Anies Perpanjang PSBB Transisi, PSI: Keputusan Tepat

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 02 Juli 2020
Anies Perpanjang PSBB Transisi, PSI: Keputusan Tepat

Anggota DPRD PSI William Aditya Sarana. Foto: DPP PSI

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, William Aditya Sarana menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah tepat memperpanjang PSBB transisi selama 14 hari. Karena PSBB transisi periode sebelumnya gagal menekan angka penyebaran virus COVID-19 di Jakarta.

"Positivity rate DKI masih di atas 5 persen, artinya masih banyak kasus COVID-19 yang belum terdeteksi dan potensi penularan tetap tinggi," kata William di Jakarta, Kamis (2/7).

Baca Juga

Update Kasus COVID-19 di Jakarta Kamis (2/7)

Masih adanya kasus corona, lanjut William, dipengaruhi oleh minimnya pengawasan selama masa transisi PSBB. Aturan paling dasar seperti penggunaan masker dan jaga jarak masih belum diterapkan meski sudah peraturan dan sanksi yang mengatur.

"Lemahnya penegakan aturan ini berpotensi membentuk klaster baru, lihat saja di pasar tradisional, sudah ada lebih 152 pedagang positif COVID-19 di 68 pasar,” kata dia.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI William Aditya Sarana
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI William Aditya Sarana (Foto: MP/Asropih)

William juga menyoroti kebijakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di 32 titik wilayah Jakarta. Pemprov DKI dinilai salah kaprah mengadakan kegiatan CFD di 32 titik berbeda.

"Ini jelas melanggar protokol kesehatan, kesehatan masyarakat dipertaruhkan, tidak heran kalau ada lonjakan penambahan kasus positif dua minggu terakhir," ungkap William.

Ia pun meminta aturan protokol kesehatan dipertegas pada masa perpanjangan PSBB Transisi ini. Menurutnya, tahapan sosialisasi sudah dilaksanakan pada periode sebelumnya dan pada tahap perpanjangan ini penegakan aturan dan sanksi harus diperketat untuk menekan angka penyebaran infeksi COVID-19.

Baca Juga

Bertambah 1.624, Pasien Corona di Indonesia Jadi 59.394

"Jakarta untuk tetap waspada dan tidak gegabah, masih ada 27 RW zona merah di Jakarta. Di masa perpanjangan ini, saatnya penegakan aturan dipertegas,” tutupnya. (Asp)

#PSI #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Tiket masuk Ancol kini diusulkan gratis. DPRD DKI Jakarta pun buka suara perihal usulan tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 27 Oktober 2026
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
“Di PSI itu ada mekanisme partai yang harus dilalui semuanya. Jadi harus melalui mekanisme partai,” ujar Jokowi
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 01 Oktober 2026
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Indonesia
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Masuknya Jokowi ke PSI tidak semata-mata perlu dilihat dari sisi administratif sebagai bergabungnya seorang mantan presiden ke sebuah partai politik.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Indonesia
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
setiap warga negara, termasuk mantan presiden, memiliki hak politik yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
Indonesia
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Jokowi mengatakan bergabungnya ke PSI sudah dari 14 Oktober 2025. Ia membuka hal tersebut lantaran masih banyak pihak yang mempertanyakan posisinya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Bagikan