Pemilu 2019

Apes, Seluruh Dokumen Perbaikan Bacaleg Hanura Ditolak KPU

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 02 Agustus 2018
Apes, Seluruh Dokumen Perbaikan Bacaleg Hanura Ditolak KPU

Kader dan Pengurus Partai Hanura bersama sang ketua umum OSO. Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.Com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan berkas perbaikan bacaleg Partai Hanura tidak memenuhi syarat (TMS) setalah melakukan verifikasi data.

Terkait hal itu, KPU menolak seluruh data perbaikan bacaleg dan mengembalikannya ke Partai Hanura.

"Berdasarkan penelitian terhadap dokumen form pencalonan partai hanura, untuk dokumen perbaikan, kami nyatakan TMS. Sehingga karena dokumen pencalonan TMS dokumen calon ya tidak kita periksa," kata Anggota KPU Hasyim Asy'ari di Gedung KPU, Kamis (2/8).

Hasyim menjelaskan, dokumen yang ditolak merupakan informasi penting terkait Bacaleg DPR RI. Misalnya, tidak terlampir foto dan alamat Bacaleg.

Pengurus dan bacaleg Partai Hanura
Oesman Sapta Odang (OSO) dan Kader Hanura beri keterangan kepada awak media (Foto: MP/ Ponco Sulaksono)

"Misalnya ada penambahan calon, kemudian tak ada fotonya, alamat calon kosong semua, itu kan melihat itu saja sudah bisa diketahui bahwa dokumen pencalonan tidak memenuhi syarat," terangnya.

Dikarenakan mayoritas data dikategorikan TMS, maka KPU tidak melanjutkan verifikasi berikutnya.

"Yang penting itu kan dokumen pencalonan, tidak lengkap informasi yang ada di situ," imbuh Hasyim Asy'ari.

Dengan demikian, kata dia, jika perbaikan data TMS, maka KPU akan menggunakan dokumen saat pendaftaran pada tanggal 17 Juli 2018 lalu.

"Iya artinya gak bisa muncul di DCS," tuntasnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, dari 557 Bacaleg Hanura yang didaftarkan hanya 9 Bacaleg yang memenuhi syarat.(Fdi)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Cuma Pindahkan Lokasi Macet, Pengamat Minta Pemprov DKI Evaluasi Ganjil Genap

#Pendaftaran Caleg 2019 #Partai Hanura #Komisi Pemilihan Umum #Pemilu 2019
Bagikan
Ditulis Oleh

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.

Berita Terkait

Indonesia
Ketua KPU Nilai Pemilu Terpisah Ideal, Singgung Kematian Petugas di 2019
Afifuddin mengaku telah membatasi jumlah pemilih di setiap TPS untuk meminimalkan korban
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 28 Juni 2025
Ketua KPU Nilai Pemilu Terpisah Ideal, Singgung Kematian Petugas di 2019
Indonesia
KPU Minta Jeda Waktu Pilkada Jangan Sampai Bikin Panitia Pemilu 'Enggak Bisa Napas'
Idealnya, ada jeda waktu antara satu setengah hingga dua tahun
Angga Yudha Pratama - Rabu, 14 Mei 2025
KPU Minta Jeda Waktu Pilkada Jangan Sampai Bikin Panitia Pemilu 'Enggak Bisa Napas'
Indonesia
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Baik dari sisi hukum dan teknis penyelenggaraan, serta konsekuensi anggarannya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 25 Februari 2025
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Indonesia
DPR-KPU Sepakat Gelar Pilkada Ulang Jika Kotak Kosong Menang September 2025
Syarat pilkada ulang digelar bila calon tunggal tidak mendapatkan suara lebih dari 50 persen.
Wisnu Cipto - Kamis, 26 September 2024
DPR-KPU Sepakat Gelar Pilkada Ulang Jika Kotak Kosong Menang September 2025
Indonesia
Arah Politik Hanura Bakal Diputuskan Dua Hari ke Depan
Munas ke-4 yang digelar hari sejak Minggu (18/8) hingga hari ini membahas beberapa hal diantaranya pemilihan ketua umum, arah partai ke depan
Angga Yudha Pratama - Senin, 19 Agustus 2024
Arah Politik Hanura Bakal Diputuskan Dua Hari ke Depan
Indonesia
Oso Harap Ada Regenerasi Ketua Umum di Hanura
Oso sangat terbuka kepada siapapun yang mau menggantikan posisinya sebagai ketua umum
Angga Yudha Pratama - Senin, 19 Agustus 2024
Oso Harap Ada Regenerasi Ketua Umum di Hanura
ShowBiz
Gandeng Garin Nugroho, KPU Hadirkan Film Drama Komedi 'Tepatilah Janji'
Film Tepatilah Janji akan tayang terbatas di bioskop-bioskop tanah air, serta beberapa televisi nasional dan OTT.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 12 Agustus 2024
Gandeng Garin Nugroho, KPU Hadirkan Film Drama Komedi 'Tepatilah Janji'
Indonesia
DKPP Tak akan Panggil Para Komisione KPU di Dugaan Kasus Asusila Hasyim Asy'ari
Mengenai pihak-pihak yang akan dipanggil sebagai pihak terkait pada prinsipnya adalah mereka yang relevan dan dibutuhkan keterangannya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Mei 2024
DKPP Tak akan Panggil Para Komisione KPU di Dugaan Kasus Asusila Hasyim Asy'ari
Indonesia
Dilaporkan Atas Dugaan Asusila, Ketua KPU Berencana Lapor Balik
Hal itu dikatakan Hasyim usai menjalani sidang perdana kasus dugaan asusila pada Rabu (22/5)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Mei 2024
Dilaporkan Atas Dugaan Asusila, Ketua KPU Berencana Lapor Balik
Indonesia
Wacana Presidential Club Prabowo, Hanura: Gimmick dan Muslihat ke Publik
Partai Hanura menilai wacana pembentukan Presidential Club yang digagas presiden terpilih Prabowo Subianto hanya sebagai gimmick politik belaka.
Frengky Aruan - Rabu, 08 Mei 2024
Wacana Presidential Club Prabowo, Hanura: Gimmick dan Muslihat ke Publik
Bagikan