Pasang Baliho di Tengah Pandemi COVID-19, Elite Politik Dinilai Kurang Empati

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 11 Agustus 2021
Pasang Baliho di Tengah Pandemi COVID-19, Elite Politik Dinilai Kurang Empati

Baliho Ketua DPR Puan Maharani bertuliskan Kepak Sayap Kebhinekaan terpasang di Jalan Ronggowarsito, Rabu (4/8). (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Di sejumlah tempat diramaikan dengan kemuculan baliho elite politik yang bertebaran. Baliho itu berisi imbauan soal pentingnya protokol kesehatan dengan menampilkan wajah sang politisi.

Pengamat politik, Jerry Sumampouw menyatakan, persoalannya bukan pada melanggar atau tidak, melainkan terkait etika moral dan rasa keadilan publik.

Baca Juga

Baliho Puan Kepak Sayap Kebhinekaan, Gibran: Ada Instruksi Partai

“Kurang elok baliho bertebaran untuk kepentingan pilpres di tengah rakyat yang sedang susah dan khawatir dengan keselamatan hidupnya karena pandemi COVID-19,” kata Jerry kepada wartawan, Rabu (11/8)

Kurang kepekaan sosial para calon ini terhadap kesusahan yang dialami rakyat. Lalu, kurang empati dengan persoalan yang sedang dihadapi rakyat.

"Baliho capres juga menunjukkan bahwa mereka tak memiliki sense of solidarity terhadap penderitaan rakyat di masa pandemi,” imbuh Jerry.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin mengakui, ada dua cara untuk bisa menaikkan elektabilitas, yakni melalui “darat” dan “udara”.

 Baliho Ketua DPR RI Puan Maharani bertuliskan Kepak Sayap Kebhinekaan di Jalan Veteran Solo, Jawa Tengah, Kamis (5/8). (MP/Ismail)
Baliho Ketua DPR RI Puan Maharani bertuliskan Kepak Sayap Kebhinekaan di Jalan Veteran Solo, Jawa Tengah, Kamis (5/8). (MP/Ismail)

Pemasangan baliho dinilai bentuk “serangan darat”, sedangkan pemberitaan di media ialah “serangan udara”.

“Ketika (pemasangan baliho) dilakukan di masa pandemi jadinya tak efektif dan kontraproduktif. Karena rakyat sedang susah,” ujar Ujang kepada wartawan.

Sekedar informasi, kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 memang masih jauh. Namun, para bakal kandidat sudah mulai ancang-ancang sejak sekarang.

Sejumlah baliho mulai terlihat di pinggir-pinggir jalan seperti baliho Ketua PDI Perjuangan yang juga Ketua DPR Puan Maharani, baliho Ketua Umum Golkar yang juga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum PKB yang juga Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar.

Meski tidak sebanyak tiga nama tadi, ada juga baliho yang menampilkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. (Knu)

Baca Juga

Marak Baliho Puan, DPP: Dibuat Atas Dasar Keputusan Rapat Fraksi PDIP DPR

#Pilpres #Pilpres 2024 #Puan Maharani
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Puan Maharani Minta Mitigasi Bencana Diperkuat di Seluruh Indonesia
Menurutnya, seluruh daerah perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, terutama saat curah hujan tinggi.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Maharani Minta Mitigasi Bencana Diperkuat di Seluruh Indonesia
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
Puan Soroti Kekuatan APBN soal Wacana Pendidikan Gratis hingga PTN, Minta Dikaji Dulu
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti wacana pendidikan gratis hingga PTN. Ia meminta untuk dikaji terlebih dahulu.
Soffi Amira - Selasa, 22 September 2026
Puan Soroti Kekuatan APBN soal Wacana Pendidikan Gratis hingga PTN, Minta Dikaji Dulu
Indonesia
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Wacana-wacana itu masih merupakan perbincangan di antara partai politik dan belum masuk tahapan pembahasan di DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 September 2026
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Indonesia
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Deddy meminta pembahasan mengenai mekanisme tersebut dilakukan setelah dokumen resmi revisi UU Pemilu tersedia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 September 2026
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Berita
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Puan Maharani meminta pemerintah memaksimalkan pencarian rombongan jurnalis yang hilang kontak di perairan sekitar Anak Krakatau, Selat Sunda.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Indonesia
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
DPR akan memberikan dukungan selama tambahan anggaran tersebut bermanfaat bagi masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
Indonesia
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Puan mengatakan DPR siap mendukung jika hasil kajian menyimpulkan integrasi kedua lembaga tersebut dapat membuat pemantauan dan mitigasi bencana lebih efektif.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Indonesia
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Puan Maharani mengingatkan tingginya ancaman gempa di Indonesia dan mendorong pemerintah memperkuat kesiapsiagaan serta penanganan bencana terpadu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 08 September 2026
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Indonesia
Karhutla Meluas, Ketua DPR Desak Pelaku Diburu dan Sanksi Dibuka ke Publik
Kabut asap yang ditimbulkan dapat mengganggu kesehatan warga sekaligus menghambat aktivitas pendidikan, transportasi, hingga kegiatan ekonomi.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Karhutla Meluas, Ketua DPR Desak Pelaku Diburu dan Sanksi Dibuka ke Publik
Bagikan