursi Partai Golkar di parlemen merupakan peluang bagi calon Ketua Umum Golkar Bambang Soesatyo untuk memenangkan perebutan kursi Golkar-1 dari calon petahana, Airlangga Hartarto dalam Munas 2019.

"Turunnya perolehan kursi Golkar dibandingkan 2014 lalu, tentu ini menjadi kelemahan Pak Airlangga dan menjadi peluang penantang," kata Pengamat politik Para Syndicate, Ari Nurchayodi, Jumat (17/7).

Baca Juga: Anggota Dewan Pembina Turun Tangan, Golkar Didorong Gelar Rapimnas

Sebagai calon penantang, Ari menilai adalah sebuah kewajaran Bamsoet akan memanfaatkan setiap peluang dalam setiap kontestasi. Salah satunya dengan memanfaatkan kelemahan kinerja dari ketua umum petahana.

Ari menekankan sejatinya Bamsoet memiliki modal politik yang lebih besar dibandingkan Airlangga karena Bamsoet merupakan Ketua DPR RI.

Karena itu, Airlangga Hartarto bersikeras munas tetap diselenggarakan sesuai jadwal, yakni Desember 2019 agar konsolidasi politik dapat berjalan lebih lama. Airlangga juga telah mengganti sejumlah pengurus di daerah.

Bambang Soesatyo (tengah) dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (18/7/2019). (ANTARA News/Rangga Pandu Asmara Jingga)

Mengenai upaya Bamsoet dan Airlangga memeroleh restu dari Presiden Jokowi untuk menjadi Ketua Umum Golkar periode berikutnya, Ari memandangnya sebagai hal yang wajar. Keduanya sama-sama memiliki kedekatan dengan Jokowi.

Ari mengatakan Golkar sebagai salah satu partai pendukung pemerintah perlu memeroleh dorongan politik Presiden atas kandidat dalam bursa ketua umum.

Baca Juga: Golkar Minta Tambah Jatah Kursi Menteri

Sejauh ini, sebagaimana dikutip Antara, telah ada sedikitnya lima kader Golkar yang mendeklarasikan diri maju sebagai calon Ketua Umum Golkar dalam Munas 2019. Mereka adalah Airlangga Hartarto selaku petahana, Bambang Soesatyo, Ali Yahya, Ulla Nuchrawatty dan Marlinda Irwanti.

Sementara nama lain yang disebut juga akan maju, yakni Indra Bambang Utoyo dan Ridwan Hisyam. (*)

#Partai Golkar #Bambang Soesatyo #Airlangga Hartarto
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Penyadapan Presiden Terkuak, Watimpres Minta Keamanan Komunikasi Presiden Diperkuat
Bamsoet menilai keamanan komunikasi kepala negara merupakan bagian penting dari keamanan nasional.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Penyadapan Presiden Terkuak, Watimpres Minta Keamanan Komunikasi Presiden Diperkuat
Indonesia
Penyadapan Presiden, Bambang Soesatyo Minta Sistem Pengawasan Dibenahi
Perkara ini tidak boleh hanya berhenti pada penindakan terhadap individu yang diduga terlibat.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Penyadapan Presiden, Bambang Soesatyo Minta Sistem Pengawasan Dibenahi
Indonesia
Menko Airlangga Tegaskan Pemerintah Jaga Pasokan dan Harga Pangan Jelang Nataru Risiko El Nino
Pemetaan wilayah rawan dan penguatan early warning system terus didorong agar potensi gangguan produksi dapat diidentifikasi dan dimitigasi lebih dini.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Menko Airlangga Tegaskan Pemerintah Jaga Pasokan dan Harga Pangan Jelang Nataru Risiko El Nino
Indonesia
Lapor ke Presiden Prabowo, Menko Airlangga Klaim Fundamental Ekonomi RI masih Kuat
Hal itu tecermin dari ekspansi sektor manufaktur, surplus neraca perdagangan, serta pertumbuhan ekspor nasional.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Lapor ke Presiden Prabowo, Menko Airlangga Klaim Fundamental Ekonomi RI masih Kuat
Indonesia
Presiden Prabowo Pangkas Bunga Kredit Perempuan Prasejahtera dari 25 Persen Jadi 8 Persen
Kebijakan ini disebut sebagai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pembiayaan bagi kelompok perempuan berpenghasilan rendah.
Dwi Astarini - Jumat, 23 Oktober 2026
Presiden Prabowo Pangkas Bunga Kredit Perempuan Prasejahtera dari 25 Persen Jadi 8 Persen
Indonesia
Program Satu Orang Satu Rekening Diharapkan Dongkrak Inklusi Keuangan Indonesia
Program tersebut akan menyasar 25 juta warga berusia 17 tahun ke atas yang termasuk kelompok desil 1 hingga 4.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Oktober 2026
Program Satu Orang Satu Rekening Diharapkan Dongkrak Inklusi Keuangan Indonesia
Indonesia
Investasi di Era Prabowo Tembus Rp 3.923 Triliun, Bamsoet Ingatkan agar Rakyat Ikut Sejahtera
Besarnya nilai investasi tidak serta-merta menjamin masyarakat memperoleh pekerjaan layak dan pendapatan yang memadai.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Oktober 2026
Investasi di Era Prabowo Tembus Rp 3.923 Triliun, Bamsoet Ingatkan agar Rakyat Ikut Sejahtera
Indonesia
Pemerintah Siapkan Bermacam Bantuan, Genjot Ekonomi Kuartal IV-2026
Kebijakan itu di antaranya pembukaan rekening untuk warga negara dengan usia 17 tahun ke atas, bantuan pangan, hingga Bantuan Subsidi Upah (BSU).
Dwi Astarini - Kamis, 01 Oktober 2026
Pemerintah Siapkan Bermacam Bantuan, Genjot Ekonomi Kuartal IV-2026
Indonesia
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Pemerintah berencana memperluas PPh 21 Ditanggung Pemerintah untuk pekerja bergaji di bawah Rp 10 juta. Kebijakan ditargetkan mencakup 7,5 juta pekerja.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 01 Oktober 2026
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Indonesia
Simpanan Warga di Koperasi Diusulkan Dijamin LPS
Persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan melibatkan Komisi XI DPR RI, termasuk untuk mengamandemen undang-undang yang diperlukan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 September 2026
Simpanan Warga di Koperasi Diusulkan Dijamin LPS
Bagikan