Zulfikar Sy
Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri menyarankan Presiden Joko Widodo untuk menyingkirkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dari kursi pimpinan DPR.
Ia menilai, Fahri anti terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi di Indonesia.
"Langkah pertama bikin Fahri Hamzah enggak ada di pimpinan DPR. Itu simbol. Karena yang begini ke KPK kan (Fahri), dan dia sudah dipecat dari partainya," kata Faisal saat diskusi bertajuk "Ke Mana Arah Pemberantasan Korupsi?" di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (18/6).
Pasalnya, lanjut Faisal, partai politik pengusung Jokowi saat ini mendominasi komposisi di parlemen. Oleh karena itu, Parpol pengusung presiden perlu dites komitmennya dalam pemberantasan korupsi.
"Enggak usah muluk-muluk. (Presiden) Jokowi kan punya rekan koalisi. Total suaranya 69 persen. Ya tes saja komitmen enggak untuk pemberantasan korupsi," tegasnya.
Menurut mantan Sekjen DPP Partai Amanat Nasional (PAN) ini, Presiden Jokowi memiliki keleluasaan untuk memobilisasi partai-partai yang ada di DPR.
"Jokowi punya keleluasaan untuk memobilisasi partai, yang kecil-kecil saja dulu, kalau yang kecil enggak bisa, yang besar ya susah," pungkas dosen Fakultas Ekonomi UI ini. (Pon)
Baca juga berita lain terkait KPK dalam artikel: Akademisi: Hak Angket KPK Gerogoti Demokrasi
