PPN Tidak Jadi Naik, Hanya Berlaku untuk Barang-barang Mewah ini

Soffi AmiraSoffi Amira - Rabu, 01 Januari 2025
PPN Tidak Jadi Naik, Hanya Berlaku untuk Barang-barang Mewah ini

Demo tolak PPN 12 persen. Foto: MerahPutih.com/Didik

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah resmi membatalkan rencana kenaikan PPN 12 persen pada 2025. Kenaikan tarif tersebut hanya berlaku untuk barang-barang mewah per 1 Januari 2025.

Hal itu disampaikan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam Rapat Tutup Buku Tahunan di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (31/12/2024).

Prabowo menegaskan, tarif PPN 12 persen hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah yang selama ini dikonsumsi masyarakat golongan kelas atas.

”Untuk barang dan jasa yang selain tergolong barang-barang mewah tidak ada kenaikan PPN, yaitu tetap berlaku yang sekarang (11 persen) dan sudah berlaku sejak 2022,” kata Prabowo.

Jadi, masyarakat masih bisa membeli detergen, pakaian, hingga produk skincare dengan PPN 11 persen.

Baca juga:

Prabowo Tegaskan PPN 0 Persen untuk Bahan Pokok hingga Jasa Pendidikan

Sementara itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyebutkan, barang dan jasa yang selama ini dikenakan PPN 11 persen tidak akan mengalami perubahan atau kenaikan.

"Tetap 11 persen, tidak ada kenaikan PPN untuk seluruh barang dan jasa yang selama ini tetap 11 persen," jelas Sri Mulyani dalam Konferensi Pers di Jakarta, Selasa (31/12).

Kenaikan PPN 12 persen hanya dikenakan terhadap barang mewah yang tercantum dalam Pajak Penjualan atas Barang Mewah atau PPnBM yang diatur dalam PMK Nomor 15 Tahun 2023 dan PMK Nomor 42 Tahun 2022.

Baca juga:

PPN 12 Persen Hanya untuk Barang Mewah, DPR: Pemerintah Dengar Aspirasi Rakyat

“Seperti pesawat pribadi, kapal pesiar, yacht, rumah, apartemen, kondominium mewah dengan harga di atas Rp 30 miliar, serta kendaraan bermotor mewah,” tambahnya.

Ia pun menegaskan, semua kebutuhan bahan pokok yang terbebas dari PPN, seperti jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa keuangan perbankan, jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa tenaga kerja, jasa angkutan umum di darat, dan jasa sosial tetap akan terbebas dari PPN. (*)

#PPN 12 Persen #Kenaikan PPN #Sri Mulyani #Prabowo Subianto
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Soffi Amira

Content editor, jurnalis digital, content writer yang terbiasa menulis artikel Search Engine Optimization (SEO). Ilmu Komunikasi (Jurnalistik) Universitas Multimedia Nusantara (UMN) 2012-2017. Aktif menulis, mengedit, dan mengembangkan berbagai jenis konten, mulai dari sepak bola, teknologi, hingga isu-isu yang sedang tren.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Pulang dari Manila dan Shenzhen, Prabowo Siap Cari Pengganti Wapres: Tunggu Bisikan dari Yang Maha Kuasa
Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan mencari pengganti wakil presiden sepulang dari Manila dan Shenzhen usai Gibran Rakabuming berhenti. Simak pernyataan dan aturan UUD 1945.
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 14 November 2026
Pulang dari Manila dan Shenzhen, Prabowo Siap Cari Pengganti Wapres: Tunggu Bisikan dari Yang Maha Kuasa
Indonesia
Parpol Koalisi Punya Waktu Sepekan Pastikan Wapres untuk Prabowo
Presiden Prabowo akan mendiskusikan kandidat wakil presiden (wapres) baru bersama parpol koalisi selama satu pekan ke depan.
Yusuf Abdillah - Sabtu, 14 November 2026
Parpol Koalisi Punya Waktu Sepekan Pastikan Wapres untuk Prabowo
Indonesia
MPR Siapkan Pengganti Gibran, Prabowo Bakal Ajukan 2 Kandidat Wapres Baru
MPR mulai menyiapkan proses pemilihan pengganti Gibran Rakabuming Raka. Prabowo berwenang mengajukan dua nama calon Wakil Presiden sesuai UUD 1945.
Soffi Amira - Jumat, 13 November 2026
MPR Siapkan Pengganti Gibran, Prabowo Bakal Ajukan 2 Kandidat Wapres Baru
Indonesia
Siap Siap Nih! Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak Bakal Direvisi di 2027
PTKP merupakan batasan jumlah penghasilan wajib pajak (WP) orang pribadi yang dibebaskan dari pengenaan pajak penghasilan (PPh Pasal 21).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 13 November 2026
Siap Siap Nih! Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak Bakal Direvisi di 2027
Berita
Begini Alur MPR Pilih Pengganti Gibran: Prabowo Usulkan 2 Calon Wapres, Ini Tahapannya
MPR menyiapkan tahapan pemilihan pengganti Gibran. Prabowo mengusulkan dua calon wapres, lalu MPR melakukan verifikasi hingga pelantikan.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Begini Alur MPR Pilih Pengganti Gibran: Prabowo Usulkan 2 Calon Wapres, Ini Tahapannya
Indonesia
Gibran Mundur dari Kursi Wapres, Kepala Bakom Pastikan Pemerintahan Prabowo Tetap Stabil
Pemerintah memastikan roda pemerintahan Prabowo tetap berjalan normal, setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden.
Soffi Amira - Kamis, 12 November 2026
Gibran Mundur dari Kursi Wapres, Kepala Bakom Pastikan Pemerintahan Prabowo Tetap Stabil
Indonesia
Terima Surat Pengunduran Diri Gibran sebagai Wapres, Prabowo: Saya Dukung Keputusan Beliau
Presiden RI, Prabowo Subianto, menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden.
Soffi Amira - Kamis, 12 November 2026
Terima Surat Pengunduran Diri Gibran sebagai Wapres, Prabowo: Saya Dukung Keputusan Beliau
Berita
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi kasus penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Indonesia
Tegaskan Perang terhadap Koruptor dan Mafia, Prabowo: Mereka akan Kalah!
Presiden RI, Prabowo Subianto, menegaskan pemerintah tidak gentar menghadapi koruptor, maling, dan mafia yang dinilai berupaya merusak negara.
Soffi Amira - Rabu, 11 November 2026
Tegaskan Perang terhadap Koruptor dan Mafia, Prabowo: Mereka akan Kalah!
Indonesia
Budi Arie Benarkan Gibran Mundur, Usulan Pemakzulan Dibawa ke Paripurna DPR
Budi Arie membenarkan kabar Gibran Rakabuming Raka ingin mundur dari jabatan Wapres. Sementara itu, 120 anggota DPR mengusulkan hak menyatakan pendapat.
Soffi Amira - Rabu, 11 November 2026
Budi Arie Benarkan Gibran Mundur, Usulan Pemakzulan Dibawa ke Paripurna DPR
Bagikan