Arab Saudi Paling Banyak Terima Dana Dari Jemaah Haji dan Umrah Indonesia

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 02 September 2024
Arab Saudi Paling Banyak Terima Dana Dari Jemaah Haji dan Umrah Indonesia

Ilustrasi Jemaah calon haji Indonesia (Kemenag)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dana penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dari Republik Indonesia, saat ini mayoritas hanya memberi manfaat secara sepihak kepada masyarakat dan Pemerintah Saudi Arabia.

"Semua fasilitas pemondokan, transportasi, akomodasi, makan, juga konsumsi semuanya yang dapat itu Pemerintah Saudi," kata Wapres Ma'ruf Amin saat memberikan sambutan pada Forum Silaturahim Antar Travel Haji dan Umroh (SATHU) dan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) di Jakarta, Senin.

Wapres menilai, pihak Indonesia hanya membawa uang ke Saudi Arabia melalui penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, namun efek bergandanya hanya dirasakan oleh pemerintah dan masyarakat Saudi saja.

Wapres menyoroti pembicaraan Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan Menteri Keuangan Saudi untuk membahas manfaat yang dapat dirasakan kedua Negara dari penyelenggaraan ibadah tersebut.

Baca juga:

Garuda Bidik Peningkatan Penumpang Umrah

Wapres berharap, pemerintah Saudi dapat membuat kebijakan yang memberikan manfaat tidak hanya pada satu pihak, namun juga terhadap pihak non-Saudi, termasuk Indonesia.

"Apa tidak sebaiknya manfaatnya itu jangan hanya untuk Saudi, tapi juga Indonesia dapat sebagiannya, kita bagi saja transportasinya, akomodasinya, supaya jangan Saudi semua yang dapat, kita pun dapat. Mudah-mudahan ke depan konsumsinya dan sebagainya akan ada, sehingga manfaatnya mulai balik," kata Wapres.

Selain pada nilai manfaat, Wapres menekankan agar pemerintah Indonesia bisa menjalin komunikasi yang lebih baik lagi dengan pemerintah Saudi agar penyelenggaraan haji dan umrah lebih baik.

"Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dapat lebih akuntabel, transparan, berkualitas dan proaktif dalam menyusun langkah antisipatif dan mengurangi risiko layanan yang mungkin akan timbul," katanya. (*)

#Perjalanan Umrah Ke Mekkah #Dana Haji
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Ongkos Haji 2026 Diketok Rp 54,19 Juta, Jemaah Punya Waktu Pelunasan 6 Bulan
Waktu pelunasan tahun ini jauh lebih panjang dibanding tahun-tahun sebelumnya, yang biasanya hanya berlangsung kurang dari tiga bulan.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 Oktober 2025
Ongkos Haji 2026 Diketok Rp 54,19 Juta, Jemaah Punya Waktu Pelunasan 6 Bulan
Berita Foto
Panja BPIH DPR dan Pemeritah Sepakati Biaya Haji Tahun 2026 Sebesar Rp87,4 Juta
Ketua Panitia Kerja (Panja) BPIH Abdul Wachid (ketiga kanan) menyerahkan berkas hasil rapat kepada Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang (ketiga kiri) didampingi Wakil Ketua Komisi VIII Abidin Fikri (kedua kiri) dan Ansory Siregar (kanan), Ketua Panja Pemerintah Jaenal Effendi (kedua kanan) serta Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah (kiri) usai rapat Panja BPIH di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/10/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 29 Oktober 2025
Panja BPIH DPR dan Pemeritah Sepakati Biaya Haji Tahun 2026 Sebesar Rp87,4 Juta
Indonesia
Umrah Mandiri Dibolehkan, DPR Minta Pemerintah Terbitkan Panduan Khusus
Sistem pelaksanaan umrah kini harus melalui aplikasi Nusuk yang dikembangkan Pemerintah Arab Saudi, termasuk untuk pemesanan hotel yang wajib terdaftar dalam aplikasi tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Umrah Mandiri Dibolehkan, DPR Minta Pemerintah Terbitkan Panduan Khusus
Indonesia
Angin Segar untuk Jemaah! Komisi VIII dan Kementerian Haji Mulai Nego Harga Ongkos Naik Haji
Komisi VIII DPR menargetkan pembahasan BPIH ini dapat rampung pada November
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Oktober 2025
Angin Segar untuk Jemaah! Komisi VIII dan Kementerian Haji Mulai Nego Harga Ongkos Naik Haji
Indonesia
Umrah Mandiri Dinilai tak Ancam Travel Resmi
Kebijakan tersebut bukan dimaksudkan untuk mematikan usaha travel, melainkan untuk memperluas akses dan memberikan fleksibilitas bagi masyarakat yang ingin beribadah dengan cara yang lebih mandiri, transparan, dan efisien.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
Umrah Mandiri Dinilai tak Ancam Travel Resmi
Indonesia
Kementerian Haji Tetapkan BPIH 2026 setelah raker dengan DPR, Bulan Ini
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf berencana membahas instruksi itu pada Rapat Panitia Kerja BPIH bulan ini dengan DPR.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
Kementerian Haji Tetapkan BPIH 2026 setelah raker dengan DPR, Bulan Ini
Indonesia
Presiden Prabowo Klaim Indonesia yang Pertama Punya Perkampungan Haji di Mekah
Pemerintah Indonesia sedang menambah lahan yang bakal dijadikan kampung haji Indonesia di Arab Saudi.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
Presiden Prabowo Klaim Indonesia yang Pertama Punya Perkampungan Haji di Mekah
Indonesia
BPIH 2026 Diharap Bisa Diputus Bulan Depan, Penetapan Kuota Harus Merujuk Daftar Tunggu
Penetapan kuota harus merujuk daftar tunggu, agar prinsip keadilan bisa ditegakkan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 01 Oktober 2025
BPIH 2026 Diharap Bisa Diputus Bulan Depan, Penetapan Kuota Harus Merujuk Daftar Tunggu
Indonesia
BP Haji Bakal Jadi Kementerian Haji, Presiden Bakal Tunjuk Menteri
Transformasi dari Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi kementerian memang merupakan amanat dari UU Haji.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 28 Agustus 2025
BP Haji Bakal Jadi Kementerian Haji, Presiden Bakal Tunjuk Menteri
Indonesia
Istana Akui Rencana Bentuk Nomenklatur Baru Kementerian Haji
Pemerintah telah menyerahkan DIM RUU Haji ke DPR RI, termasuk usulan pembentukan kementerian haji.
Wisnu Cipto - Kamis, 21 Agustus 2025
Istana Akui Rencana Bentuk Nomenklatur Baru Kementerian Haji
Bagikan