Pilpres 2019

Antisipasi Tak Dipilih Jokowi, Cak Imin Pasang Jurus Undang Kiai dan Ulama

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 02 Agustus 2018
Antisipasi Tak Dipilih Jokowi, Cak Imin Pasang Jurus Undang Kiai dan Ulama

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (dua kiri) berbincang dengan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj (kedua kanan) (ANTARA FOTO/Indrianto

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.Com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin dalam waktu dekat ini akan menggelar pertemuan dengan para kiai dan ulama di Jakarta.

Hal itu dilakukan guna mengantisipasi kemungkinan jika Cak Imin tidak dipilih Jokowi sebagai cawapres dalam Pilpres 2019. Pertemuan itu untuk menentukan langkah Cak Imin ke depan jelang batas pendaftaran capres-cawapres 4 hingga 10 Agustus 2018.

"Beliau dalam waktu dekat ini akan menggelar pertemuan dengan para ulama-ulama di Jakarta tanggal 4 besok. Tempatnya nanti dikasih tahu. Karena masih kita pikirkan ini terbuka atau tertutup," kata Ketua DPP PKB Jazilul Fawaid di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/8).

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar
Cak Imin (tengah) saat pidato politik pada Rakornas LPP DPP PKB di Kantor DPP PKB, Jakarta, Sabtu (29/4). (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Pertemuan itu sebagai bagian dari konsultasi Cak Imin kepada para kiai dan ulama jika dirinya tidak jadi cawapres, meski beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi telah memasukan nama Muhaimin sebagai salah satu kandidat wakilnya.

"Pertemuan kiai dimaksudkan supaya menyatukan langkah Cak Imin yang selama ini mendapat mandat. Beliau-beliau ini ingin mendapatkan informasi lengkap seperti apa menjelang pendaftaran," lanjutnya.

Adapun dalam pertemuan itu, kata Jazilul sebagaimana dilansir Antara untuk memantapkan langkah Cak Imin agar bisa menjadi cawapres untuk Presiden Jokowi mendatang.

Cak Imin bersama Pengurus PKB
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bersama pengurus PKB (Foto Antara/Akbar Nugroho Gumay)

"Karena Cak Imin mendapat mandat dari para ulama, bisa berubah. Namanya juga mandat. Kalau mandatnya itu Cak Imin cawapres," ujarnya.

Sebagai partai yang berbasis kaum nadhliyin dan dukungan para ulama, Jazilul Fawaid menyatakan Cak Imin terpanggil untuk mendengar pertimbangan serta masukan dari para kiai dan ulama.

"Pasti ulama punya opsi sendiri dengan. Cara pandang sendiri. Ulama itu biasanya pakai survei langit. Membaca peluang sampai titik akhir. Cak Imin ikut di putaran kepemimpinan. Capres atau cawapres," pungkas Jazilul.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel:Lewat Steffy Burase, KPK Telusuri Dugaan TPPU Gubernur Aceh Irwandi Yusuf

#Muhaimin Iskandar #PKB #Bursa Cawapres Jokowi #Pilpres 2019
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Tokoh Palestina Kecam PBNU Undang Pendukung Israel, Sikapnya tak Bisa Dibenarkan
Ketua Partai Nasional Inisiatif Palestina, Mustafa Barghouti, mengecam sikap PBNU yang mengundang tokoh akademisi Israel, Peter Berkowitz. Hal itu tak bisa dibenarkan.
Soffi Amira - Kamis, 04 September 2025
Tokoh Palestina Kecam PBNU Undang Pendukung Israel, Sikapnya tak Bisa Dibenarkan
Indonesia
Anggota PKB di DPR Usul Gerbong Perokok di Kereta, Cak Imin Sebut itu Urusan Pribadi Itu
Usul itu bukan sikap partai.
Dwi Astarini - Selasa, 26 Agustus 2025
Anggota PKB di DPR Usul Gerbong Perokok di Kereta, Cak Imin Sebut itu Urusan Pribadi Itu
Indonesia
Tanggapi Aksi Demo Ricuh di DPR, Cak Imin: Ya Selalu Begitu, Dinamika Politik
Cak Imin meminta dewan parlemen Senayan untuk meningkatkan kinerja dengan menjalankan aspirasi masyarakat, jangan membuat kebijakan yang selalu menguntungkan golongannya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Agustus 2025
Tanggapi Aksi Demo Ricuh di DPR, Cak Imin: Ya Selalu Begitu, Dinamika Politik
Indonesia
RAPBN 2026, Fraksi PKB: Target Belanja Negara Harus Dikawal untuk Rakyat
Target belanja negara sebesar Rp 3.786,5 triliun disebut harus dikawal secara ketat agar benar-benar memberi manfaat bagi rakyat.
Frengky Aruan - Selasa, 19 Agustus 2025
RAPBN 2026, Fraksi PKB: Target Belanja Negara Harus Dikawal untuk Rakyat
Indonesia
PKB Minta Semua Pihak Wujudkan Pidato Prabowo Pasal 33 Benteng Ekonomi Nasional
Bukan hanya sebatas omongan, tetapi benar-benar diterapkan di lapangan demi kesejahteraan semua rakyat Indonesia.
Wisnu Cipto - Sabtu, 16 Agustus 2025
PKB Minta Semua Pihak Wujudkan Pidato Prabowo Pasal 33 Benteng Ekonomi Nasional
Indonesia
Respons Pernyataan Sri Mulyani, Legislator PKB: Pajak dan Zakat Tidak Bisa Disamakan Sepenuhnya
"Narasi yang menyamakan keduanya bisa menyesatkan arah kebijakan, apalagi jika digunakan untuk membenarkan beban pajak yang terus meningkat."
Frengky Aruan - Kamis, 14 Agustus 2025
Respons Pernyataan Sri Mulyani, Legislator PKB: Pajak dan Zakat Tidak Bisa Disamakan Sepenuhnya
Indonesia
Komisi IX DPR: Migran Center Langkah Konkret Lindungi PMI secara Menyeluruh
Sebelumnya, Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar menggagas pembentukan Migran Center sebagai pusat pelayanan dan informasi untuk menciptakan para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) berdaya saing global.
Frengky Aruan - Senin, 11 Agustus 2025
Komisi IX DPR: Migran Center Langkah Konkret Lindungi PMI secara Menyeluruh
Indonesia
Prabowo Bergerak Cepat Jadi 'Penata Baret', Dua Pejabat Penting Kena Koreksi Langsung di Muka Umum
Beberapa perwira yang mendapatkan tanda kehormatan adalah Letjen TNI Djon Afriandi (Pangkopassus), Letjen TNI (Mar) Endi Supardi (Pangkormar), Marsekal Madya TNI Deny Muis (Pangkopasgat), dan Marsekal Madya TNI Andyawan Martono Putra (Pangkoopsudnas).
Angga Yudha Pratama - Minggu, 10 Agustus 2025
Prabowo Bergerak Cepat Jadi 'Penata Baret', Dua Pejabat Penting Kena Koreksi Langsung di Muka Umum
Indonesia
PMI Jadi Korban Kekerasan di Malaysia, PKB Bantu Proses Pemulangan
Korban KDRT dan paspor ditahan majikan.
Dwi Astarini - Selasa, 05 Agustus 2025
PMI Jadi Korban Kekerasan di Malaysia, PKB Bantu Proses Pemulangan
Indonesia
Fraksi PKB Tolak Rencana Pembangunan Peternakan Babi Rp 30 T di Jepara
Fatwa MUI Jateng yang menyatakan haram membuka, bekerja, atau mendukung usaha peternakan babi menjadi dasar penguat penolakan Fraksi PKB.
Wisnu Cipto - Senin, 04 Agustus 2025
Fraksi PKB Tolak Rencana Pembangunan Peternakan Babi Rp 30 T di Jepara
Bagikan