Arteria Tak Melawan PDIP, Ingin Balas Budi ke Keluarga Bung Karno

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Senin, 30 September 2024
Arteria Tak Melawan PDIP, Ingin Balas Budi ke Keluarga Bung Karno

Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan. (Foto: dok. DPR)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Arteria Dahlan tak akan melawan partainya sendiri yang memberikan kursi DPR RI kepada Hendra Rahtomo atau Romy Soekarno sebagai caleg PDIP terpilih dari Dapil Jawa Timur VI.

Arteria mengaku banyak orang berharap ia melawan PDIP menyoroti perlawanan Tia Rahmania di Dapil Banten I yang ramai diperbincangkan.

"Saya memilih untuk mengambil jalan yang berbeda, walaupun saya tetap menghormati upaya hukum yang Tia lakukan setidaknya sebagai kritik dan otokritik bagi partai," ujar Arteria kepada wartawan, Senin (30/9).

Baca juga:

Penjelasan Arteria Dahlan yang Sempat Dikira Haji Ilegal

Ia tak ingin melawan karena tahu diri. Menurut anggota Komisi III DPR yang duduk di parlemen 10 tahun itu, kiprahnya di dunia politik telah lama dipupuk PDIP.

Arteria juga mengaku bisa duduk di parlemen karena bimbingan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Almarhum Taufiq Kiemas, dan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani.

"Artinya ini semua berkat budi baik keluarga besar Bung Karno, yang tidak bisa juga saya membalasnya selain dengan loyalitas atau kesetiaan. Sudah saatnya saya membalasnya," tuturnya.

Baca juga:

Risma Ajukan Pengunduran Diri Dari Mensos Usai Daftar Pilkada Jatim

Menurut Arteria, pengunduran diri dari Caleg PDIP adalah sebuah kewajiban untuk menjaga keluarga besar Bung Karno. Ia juga menilai tindakannya sendiri sudah tepat.

"Bagi saya kemuliaan sesungguhnya adalah melaksanakan dan patuh pada kebijakan beliau (Megawati), apapun perintahnya selama ini selalu saya patuhi, tanpa terkecuali," kata dia.

"Walau kadang kala tidak populer sekalipun dan dalam beberapa hal saya akhirnya dipersepsikan tidak bisa diajak kompromi atau kompak. Itulah pengabdian yang sesungguhnya," imbuhnya.

Baca juga:

3 Pasangan Bertarung di Pilkada Jatim, Duet Luman dari PKB Terakhir Daftar

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Romy Soekarno sebagai caleg PDIP terpilih dari Dapil Jawa Timur VI.

Pergantian itu sesuai Keputusan KPU Nomor 1401 tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR dalam Pemilu 2024.

Di dapil Jawa Timur VI, PDIP mendapat dua kursi. Dua Caleg partai Banteng yang berhasil meraih dua kursi tersebut yakni, Pulung Agustanto dan Sri Rahayu.

Sejatinya, mundurnya Sri Rahayu bakal memberi kisah manis untuk Arteria Dahlan yang mendapat suara terbesar ketiga. Akan tetapi, ia memilih mundur.

Dengan demikian, Romy ditetapkan sebagai caleg terpilih PDIP menggantikan Sri Rahayu dan Arteria Dahlan meski hanya mendapatkan 51.245 suara. (Pon)

#Arteria Dahlan #DPR RI #PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Pimpinan Badan Gizi Nasional Dirombak, DPR Ingatkan Jangan Main-Main dengan Anggaran Jumbo Makan Gratis
Legislator daerah pemilihan Sumatra Selatan II ini menaruh harapan besar pada pundak pimpinan baru BGN
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
Pimpinan Badan Gizi Nasional Dirombak, DPR Ingatkan Jangan Main-Main dengan Anggaran Jumbo Makan Gratis
Indonesia
Komisi IX DPR Minta Kepemimpinan Baru BGN Perkuat Tata Kelola Program MBG
Nurhadi menyampaikan hal tersebut menanggapi keputusan Presiden Prabowo mengganti Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewijk Pusung dari jajaran pimpinan BGN
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
Komisi IX DPR Minta Kepemimpinan Baru BGN Perkuat Tata Kelola Program MBG
Indonesia
DPR RI Kejar Pengesahan RUU UU Polri, Siap Sasar Pelaku Kriminal di Ruang Siber
RDPU juga membahas struktur organisasi serta formulasi usia pensiun anggota kepolisian
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
DPR RI Kejar Pengesahan RUU UU Polri, Siap Sasar Pelaku Kriminal di Ruang Siber
Indonesia
Pakar Ingatkan Risiko 'Bottleneck Karier' jika Usia Pensiun Polri Ditambah
Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan angka harapan hidup masyarakat Indonesia pada 2025 mencapai 74,47 tahun.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026
Pakar Ingatkan Risiko 'Bottleneck Karier' jika Usia Pensiun Polri Ditambah
Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Olahraga
Jangan Sampai Membebani Sekolah, Komisi X DPR Minta Pemerintah Siapkan Guru Bahasa Prancis
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menanggapi instruksi Presiden Prabowo Subianto yang ingin bahasa Prancis diajarkan di seluruh jenjang sekolah di Indonesia.
Frengky Aruan - Minggu, 31 Mei 2026
Jangan Sampai Membebani Sekolah, Komisi X DPR Minta Pemerintah Siapkan Guru Bahasa Prancis
Indonesia
Revisi UU Pemilu Belum Dicoret dari Prolegnas, DPR Buka Opsi Fast-Track Lewat Pemerintah
Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda memastikan revisi Undang-Undang Pemilu belum dicoret dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026
Frengky Aruan - Minggu, 31 Mei 2026
Revisi UU Pemilu Belum Dicoret dari Prolegnas, DPR Buka Opsi Fast-Track Lewat Pemerintah
Indonesia
Tayangan Piala Dunia 2026 Dapat Menjadi Roda Penggerak Sektor UMKM Indonesia
"TVRI akan menyiarkan langsung pertandingan-pertandingan Piala Dunia yang bisa dinikmati masyarakat."
Frengky Aruan - Jumat, 29 Mei 2026
Tayangan Piala Dunia 2026 Dapat Menjadi Roda Penggerak Sektor UMKM Indonesia
Indonesia
Komisi III DPR Minta Woodyrman Pembunuh WN Brunei Segera Dideportasi dan Dicekal Masuk Indonesia
Menurut Sahroni, proses deportasi perlu segera dilakukan agar pelaku dapat diproses hukum di negara asalnya.
Frengky Aruan - Jumat, 29 Mei 2026
Komisi III DPR Minta Woodyrman Pembunuh WN Brunei Segera Dideportasi dan Dicekal Masuk Indonesia
Indonesia
Waka Komisi IV DPR Pertanyakan Anggaran Bencana Sumatra Rp 60 T yang Mengendap di Kemenkeu
Kemenkeu diminta tidak jalan sendiri dalam penanganan pascabencana banjir di Sumatra dan tetap memperkuat koordinasi dengan kementerian serta lembaga terkait.
Dwi Astarini - Jumat, 29 Mei 2026
Waka Komisi IV DPR Pertanyakan Anggaran Bencana Sumatra Rp 60 T yang Mengendap di Kemenkeu
Bagikan