Antara Ganjar dan Prabowo, Kader Demokrat Yakin Pilihan AHY Tak Akan Salah

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 15 September 2023
Antara Ganjar dan Prabowo, Kader Demokrat Yakin Pilihan AHY Tak Akan Salah

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat acara Syukuran HUT Ke-22 Partai Demokrat di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Sabtu (9/9/2023). (ANTARA/Fath Putra Mulya)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ke mana arah politik Partai Demokrat pasca-hengkang dari koalisi pendukung Anies Baswedan hingga kini belum juga terjawab.

Juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyampaikan bahwa pihaknya masih menimbang-nimbang apakah akan berlabuh ke Koalisi Indonesia Maju yang telah mengusung Prabowo Subianto ataukah ke koalisi pengusung Ganjar Pranowo.

Hal ini sekaligus memberikan penegasan bahwa Partai Demokrat sudah tidak lagi menjadi bagian dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), di mana setelah Anies Baswedan menyetujui berduet dengan Ketum PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai pasangan capres-cawapres di Pilpres 2024.

Baca Juga:

Kata Kunci Arah Koalisi Partai Demokrat: 'Wo'

“Kami akan berjuang terus agar calon kami bisa mendapatkan amanah dari rakyat dan benar-benar amanah jika terpilih,” imbuhnya kepada awak media di Jakarta, Jumat (15/9).

Herzaky yang menjabat sebagai Ketua Badan Komunikasi Strategis mengungkapkan bahwa partainya tengah mempertimbangkan posisi politik mendukung Ganjar atau Prabowo.

Menurutnya, kedua tokoh tersebut memiliki rekam jejak yang baik saat bekerja di pemerintahan.

“Pilihan yang sama baiknya. Pak Prabowo orang baik. Pernah membaktikan diri kepada negeri berpuluh tahun sebagai prajurit. Kini sebagai pemimpin parpol dan menteri,” ucapnya.

Baca Juga:

Buka Bimtek Fraksi Demokrat, AHY: Kita Fokus Pileg 2024

“Pak Ganjar juga baik. Berpengalaman di legislatif. Lalu, kini dua periode sebagai gubernur salah satu provinsi terbesar di Indonesia. Kapasitas, kompetensi keduanya tidak perlu kita ragukan lagi,” sambung Herzaky.

Dia pun menegaskan arah politik Demokrat akan diputuskan oleh Majelis Tinggi Partai.

Sebab, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hanya memberikan rekomendasi kepada forum Majelis Tinggi Partai.

“Mas AHY, pemimpin kami, sangat lah bijak. Beliau sebelum memutuskan dan memberikan rekomendasi ke MTP selaku yang memiliki wewenang memutuskan di partai kami, tentu memikirkannya dengan matang dan mendalam,” tuturnya.

Menurut Herzaky, keputusan politik yang akan diumumkan AHY merupakan posisi terbaik untuk seluruh kader dan masyarakat.

“Kami meyakini keputusan terbaiklah yang akan diambil oleh Mas AHY. Keputusan apa pun itu, tentunya yang dirasa beliau terbaik untuk rakyat, bangsa, dan negara,” katanya.

Siapa pun yang akan dipilih, apakah Prabowo Subianto ataukah Ganjar Pranowo untuk mereka dukung di Pilpres 2024 mendatang.

“Ribuan anggota dewan kami pun dalam Bimtek Nasional yang dihelat oleh Badiklat DPP Partai Demokrat, juga kompak mendukung penuh apa pun keputusan yang dipilih Ketum AHY dan diputuskan oleh MTP,” tutup Herzaky. (Knu)

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Demokrat Tetap Dukung Anies di Pilpres

#Partai Demokrat #Partai Politik #Pilpres 2024
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Penunjukan Gus Najmi tersebut adalah bagian dari penguatan konsolidasi organisasi dan persiapan PKB menghadapi agenda-agenda strategis menuju Pemilu 2029.
Alwan Ridha Ramdani - 2 jam, 48 menit lalu
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Indonesia
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
KPK menegaskan kajian yang mereka lakukan terkait usulan capres-cawapres dari kader partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Ketua IM57+ Institute periode 2021-2024 ini menilai, usulan KPK tersebut memiliki dasar yang kuat, baik secara teori maupun praktik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Bagikan