Andika Pratama
MerahPutih.com - Pengamat politik Ujang Komarudin menilai defisitnya sejumlah APBD akibat penanganan COVID-19 merupakan tamparan keras bagi pemerintah. Menurut Ujang, peristiwa yang dialami Pemerintah kota Solo itu adalah sebuah ironi.
"Ink tentu kabar dan kenyataan yang menyedihkan. Bangsa yang katanya kaya raya, pemerintah daerahnya pun tak mampu tuk bayar listrik," kata Ujang kepada MerahPutih.com di Jakarta, Rabu (17/6).
Baca Juga
APBD Kolaps, Pemkot Solo Tegaskan Hanya Sanggup Bayar Gaji ASN
Direktur Indonesia Political Review ini menambahkan, defisit anggaran daerah bisa saja karena terhentinya transfer dari pusat.
"Karena kita tahu, banyak daerah yang masih mengandalkan pemasukan APBD nya dari bantuan pemerintah pusat," tutur Ujang.
Menurut Ujang, selama ini belum ada reaksi dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan persoalan yang bisa terjadi di semua daerah ini. Termasuk defisit APBD yang dialami Pemkot asal Presiden Jokowi itu akibat pembiayaan penanggulangan COVID-19.
"Pemerintah pusatnya sendiri bingung, APBN juga defisit. Bahkan menambah utang lagi. Ketika pemerintah pusatnya pusing, maka daerahpun akan terimbas," tambah Ujang
Ujang menyebut, diperlukan tindakan konkret dan komunikasi dari pusat ke daerah untuk menyelesaikan persoalan ini. "Solusinya bicarakan dengan pemerinta pusat. Cairkan anggaran daerah. Agar daerah menggeliat lagi," sebut Ujang.
Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah hanya mampu membayar gaji bulanan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kontrak (TKPK) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) sampai September mendatang.
Baca Juga
APBD Solo Cekak karena COVID-19, Bukti Perencanaan Keuangan yang Buruk
Hal tersebut menyusul anggaran yang ada di APBD 2020 habis akibat terkuras menangani virus corona atau COVID-19.
Pemkot Solo juga kesulitan membayar tagihan listrik ke PLN dan membayar BPJS Kesehatan akibat dana APBD tahun ini habis untuk jaringan pengaman sosial (JPS) COVID-19. (Knu)
