Pasang Baliho di Tengah Pandemi COVID-19, Elite Politik Dinilai Kurang Empati

MerahPutih.com - Di sejumlah tempat diramaikan dengan kemuculan baliho elite politik yang bertebaran. Baliho itu berisi imbauan soal pentingnya protokol kesehatan dengan menampilkan wajah sang politisi.

Pengamat politik, Jerry Sumampouw menyatakan, persoalannya bukan pada melanggar atau tidak, melainkan terkait etika moral dan rasa keadilan publik.

Baca Juga

Baliho Puan Kepak Sayap Kebhinekaan, Gibran: Ada Instruksi Partai

“Kurang elok baliho bertebaran untuk kepentingan pilpres di tengah rakyat yang sedang susah dan khawatir dengan keselamatan hidupnya karena pandemi COVID-19,” kata Jerry kepada wartawan, Rabu (11/8)

Kurang kepekaan sosial para calon ini terhadap kesusahan yang dialami rakyat. Lalu, kurang empati dengan persoalan yang sedang dihadapi rakyat.

"Baliho capres juga menunjukkan bahwa mereka tak memiliki sense of solidarity terhadap penderitaan rakyat di masa pandemi,” imbuh Jerry.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin mengakui, ada dua cara untuk bisa menaikkan elektabilitas, yakni melalui “darat” dan “udara”.

Pemasangan baliho dinilai bentuk “serangan darat”, sedangkan pemberitaan di media ialah “serangan udara”.

“Ketika (pemasangan baliho) dilakukan di masa pandemi jadinya tak efektif dan kontraproduktif. Karena rakyat sedang susah,” ujar Ujang kepada wartawan.

Sekedar informasi, kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 memang masih jauh. Namun, para bakal kandidat sudah mulai ancang-ancang sejak sekarang.

Sejumlah baliho mulai terlihat di pinggir-pinggir jalan seperti baliho Ketua PDI Perjuangan yang juga Ketua DPR Puan Maharani, baliho Ketua Umum Golkar yang juga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum PKB yang juga Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar.

Meski tidak sebanyak tiga nama tadi, ada juga baliho yang menampilkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. (Knu)

Baca Juga

Marak Baliho Puan, DPP: Dibuat Atas Dasar Keputusan Rapat Fraksi PDIP DPR