Baliho Puan Muncul di Lokasi Bencana Semeru, PDIP Sebut Spontanitas Relawan

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 22 Desember 2021
Baliho Puan Muncul di Lokasi Bencana Semeru, PDIP Sebut Spontanitas Relawan

Ketua DPR Puan Maharani bersama Bupati Lumajang Thoriqul Haq saat meninjau jembatan Gladak Perak. ANTARA/HO-DPR RI

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPR Puan Maharani menuai sorotan. Baliho bergambar dirinya muncul di lokasi terdampak erupsi Gunung Semeru.

Baliho Puan tersebut terpasang di daerah terdampak erupsi Semeru, yakni Kecamatan Pronojiwo dan Kecamatan Candipuro.

Adapun Puan Maharani pada Senin (21/12) telah mengunjungi Lumajang, Jawa Timur untuk melihat kondisi warga terdampak erupsi Gunung Semeru. Dia mengunjungi Kecamatan Pronojiwo dan Candipuro.

Baca Juga:

Baliho Demi Cari Popularitas dan Elektabilitas

Wasekjen PDI Perjuangan Utut Adianto mengatakan, keberadaan baliho Puan di desa terdampak erupsi itu spontanitas.

Ia memperkirakan, baliho-baliho bergambar Puan itu dipasang oleh kader maupun relawan.

"Mungkin ada spontanitas dari teman-teman Ibu Puan hadir. Itu entah kader orang yang dekat atau relawan," ujar Utut kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Rabu (22/12).

Utut meyakini, tak mungkin kader PDIP absen membantu korban Semeru. Dia menyebut, ada dua anggota DPR dari PDIP yang dapilnya Lumajang.

"Ya kalau memang enggak ada sih rasanya enggaklah. Jangankan Bu Ketua DPR RI, misalnya di situ anggota DPR kita ada dua, namanya Arif Wibowo dan Umar Bashor. Kalau Pak Arief datang biasanya struktur partai datang. Pak Umar juga begitu," sebut Ketua Fraksi PDIP DPR itu.

Baca Juga:

Pasang Baliho di Tengah Pandemi COVID-19, Elite Politik Dinilai Kurang Empati

Utut yang juga grandmaster catur ini mengungkapkan PDIP mewajibkan kader mengunjungi struktur partai di dapil selama masa reses. Karena itu, pengurus PDIP pasti mengetahui kegiatan para kadernya.

"Karena kita wajibkan ketika reses mereka datang ke struktur. Mereka mau pergi ke mana saja pengurus partai pasti tahu," kata Utut.

Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan terkait baliho Puan tersebut.

Hasto menjelaskan, tujuan pemasangan baliho adalah untuk memberikan semangat.

Hasto menyebut, kader PDIP terbiasa bergerak secara spontan.

Dia mengklaim kader PDIP akan langsung bergerak membantu masyarakat yang sedang kesusahan.

"PDI Perjuangan turun ke lapangan, bekerja dengan seluruh DPC di lapangan, itu yang seharusnya diangkat di dalam politik pemberitaan," imbuhnya. (Knu)

Baca Juga:

Marak Baliho Puan, DPP: Dibuat Atas Dasar Keputusan Rapat Fraksi PDIP DPR

#Puan Maharani #PDIP #Utut Adianto
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Puan Maharani Minta Mitigasi Bencana Diperkuat di Seluruh Indonesia
Menurutnya, seluruh daerah perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, terutama saat curah hujan tinggi.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Maharani Minta Mitigasi Bencana Diperkuat di Seluruh Indonesia
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
Puan Soroti Kekuatan APBN soal Wacana Pendidikan Gratis hingga PTN, Minta Dikaji Dulu
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti wacana pendidikan gratis hingga PTN. Ia meminta untuk dikaji terlebih dahulu.
Soffi Amira - Selasa, 22 September 2026
Puan Soroti Kekuatan APBN soal Wacana Pendidikan Gratis hingga PTN, Minta Dikaji Dulu
Indonesia
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Wacana-wacana itu masih merupakan perbincangan di antara partai politik dan belum masuk tahapan pembahasan di DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 September 2026
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Berita
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Puan Maharani meminta pemerintah memaksimalkan pencarian rombongan jurnalis yang hilang kontak di perairan sekitar Anak Krakatau, Selat Sunda.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Indonesia
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
DPR akan memberikan dukungan selama tambahan anggaran tersebut bermanfaat bagi masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
Indonesia
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Puan mengatakan DPR siap mendukung jika hasil kajian menyimpulkan integrasi kedua lembaga tersebut dapat membuat pemantauan dan mitigasi bencana lebih efektif.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Indonesia
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Puan Maharani mengingatkan tingginya ancaman gempa di Indonesia dan mendorong pemerintah memperkuat kesiapsiagaan serta penanganan bencana terpadu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 08 September 2026
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Bagikan