Anies: Tak Perlu Penengah, PKS-Gerindra Bersaudara

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 12 November 2018
Anies: Tak Perlu Penengah, PKS-Gerindra Bersaudara

Anies Baswedan, Ridwan Kamil, dan Ganjar Pranowo ngopi bareng di cafe Jak Bistro Balaikota DKI, Jakarta Pusat, pada Senin (5/11) siang. Foto: MP/Asropih

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan bisa menjadi mediator antara Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam perebutan memilih nama Wakil Gubernur DKI Jakarta menggantikan Sandiaga Uno.

Menurut Anies, Gubernur tidak ada wewenang menjadi penengah antara PKS dan Gerindra menentukan Wakil Gubernur. Sebab partai pengusung saat ini tengah mencari sosok pengisi kursi orang nomor dua di Ibukota.

Mengingat beberapa hari lalu sudah ada rapat kader PKS dan Gerinda di tingkat DPD membahas kursi Wagub DKI Jakarta.

"Enggak ada urusan partai itu. Mereka sudah matang sekali," kata Anies di Jakarta, Minggu (11/11).

anies
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. MP/Asropih

Anies menjelaskan dirinya enggan menjadi penengah karena partai Gerindra dan PKS sudah lama berkoalisi dan akan bisa memecahkan masalah untuk menyudorkan kandidat Wagub DKI Jakarta.

Bahkan, lanjut Anies, dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang partai Gerindra dan PKS berkoalisi untuk memenangkan pasangan capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Mereka itu bersaudara enggak perlu ada penengah. Bersaudara. PKS sama Gerindra itu sekutu dalam lima tahun mereka berjalan bersama. Ini dinamika kakak adik saja," tutupnya. (Asp)

#Anies Baswedan #PKS #Gerindra #Wakil Gubernur DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Gerindra Akui Istana Kebobolan dalam Kasus Penyadapan Prabowo
Menurut Sugiono, tindakan tersebut merupakan persoalan serius yang perlu diusut tuntas.
Dwi Astarini - Kamis, 05 November 2026
Gerindra Akui Istana Kebobolan dalam Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
Buntut Pesta Narkoba di Hotel Surabaya, Gerindra Resmi Pecat 3 Anggota DPRD Jatim!
Tiga anggota DPRD Jatim resmi dipecat Partai Gerindra usai terciduk pesta narkoba di sebuah hotel di Surabaya. Cek kronologi dan fakta lengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 03 November 2026
Buntut Pesta Narkoba di Hotel Surabaya, Gerindra Resmi Pecat 3 Anggota DPRD Jatim!
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Indonesia
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, belum tegas menyatakan dukungan Prabowo-Gibran dua periode. Gerindra pun menanggapi hal tersebut.
Soffi Amira - Senin, 12 Oktober 2026
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
setiap warga negara, termasuk mantan presiden, memiliki hak politik yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
Bagikan