Aturan Baru Ganjil Genap di DKI Jakarta

Petugas memberhentikan pengendara yang melanggar aturan ganjil-genap di Jalan Sudirman, Jumat (13/8/2021). ANTARA/Sihol Hasugian

Ukuran text:

Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta masih memberlakukan ganjil genap di tiga ruas jalan dan kawasan wisata Ibu Kota, meskipun Jakarta sudah turun ke Level 2 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Tiga ruas sistem ganjil genap di Jakarta yakni ruas Jalan Jenderal Sudirman, Jalan M.H. Thamrin Jalan H.R. Rasuna Said. Sedangkan lokasi tempat wisata berada di pintu masuk timur dan barat Ancol Taman Impian, pintu masuk 1 Taman Mini Indonesia Indah, dan pintu masuk utara dan barat Taman Margasatwa Ragunan.

Hal ini tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Perhubungan DKI Nomor 438 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil-Genap pada Masa PPKM Level 2.

Baca Juga:

Gubernur Bali Hapus Kebijakan Ganjil Genap di Sanur dan Kuta

"Diberlakukan mulai tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan 1 November 2021," ucap Kepala Dishub DKI, Syafrin Liputo melalui keputusannya, Kamis (21/10).

Pemberlakuan ganjil-genap di tiga ruas jalan utama Ibu Kota ini diterapkan pada hari Senin sampai Jumat mulai pukul 06.00 sampai 10.00 WIB dan mulai pukul 16.00 sampai 21.00 WIB.

Dengan demikian, durasi ganjil-genap bertambah satu jam dari penerapan sebelumnya yang berlaku sampai pukul 20.00. Kemudian, ganjil-genap tiga ruas jalan pada hari Sabtu, Minggu, dan libur nasional tak berlaku.

Sementara, pada penerapan ganjil-genap di kawasan wisata diberlakukan mulai hari Jumat sampai dengan Minggu sejak pukul 12.00 sampai 18.00 WIB. Khusus kawasan wisata, kendaraan roda dua juga masuk dalam pembatasan ganjil-genap.

*Polisi berjaga di pos pengendalian mobilitas ganjil-genap kendaraan, Jalan Terusan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (30/8/2021). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wsj*

Dishub juga menetapkan 17 jenis kendaraan yang dikecualikan dalam penerapan ganjil genap, antara lain;

1. Kendaraan bertanda khusus yang membawa masyarakat disabilitas;

2. Kendaraan ambulans;

3. Kendaraan pemadam kebakaran;

4. Kendaraan angkutan umum (plat kuning);

5. Kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik;

6. Sepeda motor;

7. Kendaraan angkutan barang khusus bahan bakar minyak
Dan bahan bakar gas;

8. Kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara republik
Indonesia yakni Presiden/Wakil Presiden, ketua MPR/DPR/DPD, dan Ketua Mahkamah Agung/Mahkamah Konstitusi/Komisi Yudisial/Badan Pemeriksa Keuangan.

9. Kendaraan dinas operasional berplat merah, tni dan
Polri;

10. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;

11. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas;

12. Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut Pertimbangan petugas polri, seperti kendaraan Pengangkut uang (Bank Indonesia, antarbank, pengisian ATM) dengan pengawasan dari Polri;