Badan Pengelola Keuangan Haji Bantah Kehabisan Uang Tunai, Deposito Capai 42 Triliun

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 07 Maret 2025
Badan Pengelola Keuangan Haji Bantah Kehabisan Uang Tunai, Deposito Capai 42 Triliun

Jemaah calon haji lansia menggunakan mobil bogie menuju Aula Asrama Haji Aceh, Banda Aceh. (ANTARAFOTO/Khalis Surry)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Hoaks yang bersebaran dan menyebutkan dana di Badan Pengelola Keuangan Haji sudah habis dibantah Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Harry Alexander.

Ia menyebutkan, dana deposito calon jamaah haji yang dikelola lembaga tersebut saat ini mencapai Rp 42 triliun.

"Perlu saya sampaikan uang di BPKH dalam bentuk cash itu jumlahnya Rp 42 triliun," kata Harry Alexander di Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Jumat (7/3).

Ia menegaskan, hal tersebut penting disampaikan agar masyarakat tidak menerima informasi palsu atau hoaks mengenai dana haji yang dikelola BPKH. Dari berbagai bank yang menyimpan uang calon jamaah haji, salah satunya paling banyak disimpan di Bank Nagari asal Sumbar.

Baca juga:

Tepis Isu Dana Haji Ludes, BPKH Klaim Kelola Deposito di Bank Rp 42 Triliun

"Di Bank Nagari itu uang yang dikelola BPKH cukup banyak, kira-kira nomor tiga dari bank daerah lainnya yang juga menyimpan uang calon jamaah haji," ujar Harry.

BPKH menepis adanya informasi yang menyebutkan dana yang dikelola BPKH habis untuk pengadaan ambulans. Harry membenarkan adanya pembelian ambulans guna kepentingan umat, namun anggarannya diambil dari Dana Abadi Umat (DAU) yang tidak berkaitan dengan dana setoran haji.

Tidak hanya itu, Harry juga meluruskan informasi yang menyebutkan dana BPKH digunakan infrastruktur di Tanah Air. BPKH menegaskan sama sekali tidak melakukan investasi langsung dalam bentuk apapun terhadap infrastruktur.

Praktik yang dilakukan BPKH ialah memberikan sukuk atau surat berharga jangka panjang kepada negara. Dana itu nantinya digunakan pemerintah untuk berbagai kepentingan pembangunan, salah satunya bidang pendidikan.

Selain itu , sukuk yang dikeluarkan langsung oleh BPKH juga dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun madrasah, sanawiah, aliyah, hingga embarkasi haji. (*)

#Dana Haji #BPKH #Biaya Haji
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Terminal Ajyad Makkah Berlakukan Sistem Satu Pintu Bus Shalawat, Cegah Insiden Fatal
Petugas mengatur bus sesuai urutan nomor rute dan hanya membuka pintu akses ketika bus kosong telah siap di posisi
Angga Yudha Pratama - Selasa, 12 Mei 2026
Terminal Ajyad Makkah Berlakukan Sistem Satu Pintu Bus Shalawat, Cegah Insiden Fatal
Indonesia
Petugas Haji Difokuskan Jaga Arah Menuju Toilet Saat Rangkaian Armuzna
Petugas meminta jamaah calon haji dapat bijak dalam mengukur kemampuan fisik dan tidak memaksakan diri beribadah langsung di Masjidil Haram setiap waktu.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 07 Mei 2026
Petugas Haji Difokuskan Jaga Arah Menuju Toilet Saat Rangkaian Armuzna
Indonesia
Kemenhaj Gandeng Polri Buru Penyelenggara Haji Ilegal
Data terbaru menunjukkan petugas Imigrasi RI berhasil mencegah keberangkatan 42 calon jemaah haji ilegal dalam kurun waktu 18 April hingga 1 Mei 2026
Angga Yudha Pratama - Senin, 04 Mei 2026
Kemenhaj Gandeng Polri Buru Penyelenggara Haji Ilegal
Indonesia
Kemenhaj Siap Depak PIHK yang Tak Patuh, Evaluasi Ketat Penyelenggaraan Haji 2026 Mulai Sasar Data Jemaah Gelap
Harun menyoroti rendahnya kepatuhan pelaporan dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK)
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Kemenhaj Siap Depak PIHK yang Tak Patuh, Evaluasi Ketat Penyelenggaraan Haji 2026 Mulai Sasar Data Jemaah Gelap
Indonesia
Haji 2026 Terancam Perang di Timur Tengah, Komisi VIII DPR RI Bongkar Rahasia Keamanan Calon Jemaah Indonesia
Calon jemaah haji 2026 diharapkan tetap tenang dan hanya mempercayai informasi resmi dari pemerintah terkait perkembangan situasi keamanan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 April 2026
Haji 2026 Terancam Perang di Timur Tengah, Komisi VIII DPR RI Bongkar Rahasia Keamanan Calon Jemaah Indonesia
Indonesia
Layanan One Stop Service Haji 2026 Dinilai Bisa Memangkas Birokrasi di Embarkasi
Selly menginstruksikan Kementerian Haji dan Umrah untuk menempatkan personel yang responsif, terutama dalam menangani aktivasi Kartu Nusuk dan distribusi biaya hidup
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 April 2026
Layanan One Stop Service Haji 2026 Dinilai Bisa Memangkas Birokrasi di Embarkasi
Indonesia
Harga Avtur Naik,Sistem Biaya Haji Harus Direformasi
Pemerintah sebelumnya menyampaikan rencana menambal tambahan anggaran Rp 1,77 triliun untuk kebutuhan biaya pesawat haji menggunakan APBN.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 18 April 2026
Harga Avtur Naik,Sistem Biaya Haji  Harus Direformasi
Indonesia
MUI Semprot Kemenhaj Buntut Wacana War Tiket, Diminta Fokus ke Pemberangkatan Calon Haji 2026
Persoalan utama yang menjadi ganjalan adalah nasib jutaan calon jamaah yang sudah mengantre selama belasan hingga puluhan tahun
Angga Yudha Pratama - Kamis, 16 April 2026
MUI Semprot Kemenhaj Buntut Wacana War Tiket, Diminta Fokus ke Pemberangkatan Calon Haji 2026
Indonesia
Biaya Penerbangan Haji 2026 Naik, Pemerintah Pastikan Jemaah Tidak Bayar Selisih
Meskipun terdapat total kenaikan sebesar Rp1,77 triliun, Danang menegaskan bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memiliki keberpihakan penuh kepada rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 15 April 2026
Biaya Penerbangan Haji 2026 Naik, Pemerintah Pastikan Jemaah Tidak Bayar Selisih
Indonesia
Wacana War Ticket Haji Bikin Resah, Wamen Dahnil Jamin Tidak Berlaku Tahun Ini
Istilah War Ticket ini muncul sebagai rumusan transformasi perhajian agar pemerintah bisa memperpendek masa tunggu haji yang saat ini rata-rata 26,4 tahun.
Wisnu Cipto - Jumat, 10 April 2026
Wacana War Ticket Haji Bikin Resah, Wamen Dahnil Jamin Tidak Berlaku Tahun Ini
Bagikan