Anies Perpanjang PSBB Transisi, PSI: Keputusan Tepat

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 02 Juli 2020
Anies Perpanjang PSBB Transisi, PSI: Keputusan Tepat

Anggota DPRD PSI William Aditya Sarana. Foto: DPP PSI

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, William Aditya Sarana menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah tepat memperpanjang PSBB transisi selama 14 hari. Karena PSBB transisi periode sebelumnya gagal menekan angka penyebaran virus COVID-19 di Jakarta.

"Positivity rate DKI masih di atas 5 persen, artinya masih banyak kasus COVID-19 yang belum terdeteksi dan potensi penularan tetap tinggi," kata William di Jakarta, Kamis (2/7).

Baca Juga

Update Kasus COVID-19 di Jakarta Kamis (2/7)

Masih adanya kasus corona, lanjut William, dipengaruhi oleh minimnya pengawasan selama masa transisi PSBB. Aturan paling dasar seperti penggunaan masker dan jaga jarak masih belum diterapkan meski sudah peraturan dan sanksi yang mengatur.

"Lemahnya penegakan aturan ini berpotensi membentuk klaster baru, lihat saja di pasar tradisional, sudah ada lebih 152 pedagang positif COVID-19 di 68 pasar,” kata dia.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI William Aditya Sarana
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI William Aditya Sarana (Foto: MP/Asropih)

William juga menyoroti kebijakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di 32 titik wilayah Jakarta. Pemprov DKI dinilai salah kaprah mengadakan kegiatan CFD di 32 titik berbeda.

"Ini jelas melanggar protokol kesehatan, kesehatan masyarakat dipertaruhkan, tidak heran kalau ada lonjakan penambahan kasus positif dua minggu terakhir," ungkap William.

Ia pun meminta aturan protokol kesehatan dipertegas pada masa perpanjangan PSBB Transisi ini. Menurutnya, tahapan sosialisasi sudah dilaksanakan pada periode sebelumnya dan pada tahap perpanjangan ini penegakan aturan dan sanksi harus diperketat untuk menekan angka penyebaran infeksi COVID-19.

Baca Juga

Bertambah 1.624, Pasien Corona di Indonesia Jadi 59.394

"Jakarta untuk tetap waspada dan tidak gegabah, masih ada 27 RW zona merah di Jakarta. Di masa perpanjangan ini, saatnya penegakan aturan dipertegas,” tutupnya. (Asp)

#PSI #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
DPRD DKI meminta Pemprov memperkuat standar keselamatan usai terjadinya insiden kebakaran di Gedung Terra Drone, Cempaka Putih.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
Indonesia
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Insiden kebakaran gedung Terra Drone jadi sorotan. DPRD DKI meminta Pemprov untuk mengecek sertifikat laik bangunan di Jakarta.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Indonesia
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Rio mendorong adanya pelatihan teknis intensif bagi kepala sekolah, guru, anggota TPPK/PPK
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Jangan sampai penanganan limpasan air laut ke daratan hanya ramai di media sosial.
Dwi Astarini - Kamis, 27 November 2025
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Indonesia
PSI Desak Publik Cerdas: Peresmian Jokowi 2018 Itu Bandara Negara, Bukan Bandara yang Diributkan Menhan Sjafrie Sjamsuddin
PSI berharap agar masyarakat lebih bijak dan kritis dalam mencerna setiap informasi yang diterima
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
PSI Desak Publik Cerdas: Peresmian Jokowi 2018 Itu Bandara Negara, Bukan Bandara yang Diributkan Menhan Sjafrie Sjamsuddin
Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Indonesia
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Ketua Harian PSI Ahmad Ali mencontohkan sapaan Bro dan Sis tidak sesuai jika digunakan dalam konteks tertentu, misalnya saat berkunjung ke pondok pesantren.
Wisnu Cipto - Sabtu, 22 November 2025
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Indonesia
Prostitusi Berulang di Gang Royal, Dewan DKI Minta Penegakan Tegas untuk Tindakan Melanggar Hukum
Mengacu kepada Perda (Peraturan Daerah) No 8/2007 tentang Ketertiban Umum, setiap orang dilarang untuk melakukan kegiatan seks komersial di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Prostitusi Berulang di Gang Royal, Dewan DKI Minta Penegakan Tegas untuk Tindakan Melanggar Hukum
Indonesia
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Jakarta menghapus aturan larangan penjualan rokok di dekat sekolah. Jadi, pasal ini tak masuk dalam Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
Indonesia
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI mendorong Pemprov menggandeng Komdigi untuk merumuskan aturan penyaringan konten kekerasan, tanpa membatasi akses internet bagi pelajar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
Bagikan