Raden Yusuf Nayamenggala
MerahPutih, Ekonomi - Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) berencana akan mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (12/1) mendatang. Surat terbuka dikirimkan lantaran wacana pembebasan kawasan Monumen Nasional (Monas) dari para Pedagang Kaki Lima (PKL).
"Tak ada alasan dan landasan hukumnya, bahkan tak bisa diterima akal objektif rencana Presiden Jokowi Bebaskan Kawasan Wisata dari PKL. Apa salah dan dosa PKL," kata Ketua Umum DPP APKLI, ALi Mahsun M Biomed di Jakarta, Kamis (8/1).
Ali yang juga Ketua Umum Pergerakan Merah Putih Indonesia menambahkan, jika Presiden Joko Widodo bersikeras menerapkan kebijakan kawasan wisata tanpa PKL maka APKLI akan menempuh langkah hukum.
"Kita akan somasi Jokowi. Kemudian melaporkan ke DPR RI, DPD, KomnasHam. Dan jika ada delik Pidana akan dilaporkan kepada Polri," sambung Ali.
Menurutnya, Presiden Jokowi harus melihat lagi Perpres RI No. 125 tahun 2012 dan perintahkan kepala daerah diseluruh Indonesia segera terbitkan Peraturan Darah (Perda) Penataan dan pemberdayaan PKL guna mencari solusi terbaik untuk menata dan memberdayakan PKL di Indonesia.
"APKLI juga berharap Jokowi segera membuat Badan Permodalan UMKM untuk memastikan kemudahan akses kredit permodalah bagi PKL, termasuk kelontong dan pasar tradisional," tegas Ali.
Selain itu, pemerintah juga harus segera membentuk badan pemberdayaan ekonomi kreatif dan PKL. Hal tersebut penting dilakukan, apalagi Indonesia mau memasuki era AEC 2015, bagaimana Indonesia bisa tangguh kalau masyarakat bawah disingkirkan.
"Dengan demikian, Perpres RI 112/2007 tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern juga wajib segera dicabut agar PKL, Kelontong, dan pasar tradisonal terlindungi dan berkembang agar mampu unggul bersaing di AEC 2015 dan pasar tunggal dunia 2020," tandas Ali. (bhd)
Follow Twitter kami di @Merahputihcom
Like FanPage Facebook kami di @MerahPutih.com
