Anwar: Tax Amnesty Perlu Dirombak
Kantor Ditjen Pajak di Jl Jend Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (5/4). (MerahPutih/Venansius Fortunatus)
MerahPutih Keuangan - Ketua Forum komunikasi Pengusaha kecil dan menengah Indonesia (FK-PMI) Arwan Simanjuntak mengatakan pihaknya menilai adanya tax amnesty ada hal yang dirugikan, ada yang diuntungkan.
"Sebenarnya tax amnesty karena ada kelompok pengusaha besar yg terhutang pajak, kemudian dibuat pasal 1 pengampunan pajak adalah penghapusan hutang cukup dengan bayar uang tebusan. Jadi ada pengemplang pajak besar, dan munculah penghapusan pajak terhutang," kata anwar memberikan keterangan pada diskusi Tax Amnesty di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (3/9).
Anwar memberikan contoh 1.000 triliun, tebus, lega. Kalo gitu, maka seluruh masyarakat itu akan mengungkapkan hartanya apabila itu bagi wajib pajak.
"Saat ini para UMKM berjumlah 57 juta, maka bakal resah karena persyaratannya. Bagi UMKM itu terlalu menyulitkan. Kami kemungkinan akan mendorong untuk pembatalan tax amnesty," jelasnya.
Menurut Anwar alasannya Tax Amnesty perlu dihapuskan, pertama, rombak total Peraturan Menteri Keuangan (PMK)118 itu mengisi formulis sulit.
"Kedua pasal persyaratan, melunasi pokok pajak atas mencabut permohonan dalam sengketa hukum. Kadangkala oknum pajak sering kali ada salahnya. Beberapa kasus itu terjadi di UMKM, dengan 400 juta itu dana diblokir, penjara, itulah yang terjadi di UMKM. Sebelum dan sesudah tax amnesty. PMK ini harus segera dirombak," jelasnya. (Abi)
BACA JUGA:
Bagikan
Berita Terkait
KPK semakin Sering Tangkap Pegawai Pajak serta Bea dan Cukai, DPR Ingatkan Pencegahan Harus Dilakukan
KPK Tetapkan Bos Pajak Banjarmasin sebagai Tersangka Kasus Restitusi Pajak
Ekonomi Masih Tertekan, Menteri Purbaya Tidak Akan Cabut Aturan Insentif Pajak
OTT KPK di Banjarmasin Terkait Restitusi Pajak
KPK Kembali Bersihkan Kantor Pajak, OTT di Banjarmasin
Purbaya Inginkan Pajak Penghasilan di Marketplace Diterapkan Saat Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen
Warga Kota Tangerang Jangan Sampai Lewat, Ada 8 Paket Diskon Pajak PBB-P2 dan BPHTB
Komisi III DPR Desak KPK Usut Tuntas Korupsi Pegawai Pajak
40 Perusahaan Baja Terdeteksi Ogah Bayar Pajak, Menkeu Purbaya Bakal Sidak Langsung
KPK Geledah Kantor Ditjen Pajak Kemenkeu