Pilpres 2019

Antisipasi Tak Dipilih Jokowi, Cak Imin Pasang Jurus Undang Kiai dan Ulama

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 02 Agustus 2018
Antisipasi Tak Dipilih Jokowi, Cak Imin Pasang Jurus Undang Kiai dan Ulama

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (dua kiri) berbincang dengan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj (kedua kanan) (ANTARA FOTO/Indrianto

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin dalam waktu dekat ini akan menggelar pertemuan dengan para kiai dan ulama di Jakarta.

Hal itu dilakukan guna mengantisipasi kemungkinan jika Cak Imin tidak dipilih Jokowi sebagai cawapres dalam Pilpres 2019. Pertemuan itu untuk menentukan langkah Cak Imin ke depan jelang batas pendaftaran capres-cawapres 4 hingga 10 Agustus 2018.

"Beliau dalam waktu dekat ini akan menggelar pertemuan dengan para ulama-ulama di Jakarta tanggal 4 besok. Tempatnya nanti dikasih tahu. Karena masih kita pikirkan ini terbuka atau tertutup," kata Ketua DPP PKB Jazilul Fawaid di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/8).

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar
Cak Imin (tengah) saat pidato politik pada Rakornas LPP DPP PKB di Kantor DPP PKB, Jakarta, Sabtu (29/4). (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Pertemuan itu sebagai bagian dari konsultasi Cak Imin kepada para kiai dan ulama jika dirinya tidak jadi cawapres, meski beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi telah memasukan nama Muhaimin sebagai salah satu kandidat wakilnya.

"Pertemuan kiai dimaksudkan supaya menyatukan langkah Cak Imin yang selama ini mendapat mandat. Beliau-beliau ini ingin mendapatkan informasi lengkap seperti apa menjelang pendaftaran," lanjutnya.

Adapun dalam pertemuan itu, kata Jazilul sebagaimana dilansir Antara untuk memantapkan langkah Cak Imin agar bisa menjadi cawapres untuk Presiden Jokowi mendatang.

Cak Imin bersama Pengurus PKB
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bersama pengurus PKB (Foto Antara/Akbar Nugroho Gumay)

"Karena Cak Imin mendapat mandat dari para ulama, bisa berubah. Namanya juga mandat. Kalau mandatnya itu Cak Imin cawapres," ujarnya.

Sebagai partai yang berbasis kaum nadhliyin dan dukungan para ulama, Jazilul Fawaid menyatakan Cak Imin terpanggil untuk mendengar pertimbangan serta masukan dari para kiai dan ulama.

"Pasti ulama punya opsi sendiri dengan. Cara pandang sendiri. Ulama itu biasanya pakai survei langit. Membaca peluang sampai titik akhir. Cak Imin ikut di putaran kepemimpinan. Capres atau cawapres," pungkas Jazilul.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel:Lewat Steffy Burase, KPK Telusuri Dugaan TPPU Gubernur Aceh Irwandi Yusuf

#Muhaimin Iskandar #PKB #Bursa Cawapres Jokowi #Pilpres 2019
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Cak Imin Perintahkan Relawan PKB Turun Beri Bantuan Tangani Karhutla
Para relawan PKB telah mendistribusikan berbagai kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak karhutla, seperti masker dan perlengkapan pendukung evakuasi lainnya.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Oktober 2026
Cak Imin Perintahkan Relawan PKB Turun Beri Bantuan Tangani Karhutla
Indonesia
Menko Cak Imin Koordinasikan Bantuan Masker dan Air Bersih Bagi Warga Terdampak Karhutla
Bantuan akan disalurkan ke sejumlah daerah terdampak karhutla di Sumatera dan Kalimantan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 16 Oktober 2026
Menko Cak Imin Koordinasikan Bantuan Masker dan Air Bersih Bagi Warga Terdampak Karhutla
Indonesia
Menko PM Cak Imin Punya 3 Strategi Pemberdayaan Agar Taraf Hidup Masyarakat Meningkat
Di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terdapat paradigma baru yang diterapkan dalam pembangunan nasional, yakni pemberdayaan masyarakat.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Oktober 2026
Menko PM Cak Imin Punya 3 Strategi Pemberdayaan Agar Taraf Hidup Masyarakat Meningkat
Indonesia
Menko PM Cak Imin Perintahkan BUMN Lakukan Pemberdayaan, Harus Berikan Manfaat
Keberhasilan perusahaan negara tidak hanya dilihat dari kinerja bisnis, tetapi juga dari kemampuannya membuka kesempatan ekonomi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Oktober 2026
Menko PM Cak Imin Perintahkan BUMN Lakukan Pemberdayaan, Harus Berikan Manfaat
Indonesia
PKB Sebut Parliamentary Threshold 6 Persen Sudah Ideal
PT enam persen merupakan titik keseimbangan antara kebutuhan penyederhanaan sistem kepartaian di DPR dan kewajiban mempertahankan proporsionalitas representasi politik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 28 September 2026
PKB Sebut  Parliamentary Threshold 6 Persen Sudah Ideal
Indonesia
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Di atas kertas, angka 5 persen diprediksikan akan menghasilkan tujuh sampai delapan partai politik di parlemen, tidak jauh berbeda saat penerapan PT 4 persen seperti Pemilu 2024.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 September 2026
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Indonesia
Gus Kikin Pimpin PBNU, Cak Imin Ucapkan Selamat Berjuang dan Semoga Istiqamah
Cak Imin mendoakan agar Gus Kikin diberikan kekuatan dan kemudahan dalam menjalankan amanah memimpin PBNU selama lima tahun mendatang.
Dwi Astarini - Selasa, 01 September 2026
Gus Kikin Pimpin PBNU, Cak Imin Ucapkan Selamat Berjuang dan Semoga Istiqamah
Indonesia
PKB Sentil Menhut Raja Juli: Karhutla tak Cukup Ditangani dengan Pemadaman
PKB menyoroti Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni. Ia diminta tak hanya cosplay damkar, tetapi ikut melakukan pembenahan.
Soffi Amira - Senin, 24 Agustus 2026
PKB Sentil Menhut Raja Juli: Karhutla tak Cukup Ditangani dengan Pemadaman
Indonesia
18 Serikat Buruh Sambangi Cak Imin, Bawa Draft UU Baru untuk Lindungi Pekerja
Cak Imin menerima draft RUU Perlindungan Ketenagakerjaan dari Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia yang terdiri atas 18 serikat buruh nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 10 Agustus 2026
18 Serikat Buruh Sambangi Cak Imin, Bawa Draft UU Baru untuk Lindungi Pekerja
Indonesia
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Presiden memiliki kewenangan penuh untuk menentukan siapa saja yang dinilai tepat mengisi posisi menteri, termasuk apabila terdapat jabatan yang kosong.
Dwi Astarini - Senin, 10 Agustus 2026
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Bagikan