PPN 12 Persen Berlaku untuk Barang Mewah, Wakil Ketum PAN Minta Tak Ada Polemik Lagi

Soffi AmiraSoffi Amira - Rabu, 01 Januari 2025
PPN 12 Persen Berlaku untuk Barang Mewah, Wakil Ketum PAN Minta Tak Ada Polemik Lagi

Demo mahasiswa terkait kenaikan PPN 12 persen. Foto: MerahPutih.com/Didik

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menyambut baik keputusan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang hanya menaikkan PPN untuk barang-barang mewah.

Menurut dia, Prabowo kembali menunjukkan konsistensi dan kesungguhan dalam meringankan beban masyarakat. Meski sebelumnya dijadikan polemik, Prabowo dengan cerdas bergerak cepat menyelesaikan masalah tersebut dengan baik.

"Prinsipnya, Prabowo konsisten menjalankan UU. Namun, tetap konsisten juga melindungi kepentingan masyarakat kecil. Keputusan tetap dijalankan, dan hanya masyarakat yang mampu yang dibebani," tegas Saleh pada Rabu (1/1).

Ia menilai, publik terlalu jauh berspekulasi kalau program tersebut diberlakukan hanya menyusahkan masyarakat Indonesia. Terlebih lagi kebijakan ini diambil oleh pemerintahan baru.

Baca juga:

PPN Tidak Jadi Naik, Hanya Berlaku untuk Barang-barang Mewah ini

"Kemarin kan sempat ramai. Katanya, PPN naik pada semua produk. Padahal, Prabowo tidak pernah sedikit pun berpikir membebani masyarakat kurang mampu. Bahkan sebaliknya, sudah puluhan kebijakan yang diambil sebagai bagian dari paket pemberdayaan masyarakat," tegas dia.

Wakil Ketua Umum DPP PAN ini mengungkapkan, kemarin telah dipertegas dan diputuskan bahwa seluruh barang dan jasa yang selama ini (bayar PPN) 11 persen tetap 11 persen, tidak ada kenaikan PPN untuk hampir seluruh barang dan jasa yang selama ini tetap 11 persen.

Bahkan, kata dia, ada barang dan jasa yang PPN-nya 0 persen tidak pernah dipersoalkan dan tidak akan diminta bayar. Karena itu sekali lagi sangat jelas bahwa yang kena PPN 12 persen hanya barang mewah.

"Apa itu barang mewah? Sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2023. Termasuk jet pribadi, yach, apartment, kondominium, pesawat udara, balon udara, helikopter, kapal mewah, dan barang-barang mewah dan luxury lainnya," terangnya.

Baca juga:

Prabowo Tegaskan PPN 0 Persen untuk Bahan Pokok hingga Jasa Pendidikan

Melalui keputusan ini, semua pihak diminta untuk berhenti berpolemik dan berspekulasi. Justru sebaliknya, keputusan ini harus didukung. Ini adalah keputusan Prabowo yang kesekian kalinya yang benar-benar berpihak pada rakyat.

Tidak ada gunanya mengatai dan menyudutkan suatu keputusan yang baik. Itu hanya menghabiskan energi positif dan membuat terpuruk dalam kubangan kejumudan berpikir.

"Tolong dicatat. Prabowo selalu hadir aktif dalam menyelesaikan setiap potensi masalah yang ada. Tidak hanya melepas pada kementerian terkait. Tetapi dia ada di sana untuk mencari solusi komprehensif bagi bangsa dan negara," tutupnya. (Asp)

#PPN 12 Persen #Kenaikan PPN #PAN #Prabowo Subianto
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Wajibkan Menteri Kerja Pakai Maung, Mobil Bagus Boleh Dipakai Pas Libur
"Semua harus pakai Maung, saya nggak mau tahu,” tegas Prabowo dalam arahannya kepada para menteri.
Wisnu Cipto - Selasa, 21 Oktober 2025
Prabowo Wajibkan Menteri Kerja Pakai Maung, Mobil Bagus Boleh Dipakai Pas Libur
Indonesia
Setahun Prabowo-Gibran: Program Makan Gratis Prabowo Disorot Tajam, Dianggap Sebagai 'Nasi yang Belum Matang Sempurna'
Kekuatan tanpa partisipasi hanya akan melahirkan efisiensi semu
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Setahun Prabowo-Gibran: Program Makan Gratis Prabowo Disorot Tajam, Dianggap Sebagai 'Nasi yang Belum Matang Sempurna'
Indonesia
Mobil Mewah Para Menteri Cuma Boleh Keluar Kandang Saat Akhir Pekan, Kalau Hari Kerja Wajib Pakai Maung
Prabowo sendiri telah menggunakan Maung sejak dilantik menjadi presiden tahun lalu
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Mobil Mewah Para Menteri Cuma Boleh Keluar Kandang Saat Akhir Pekan, Kalau Hari Kerja Wajib Pakai Maung
Indonesia
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Ray mencontohkan kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Indonesia
Banggar DPR Soroti 4 Isu Krusial Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
Isu-isu tersebut meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi, peningkatan kesehatan, serta pendidikan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Banggar DPR Soroti 4 Isu Krusial Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
Indonesia
KPK Kirim Sinyal Bahaya, Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran Diperkuat dengan Integrasi Pencegahan dan Penindakan
KPK mendorong agar Kemnaker dan para pemangku kepentingan di sektor ketenagakerjaan melakukan langkah-langkah perbaikan sistem layanan publik
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
KPK Kirim Sinyal Bahaya, Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran Diperkuat dengan Integrasi Pencegahan dan Penindakan
Indonesia
Prabowo Buka-bukaan Kementerian Haji Dibentuk karena Penolakan Arab Saudi
Pemerintah Arab Saudi secara terang-terangan menolak jika urusan haji Indonesia hanya ditangani lembaga negara setingkat badan.
Wisnu Cipto - Selasa, 21 Oktober 2025
Prabowo Buka-bukaan Kementerian Haji Dibentuk karena Penolakan Arab Saudi
Indonesia
Perintah Prabowo ke Gus Irfan: Pangkas Waktu Tunggu Haji dari 40 Tahun Jadi 26 Tahun
Dalam sidang kabinet itu, Prabowo sempat menyinggung Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf yang akrab disapa Gus Irfan sedang berhalangan hadir karena sedang berada di Arab Saudi.
Wisnu Cipto - Selasa, 21 Oktober 2025
Perintah Prabowo ke Gus Irfan: Pangkas Waktu Tunggu Haji dari 40 Tahun Jadi 26 Tahun
Indonesia
Warga Solo Boleh Ikut Demo 1 Tahun Prabowo-Gibran Berkuasa, Tapi Ada Syaratnya
Pemkot Solo menyaratkan para pendemo dalam aksinya harus berlangsung damai dan tidak merusak fasilitas umum.
Wisnu Cipto - Senin, 20 Oktober 2025
Warga Solo Boleh Ikut Demo 1 Tahun Prabowo-Gibran Berkuasa, Tapi Ada Syaratnya
Indonesia
Prabowo Jadi Saksi Penyerahan Uang Sitaan Korupsi Rp 13,2 T dari Wilmar Group CS ke Negara
Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan disaksikan langsung Presiden RI Prabowo Subianto
Wisnu Cipto - Senin, 20 Oktober 2025
Prabowo Jadi Saksi Penyerahan Uang Sitaan Korupsi Rp 13,2 T dari Wilmar Group CS ke Negara
Bagikan