Atasi Ancaman PHK Massal di Sejumlah Industri, Pemerintah Diminta Perketat Produk Impor

MerahPutih.com - Sejumlah industri di Indonesia dilanda gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin besar. Mulai dari industri tekstil hingga teknologi, ribuan pekerja kehilangan pekerjaan mereka dalam waktu singkat.

Ekonom Achmad Nur Hidayat menilai, untuk mengatasi fenomena ini, langkah-langkah strategis perlu segera diambil oleh pemerintah dan pelaku industri. Pertama, kebijakan perdagangan harus lebih berpihak pada industri dalam negeri.

“Pengawasan terhadap impor perlu diperketat agar industri lokal tidak semakin tergerus oleh produk asing yang lebih murah,” jelas Achmad dalam keteranganya, Selasa (4/3).

Selain itu, pemerintah perlu memberikan insentif yang lebih besar bagi sektor manufaktur.

Baca juga:

PHK Massal Sritex, Pemerintah Diminta Jangan Biarkan Pekerja Terkatung-katung

“Seperti subsidi energi dan keringanan pajak, agar mereka dapat bertahan dalam kondisi ekonomi yang sulit ini,” tutur Achmad.

Sementara di sektor teknologi, pemerintah perlu memastikan adanya dukungan bagi startup yang memiliki model bisnis berkelanjutan.

Banyak startup yang tumbuh cepat tetapi tidak memiliki fundamental keuangan yang kuat, sehingga rentan terhadap krisis.

“Diperlukan kebijakan yang lebih ketat dalam pengelolaan investasi di sektor ini,” jelas Achmad.

Baca juga:

Pemerintah Impor Ribuan Sapi Perah Dari Australia, Susu Sapi Dalam Negeri Untuk Program Makan Bergizi Gratis

Selain itu, program pelatihan ulang (reskilling) bagi pekerja yang terkena PHK perlu diperluas agar mereka dapat beradaptasi dengan kebutuhan pasar tenaga kerja yang terus berubah.

Sedangkan di sisi lain, perlu ada sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan serikat pekerja untuk mencari solusi yang lebih komprehensif terhadap lonjakan PHK.

Dialog sosial yang lebih intensif dapat membantu menciptakan mekanisme mitigasi yang lebih baik sebelum PHK massal terjadi.

“Misalnya, perusahaan dapat diberi opsi untuk melakukan pengurangan jam kerja atau cuti tanpa bayaran sebagai alternatif sebelum melakukan PHK besar-besaran,” ungkap Achmad yang juga ekonom dari UPN Veteran Jakarta ini.

Baca juga:

Komnas HAM Pantau Gelombang PHK, Pastikan Hak Pekerja Terpenuhi

Melihat kondisi ekonomi yang penuh tantangan ini, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi sebagai indikator bahwa semuanya baik-baik saja.

“Di balik angka makro yang positif, ada realitas pahit yang dialami ribuan pekerja yang kehilangan pekerjaan dan harus menghadapi ketidakpastian masa depan,” sebut Achmad.

Jika tidak ada intervensi kebijakan yang lebih konkret dan proaktif, gelombang PHK ini bisa menjadi sinyal awal dari krisis ketenagakerjaan yang lebih dalam.

“Saatnya bagi pemerintah dan dunia usaha untuk bekerja lebih keras dalam menciptakan solusi nyata agar dampak PHK ini bisa ditekan semaksimal mungkin,” pungkas Achmad.

Seperti diketahui, perusahaan-perusahaan besar seperti PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dengan 10.965 pekerja terkena PHK, PT Victory Chingluh Indonesia yang memangkas 2.400 karyawannya. Lalu, startup eFishery yang memecat hampir 90 persen dari total tenaga kerjanya, yakni sekitar 1.350 orang.

PT Sanken Indonesia memberhentikan 459 pekerja karena kesulitan bersaing dengan produk impor, sementara PT Danbi International yang bergerak di industri bulu mata ekspor menutup pabriknya dan melakukan PHK terhadap 2.079 pekerja.

Sektor elektronik pun tidak luput dari badai PHK, dengan PT Yamaha Music Manufacturing Asia merumahkan 200 pekerja. Bahkan, perusahaan startup seperti Flip dan Tokopedia-TikTok Shop juga tak mampu menghindari pemangkasan tenaga kerja akibat reorganisasi dan efisiensi bisnis. (knu)