Marak Baliho Puan, DPP: Dibuat Atas Dasar Keputusan Rapat Fraksi PDIP DPR

Zulfikar SyZulfikar Sy - Sabtu, 07 Agustus 2021
Marak Baliho Puan, DPP: Dibuat Atas Dasar Keputusan Rapat Fraksi PDIP DPR

Baliho Ketua DPR RI Puan Maharani bertuliskan Kepak Sayap Kebhinekaan di Jalan Veteran Solo, Jawa Tengah, Kamis (5/8). (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Baliho Ketua DPR Puan Maharani bertuliskan "Kepak Sayap Kebhinekaan" dan tentang PPKM bermunculan di sejumlah provinsi, termasuk Jawa Tengah.

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto angkat bicara soal hal itu. Menurutnya, pemasangan baliho tersebut merupakan keputusan rapat Fraksi PDIP DPR.

"Pemasangan baliho tersebut merupakan keputusan rapat Fraksi PDIP DPR. Supaya punya dampak, pemasangannya harus serentak," ujar Bambang, Jumat (6/8).

Baca Juga:

Baliho Puan Kepak Sayap Kebhinekaan, Gibran: Ada Instruksi Partai

Ia mengatakan, ide tersebut muncul spontanitas anggota fraksi. Kemudian dikoordinir pimpinan fraksi. Rapat digelar pada Juni lalu saat Bulan Bung Karno.

"Pemasangan baliho merupakan bentuk ekspresi kegembiraan karena Puan Maharani adalah perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR dari 23 Ketua DPR dalam sejarah RI," kata dia.

  Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto. (MP/Ismail)
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto. (MP/Ismail)

Bambang mengaku sudah mendapatkan izin dari Puan Maharani sebelum baliho itu dipasang.

Dia mengatakan, baliho lantas dipasang anggota Fraksi PDIP DPR di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

"Beberapa dapil di mana PDIP tidak memiliki kursi DPR RI, baliho dipasang oleh DPD dan anggota fraksi setempat. Misal di Sumbar I, Sumbar II, Aceh I, Aceh II, Gorontalo, dan NTB 2 dipasang oleh DPD dan Fraksi PDIP setempat," ucap dia

Baca Juga:

Baliho Puan Dicoret 'Open BO' hingga 'Koruptor', PDIP Jatim Tempuh Jalur Hukum

Bambang mengatakan, baliho bergambar Puan Maharani dan bertuliskan “Kepak Sayap Kebhinnekaan” tersebut rencananya dipasang selama dua bulan, yakni tanggal 15 Juli hingga 15 September 2021.

"Kalau ini bukan soal Pilpres 2024. Soal capres dan cawapres clear kewenangan Ketua Umum (Megawati Soekarnoputri)," tandasnya. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

Ini Respons Ganjar Baliho Puan 'Kepak Sayap Kebhinekaan' Menjamur di Solo

#Puan Maharani #PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Dalam praktiknya, para PKL yang tergabung dalam asosiasi tersebut banyak menemui kendala ketika mengakses permodalan ke institusi keuangan milik pemerintah (Himbara).
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Indonesia
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Makna Sumpah Pemuda tidak hanya soal persatuan teritorial, tetapi juga semangat kebangsaan dan kesadaran geopolitik yang menjadi fondasi kuat Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Indonesia
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Generasi muda tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Indonesia
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning, menolak usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Ia menilai, bahwa Soeharto merupakan sosok pelanggar HAM.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Indonesia
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
PDIP menyerahkan kasus dugaan korupsi proyek Whoosh kepada KPK. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
Indonesia
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Meminta agar penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dilakukan secara business to business (B2B).
Dwi Astarini - Senin, 27 Oktober 2025
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Indonesia
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Adanya penolakan tersebut berarti ada harapan dari masyarakat yang harus didengar.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Indonesia
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto justru akan bertentangan dengan semangat reformasi yang bertujuan membatasi kekuasaan.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Indonesia
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Soeharto kini diusulkan jadi pahlawan nasional. Politisi PDIP mengatakan, bahwa aktivis 1998 bisa dianggap sebagai pengkhianat.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Indonesia
Hari Santri Jadi Momentum Gali kembali Islam Bung Karno dan Resolusi Jihad
Hari Santri merupakan waktu yang tepat untuk menggali kembali gagasan-gagasan Islam Bung Karno yang berakar pada spiritualitas dan nasionalisme.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
Hari Santri Jadi Momentum Gali kembali Islam Bung Karno dan Resolusi Jihad
Bagikan