Marak Baliho Puan, DPP: Dibuat Atas Dasar Keputusan Rapat Fraksi PDIP DPR

Zulfikar SyZulfikar Sy - Sabtu, 07 Agustus 2021
Marak Baliho Puan, DPP: Dibuat Atas Dasar Keputusan Rapat Fraksi PDIP DPR

Baliho Ketua DPR RI Puan Maharani bertuliskan Kepak Sayap Kebhinekaan di Jalan Veteran Solo, Jawa Tengah, Kamis (5/8). (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Baliho Ketua DPR Puan Maharani bertuliskan "Kepak Sayap Kebhinekaan" dan tentang PPKM bermunculan di sejumlah provinsi, termasuk Jawa Tengah.

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto angkat bicara soal hal itu. Menurutnya, pemasangan baliho tersebut merupakan keputusan rapat Fraksi PDIP DPR.

"Pemasangan baliho tersebut merupakan keputusan rapat Fraksi PDIP DPR. Supaya punya dampak, pemasangannya harus serentak," ujar Bambang, Jumat (6/8).

Baca Juga:

Baliho Puan Kepak Sayap Kebhinekaan, Gibran: Ada Instruksi Partai

Ia mengatakan, ide tersebut muncul spontanitas anggota fraksi. Kemudian dikoordinir pimpinan fraksi. Rapat digelar pada Juni lalu saat Bulan Bung Karno.

"Pemasangan baliho merupakan bentuk ekspresi kegembiraan karena Puan Maharani adalah perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR dari 23 Ketua DPR dalam sejarah RI," kata dia.

  Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto. (MP/Ismail)
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto. (MP/Ismail)

Bambang mengaku sudah mendapatkan izin dari Puan Maharani sebelum baliho itu dipasang.

Dia mengatakan, baliho lantas dipasang anggota Fraksi PDIP DPR di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

"Beberapa dapil di mana PDIP tidak memiliki kursi DPR RI, baliho dipasang oleh DPD dan anggota fraksi setempat. Misal di Sumbar I, Sumbar II, Aceh I, Aceh II, Gorontalo, dan NTB 2 dipasang oleh DPD dan Fraksi PDIP setempat," ucap dia

Baca Juga:

Baliho Puan Dicoret 'Open BO' hingga 'Koruptor', PDIP Jatim Tempuh Jalur Hukum

Bambang mengatakan, baliho bergambar Puan Maharani dan bertuliskan “Kepak Sayap Kebhinnekaan” tersebut rencananya dipasang selama dua bulan, yakni tanggal 15 Juli hingga 15 September 2021.

"Kalau ini bukan soal Pilpres 2024. Soal capres dan cawapres clear kewenangan Ketua Umum (Megawati Soekarnoputri)," tandasnya. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

Ini Respons Ganjar Baliho Puan 'Kepak Sayap Kebhinekaan' Menjamur di Solo

#Puan Maharani #PDIP
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Berita
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Puan Maharani meminta pemerintah memaksimalkan pencarian rombongan jurnalis yang hilang kontak di perairan sekitar Anak Krakatau, Selat Sunda.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Indonesia
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
DPR akan memberikan dukungan selama tambahan anggaran tersebut bermanfaat bagi masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
Indonesia
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Puan mengatakan DPR siap mendukung jika hasil kajian menyimpulkan integrasi kedua lembaga tersebut dapat membuat pemantauan dan mitigasi bencana lebih efektif.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Indonesia
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Puan Maharani mengingatkan tingginya ancaman gempa di Indonesia dan mendorong pemerintah memperkuat kesiapsiagaan serta penanganan bencana terpadu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 08 September 2026
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Karhutla Meluas, Ketua DPR Desak Pelaku Diburu dan Sanksi Dibuka ke Publik
Kabut asap yang ditimbulkan dapat mengganggu kesehatan warga sekaligus menghambat aktivitas pendidikan, transportasi, hingga kegiatan ekonomi.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Karhutla Meluas, Ketua DPR Desak Pelaku Diburu dan Sanksi Dibuka ke Publik
Indonesia
Asap Karhutla Kalimantan Bisa Sampai Malaysia, Puan Minta Kemlu Segera Berkoordinasi
Puan Maharani meminta Kemlu berkoordinasi dengan Malaysia terkait dampak asap karhutla di Kalimantan yang dapat dirasakan hingga negara tetangga.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 27 Agustus 2026
Asap Karhutla Kalimantan Bisa Sampai Malaysia, Puan Minta Kemlu Segera Berkoordinasi
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan
Penanganan tidak cukup hanya dengan memadamkan api, tetapi juga harus diikuti perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
DPR Desak Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Bagikan