Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Demokrat, Irwan merasa aneh dengan sikap pemerintah yang melakukan relaksasi transportasi di tengah PSBB.
Hal ini menunjukan bahwa pemerintah dalam menangani COVID-19 tidak terlalu fokus penyelamatan manusia, melainkan lebih mementingkan perekonomian. Kebijakan ini juga tak sejalan dengan pidato Presiden Jokowi terkait larangan mudik lebaran tahun ini.
"Ini kita mau apa sih ini? Presiden jelas pidato khusus larang mudik tapi kemudian berubah-ubah dalam tataran di lapangan. Ini buat kebingungan di daerah," kata Irwan saat rapat virtual dengan Kemenhub, Rabu (6/5).
Baca Juga:
Dapat Izin Khusus dari Kemenhub, Lion Air Group Kembali 'Terbang'
Bahkan, ini juga bertentangan dengan semangat daerah dalam menekan angka corona.
"Di daerah semangat memutus mata rantai COVID-19 sampai jalan tikus ditutup tapi hari ini kita dipertontonkan lagi bagaimana tanggung jawab pemerintah pada penanganan COVID-19 tidak serius," kata Anggota DPR dapil Kalimantan Timur ini.
Seperti diketahui, Pemerintah akan kembali memberikan izin operasi untuk berbagai transportasi untuk mengangkut penumpang ke luar daerah. Hal ini dilakukan setelah larangan operasi transportasi diberlakukan dalam mencegah mudik.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa hal ini bukan relaksasi ataupun kelonggaran, melainkan penjabaran Permen 25 tahun 2020 soal pengaturan transportasi saat Mudik Lebaran.
"Intinya adalah penjabaran, bukan relaksasi lho ya, artinya dimungkinkan semua moda angkutan, baik udara, kereta api, laut, bus, untuk kembali beroperasi dengan catatan satu harus mentaati protokol kesehatan," jelas Budi Karya dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, Rabu (6/5/2020).
Baca Juga:
Budi Karya menjelaskan bahwa Kementerian Kesehatan dan BNPB akan menyusun kriteria penumpang yang boleh berpergian keluar daerah di tengah larang mudik. Mulai besok semua transportasi mulai boleh melayani masyarakat berpergian. (Knu)
