Marak Baliho Puan, DPP: Dibuat Atas Dasar Keputusan Rapat Fraksi PDIP DPR

Zulfikar SyZulfikar Sy - Sabtu, 07 Agustus 2021
Marak Baliho Puan, DPP: Dibuat Atas Dasar Keputusan Rapat Fraksi PDIP DPR

Baliho Ketua DPR RI Puan Maharani bertuliskan Kepak Sayap Kebhinekaan di Jalan Veteran Solo, Jawa Tengah, Kamis (5/8). (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Baliho Ketua DPR Puan Maharani bertuliskan "Kepak Sayap Kebhinekaan" dan tentang PPKM bermunculan di sejumlah provinsi, termasuk Jawa Tengah.

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto angkat bicara soal hal itu. Menurutnya, pemasangan baliho tersebut merupakan keputusan rapat Fraksi PDIP DPR.

"Pemasangan baliho tersebut merupakan keputusan rapat Fraksi PDIP DPR. Supaya punya dampak, pemasangannya harus serentak," ujar Bambang, Jumat (6/8).

Baca Juga:

Baliho Puan Kepak Sayap Kebhinekaan, Gibran: Ada Instruksi Partai

Ia mengatakan, ide tersebut muncul spontanitas anggota fraksi. Kemudian dikoordinir pimpinan fraksi. Rapat digelar pada Juni lalu saat Bulan Bung Karno.

"Pemasangan baliho merupakan bentuk ekspresi kegembiraan karena Puan Maharani adalah perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR dari 23 Ketua DPR dalam sejarah RI," kata dia.

  Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto. (MP/Ismail)
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto. (MP/Ismail)

Bambang mengaku sudah mendapatkan izin dari Puan Maharani sebelum baliho itu dipasang.

Dia mengatakan, baliho lantas dipasang anggota Fraksi PDIP DPR di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

"Beberapa dapil di mana PDIP tidak memiliki kursi DPR RI, baliho dipasang oleh DPD dan anggota fraksi setempat. Misal di Sumbar I, Sumbar II, Aceh I, Aceh II, Gorontalo, dan NTB 2 dipasang oleh DPD dan Fraksi PDIP setempat," ucap dia

Baca Juga:

Baliho Puan Dicoret 'Open BO' hingga 'Koruptor', PDIP Jatim Tempuh Jalur Hukum

Bambang mengatakan, baliho bergambar Puan Maharani dan bertuliskan “Kepak Sayap Kebhinnekaan” tersebut rencananya dipasang selama dua bulan, yakni tanggal 15 Juli hingga 15 September 2021.

"Kalau ini bukan soal Pilpres 2024. Soal capres dan cawapres clear kewenangan Ketua Umum (Megawati Soekarnoputri)," tandasnya. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

Ini Respons Ganjar Baliho Puan 'Kepak Sayap Kebhinekaan' Menjamur di Solo

#Puan Maharani #PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pilpres 2029, PDIP 'Colong Start' Usung Hasto Jadi Capres
Beredar kabar yang menyebut PDIP usung sekjen mereka, Hasto Kristiyanto, maju di Pilpres 2029. Cek kebenaran informasnya!
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Pilpres 2029, PDIP 'Colong Start' Usung Hasto Jadi Capres
Indonesia
PDIP Dorong Anggaran MBG Diefisiensikan untuk Dana Darurat Bencana di Daerah
DPP PDI Perjuangan (PDIP) mendesak pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap postur anggaran negara demi memperkuat kesiapsiagaan bencana di tingkat daerah.
Frengky Aruan - Sabtu, 31 Januari 2026
PDIP Dorong Anggaran MBG Diefisiensikan untuk Dana Darurat Bencana di Daerah
Indonesia
Kaesang Yakin PSI Bisa Rebut Jateng dan Bali dari PDIP, Pengamat Sentil Terlalu Berkhayal dan Bermimpi
Faktanya, kedua wilayah itu sudah kuat menjadi kandang PDIP.
Dwi Astarini - Jumat, 30 Januari 2026
Kaesang Yakin PSI Bisa Rebut Jateng dan Bali dari PDIP, Pengamat Sentil Terlalu Berkhayal dan Bermimpi
Berita Foto
Pidato Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Perdana Tahun 2026
Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 13 Januari 2026
Pidato Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Perdana Tahun 2026
Indonesia
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
"Reformasi bukan untuk dibatalkan secara perlahan. Reformasi harus dijaga, diperkuat, dan disempurnakan," tutur Megawati.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Januari 2026
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
Indonesia
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi
Legitimasi elektoral dan besarnya kekuasaan negara tidak secara otomatis menjamin terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Januari 2026
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi
Indonesia
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
PDIP percaya hak rakyat dalam menentukan pemimpin daerah lewat Pilkada langsung tidak boleh diganggu gugat
Wisnu Cipto - Selasa, 13 Januari 2026
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
Indonesia
Dapat Bintang Jasa Kehormatan PDIP, FX Rudyatmo Ngaku Tidak Dapat Penugasan Partai
Meski kini tidak lagi berada dalam struktur kepengurusan, Rudy menegaskan tidak pernah memiliki ambisi jabatan, baik di legislatif maupun eksekutif.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Januari 2026
Dapat Bintang Jasa Kehormatan PDIP, FX Rudyatmo Ngaku Tidak Dapat Penugasan Partai
Indonesia
Rakernas PDIP Tetapkan 'Merawat Pertiwi' sebagai Sikap Ideologis Hadapi Krisis Lingkungan
PDIP mendesak pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana dengan memperkuat sistem mitigasi bencana.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
Rakernas PDIP Tetapkan 'Merawat Pertiwi' sebagai Sikap Ideologis Hadapi Krisis Lingkungan
Indonesia
PDIP Suarakan Reformasi TNI-Polri, Tolak Dwifungsi dan Pastikan Loyalitas Tunggal pada Negara
Polri harus tegak lurus sebagai alat negara yang menjaga ketertiban, bukan instrumen kekuasaan.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
PDIP Suarakan Reformasi TNI-Polri, Tolak Dwifungsi dan Pastikan Loyalitas Tunggal pada Negara
Bagikan