Arah Pembangunan Kawasan Wisata Komodo Labuan Bajo

MerahPutih.com - Pembangunan wisata premium di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, tempat habitat hewan yang hanya satu-satunya di dunia, Komodo, mendapatkan sorotan publik. Sorotan terjadi setelah beredarnya foto satu truk proyek berpapasan dengan komodo. Publikpun pro dan kontra atas pembangunan ini karena ditakutkan merusak habitat komodo.

Labuan Bajo sudah ditetapkan menjadi salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) oleh Presiden Joko Widodo. Pembangunan wisata premium ini tengah dikebut demi menjadi tuan rumah pertemuan kepala negara atau pemerintahan negara-negara yang tergabung dalam G20.

Labuan Bajo yang berada Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), ditargetkan menjadi destinasi wisata skala internasional ini mendapakan gelontoran dana triliun rupiah. Pada 2020 ini saja, pemerintah mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur untuk pengembangan KSPN Labuan Bajo sebesar Rp 1,3 triliun atau lebih besar dari tahun 2019 sebesar Rp 83,2 miliar.

Baca Juga:

Akan Ditutup, Berikut Fakta Menarik Tentang Taman Nasional Komodo

Labuan Bajo yang tidak hanya menyuguhkan keindahan pariwisata bahari dengan pemandangan gugusan pulau-pulau kecil di sekitarnya, namun juga memiliki destinasi seperti Puncak Waringin, Goa Batu Cermin, kawasan Wei Cicu, Waterfront Marina, dan Bukit Pramuka dengan gelontoran dana triliunan menjadi wisata premium atau minat khusus

Kementerian PUPR, yang bertanggung jawab untuk penataan kawasan ini, sudah membuat program terpadu untuk pengembangan KSPN Labuan Bajo dari seluruh sektor mulai peningkatan kualitas layanan jalan dan jembatan, penyediaan Sumber Daya Air, permukiman, dan perumahan.

Di 2020, anggaran sebesar Rp 1,3 triliun digunakan untuk penataan kawasan sejumlah destinasi pariwisata melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya sebesar Rp646,3 miliar diantaranya Kawasan Puncak Waringin Rp 18,2 miliar.

Lalu, pengembangan kawasan Goa Batu Cermin sebesar Rp 27,5 miliar dengan progres 40%, dan Pulau Rinca meliputi pembangunan dermaga sebesar Rp 47 miliar dan fasilitas penunjang wisata sebesar Rp 50 miliar.

Selain itu, mendukung jaringan jalan Labuan Bajo, Kementerian PUPR melakukan penanganan ruas jalan dalam kota, penataan trotoar dan drainase (pedestrian), perbaikan geometrik jalan, pelebaran dan preservasi serta pembangunan jalan baru.

Anggaran pengerjaannya untuk tahun 2020 ini sebesar Rp420,1 miliar diantaranya peningkatan jalan, trotoar, dan drainase Jalan Soekarno Atas sepanjang 2,19 km, Jalan Soekarno Bawah sepanjang 2,01 km, Jalan Simpang Pede sepanjang 4,51 km, dan peningkatan jalan kawasan pariwisata Waecicu sepanjang 4 km.

Di Bidang Sumber Daya Air, anggaran dukungan infrastruktur Labuan Bajo tahun 2020 sebesar Rp67,7 miliar diantaranya untuk pembangunan sarana dan prasarana pengaman Pantai Lohbuaya di Pulau Rica.

Selanjunya di Bidang Perumahan dengan anggaran sebesar Rp 174,5 diantaranya digunakan untuk peningkatan kualitas rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 4.100 unit.

Dalam pengembangan ini, Kementerian PUPR melibatkan Arsitek Nusantara Yori Antar untuk penataan Labuan Bajo yang juga terlibat dalam pembenahan kawasan pariwisata Danau Toba, Sumut.

Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores (BOPLBF) memastikan pembangunan di Loh Buaya, Pulau Rinca, tempat truk proye bertemu Komodo, yang masuk dalam kawasan taman nasional (TN) Komodo dilakukan dengan sangat hati-hati dengan mempertimbangkan keamanan dari satwa Komodo.

Direktur Utama BOPLBF Shana Fatina, mengatakan pemerintah sangat peduli terkait pelaksanaan pembangunan di zona pemanfaatan Loh Buaya, Pulau rinca dan dengan sangat hati-hati.

"Setiap pagi dilakukan briefing terkait keamanan dan keselamatan baik untuk para pekerja, dan juga yang paling penting adalah keamanan satwa yang ada di Loh buaya, agar jangan sampai ada satwa terganggu, sangat hati-hati dengan api," katanya.

Ia menjelaskan, seluruh pembangunan di Loh Buaya hanya boleh dilakukan di zona pemanfaatan. Jadi pembangunan fasilitas di loh buaya betul-betul dilakukan dengan memperhatikan semua aspek ekologi, sebagaimana sudah direncanakan dalam kajian dampak lingkungan.

Pemerintah, tegas ia, sudah pasti mengutamakan kelestarian dan keseimbangan ekosistem dalam melaksanakan pembangunan yang ada, dan semuanya sudah melalui prosedur dan kajian yang mendalam.

"Pengelolaan TN Komodo merupakan wewenang KLHK, pembangunan dilakukan oleh KemenPUPR, dan untuk mendukung pariwisata premium berkelanjutan yang didorong Kemenparekraf. Ini merupakan sinergi lintas kementerian dan lembaga," katanya dikutip Antara.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan infrastruktur pada setiap KSPN direncanakan secara terpadu baik penataan kawasan, jalan, penyediaan air baku dan air bersih, pengelolaan sampah, sanitasi, dan perbaikan hunian penduduk melalui sebuah rencana induk pengembangan infrastruktur yang mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi.

Saat ini, penataan Pulau Rinca tengah memasuki tahap pembongkaran bangunan eksisting dan pembuangan puing, pembersihan pile cap, dan pembuatan tiang pancang. Untuk keselamatan pekerja dan perlindungan terhadap satwa komodo, telah dilakukan pemagaran pada kantor direksi, bedeng pekerja, material, lokasi pembesian, pusat informasi, dan penginapan ranger.

"Kami selalu didampingi ranger dari Balai Taman Nasional Komodo, sehingga proses pembangunan prasarana dan sarana tidak merusak atau mengganggu habitat komodo," kata Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi NTT Herman Tobo.

Izin Lingkungan Hidup terhadap kegiatan Penataan Kawasan Pulau Rinca di Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat telah terbit pada 4 September 2020 berdasarkan Peraturan Menteri LHK No 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup yang telah memperhatikan dampak pembangunan terhadap habitat dan perilaku komodo.

Kementerian PUPR merinci penataan Kawasan Pulau Rinca meliputi pembangunan Dermaga Loh Buaya, yang merupakan peningkatan dermaga eksisting, pembangunan pengaman pantai yang sekaligus berfungsi sebagai jalan setapak untuk akses masuk dan keluar ke kawasan tersebut.

Lalu, pembangunan Elevated Deck pada ruas eksisting, berfungsi sebagai jalan akses yang menghubungkan dermaga, pusat informasi serta penginapan ranger, guide dan peneliti, dirancang setinggi 2 meter agar tidak mengganggu aktivitas komodo dan hewan lain yang melintas serta melindungi keselamatan pengunjung.

Selain itu, pembangunan Pusat Informasi yang terintegrasi dengan elevated deck, kantor resort, guest house dan kafetaria serta dan pembangunan penginapan untuk para ranger, pemandu wisata, dan peneliti, yang dilengkapi dengan pos penelitian dan pemantauan habitat komodo.

Baca Juga:

Didominasi Wisatawan Asing, Taman Nasional Komodo Makin Mendunia