ImanK
MerahPutih.com - Rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai diterapkan pada 1 Januari 2025.
Kenaikan tarif PPN ini telah disahkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yang dibahas dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR pada 13 November 2024 lalu.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah berjanji untuk mengkomunikasikan perubahan tarif PPN ini dengan jelas kepada masyarakat.
Namun, sebelum mengetahui dampak kenaikan tarif PPN, penting untuk memahami apa itu PPN. Berikut penjelasannya.
Baca juga:
Kenaikan PPN 12 Persen Dianggap Bertentangan dengan Upaya Memulihkan Ekonomi Nasional
Apa Itu PPN
Mengenal PPN: Definisi dan Fungsi
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap kenaikan nilai dari barang atau jasa yang beredar di pasar. Dalam bahasa internasional, PPN dikenal dengan nama Value Added Tax (VAT) atau Goods and Services Tax (GST).
Nilai tambah ini berasal dari biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses produksi hingga distribusi, seperti biaya modal, upah, listrik, dan pengeluaran lainnya.
PPN termasuk dalam kategori pajak tidak langsung, yang berarti konsumen membayar pajak ini, namun yang melaporkan dan menyetorkannya ke negara adalah pedagang atau pengusaha. Tujuan utama PPN adalah untuk menambah penerimaan negara guna membiayai program-program pemerintah.
Dasar Hukum PPN di Indonesia
Di Indonesia, dasar hukum untuk penerapan PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan, termasuk melalui UU Nomor 11 Tahun 1994, UU Nomor 18 Tahun 2000, dan yang terakhir UU Nomor 42 Tahun 2009. Penerapan dan administrasi PPN lebih lanjut diatur dalam peraturan-peraturan Menteri Keuangan.
Baca juga:
Tarif PPN di Indonesia
Sejak pertama kali diterapkan pada tahun 1983, tarif PPN di Indonesia adalah 10 persen. Namun, mulai 1 April 2022, tarif ini dinaikkan menjadi 11 persen sesuai dengan kebijakan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
Kedepannya, tarif PPN akan naik lagi menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025, sesuai dengan ketentuan dalam UU HPP.
Barang dan Jasa yang Terkena PPN
Berdasarkan Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009, berikut adalah objek-objek yang dikenakan PPN:
- Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean oleh pengusaha.
- Impor Barang Kena Pajak (BKP).
- Ekspor BKP berwujud dan tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak.
- Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
Barang yang dikenakan PPN mencakup produk dengan bentuk fisik seperti elektronik, pakaian, kendaraan, serta barang tidak berwujud seperti hak cipta, paten, dan desain.
Barang dan Jasa yang Tidak Kena PPN
Terdapat juga sejumlah barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN, seperti yang tercantum dalam UU HPP Pasal 4A dan PMK Nomor 116/PMK/010/2017. Berikut daftar barang yang tidak kena PPN:
Baca juga:
Legislator Nilai Petani Hingga Peternak Paling Terdampak Kenaikan PPN
- Makanan dan minuman yang disajikan di restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya.
- Beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, dan beberapa produk pangan lainnya yang digunakan untuk konsumsi.
- Daging segar dari hewan ternak atau unggas yang tidak diolah.
- Telur, susu, dan buah-buahan segar.
- Barang untuk cadangan devisa negara, seperti uang emas batangan dan surat berharga.
Adapun beberapa jasa yang tidak dikenakan PPN, antara lain:
- Jasa keagamaan.
- Jasa kesehatan dan pendidikan yang termasuk dalam program jaminan sosial.
- Jasa transportasi umum yang terkait dengan angkutan dalam negeri.
Dampak Kenaikan PPN 12 Persen pada 2025
Dengan kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025, berbagai barang dan jasa yang saat ini dikenakan tarif 11 persen akan mengalami kenaikan pajak. Hal ini tentu akan berdampak pada konsumen, terutama untuk barang-barang yang sering dibeli seperti makanan, barang elektronik, dan transportasi.
Meski demikian, pemerintah berjanji untuk memberikan penjelasan yang jelas mengenai perubahan ini agar masyarakat dapat memahaminya dengan baik.
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap penambahan nilai barang atau jasa selama proses produksinya.
Baca juga:
Kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen pada Januari 2025 merupakan langkah yang diambil pemerintah untuk menjaga stabilitas APBN dan mendukung pembiayaan program-program pembangunan.
Meskipun ada kenaikan, beberapa barang dan jasa tetap bebas PPN, termasuk kebutuhan pokok dan layanan sosial tertentu.
