Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Massa mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM Soloraya dan masyarakat sipil menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen di kawasan Gladak, Solo, Sabtu (28/12).
Dalam aksi tersebut, mereka bergantian berorasi mengkritisi kebijakan pemerintah menaikan PPN 12 persen berlaku mulai 1 Januari 2025.
Koordinator Pusat BEM Soloraya, Syaifullah mengatakan kenaikan PPN menjadi 12 persen sesuai Undang-undang (UU) No.7/2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan merupakan kebijakan yang tidak manusiawi.
“Kami menolak kenaikan PPN 12 persen karena merugikan rakyat, sebagai bentuk premanisme kepada rakyat yang tergolong menengah bawah,” ujar Syaifullah, Sabtu (28/12).
Baca juga:
Aksi Demo Mahasiswa BEM SI Tolak Kenaikan PPN 12 Persen di Jakarta
Dikatakannya, beban kenaikan pajak tidak diikuti dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu akan berdampak luar biasa pada warga.
“Kenaikan PPN bisa memperburuk kesenjangan ekonomi, melemahkan daya beli masyarakat, dan memperburuk kualitas hidup masyarakat khususnya golongan ekonomi rendah,” kata dia.
Baca juga:
Ramai Penolakan PPN 12 Persen, Jokowi Justru Dukung Pemerintah
Dia mengatakan pemerintah berdalih PPN 12 persen diberlakukan hanya untuk barang dan jasa yang tergolong mewah. Namun kebijakan itu berlaku untuk barang-barang kebutuhan pokok, misalkan sabun dan sembako.
“Kebijakan yang diambil menunjukkan pemerintah berpihak kepada pengusaha besar,” kata dia
Dia menambahkan Aliansi BEM Soloraya dan masyarakat mendesak pemerintah mencabut kebijakan kenaikan PPN, menjamin subsidi barang kebutuhan pokok, mengevaluasi UU No.7/2024, mengenakan pajak yang adil pada industri besar. (Ismail/Jawa Tengah)
