Anies Minta Relawan Fokus dan Solid Menangkan Koalisi Perubahan di Pilpres 2024

Zulfikar SyZulfikar Sy - Sabtu, 02 September 2023
Anies Minta Relawan Fokus dan Solid Menangkan Koalisi Perubahan di Pilpres 2024

Capres dari NasDem Anies Baswedan. (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan akhirnya buka suara perihal kekisruhan yang terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Diketahui, Partai Demokrat kecewa dengan Anies dan NasDem yang dinilai sepihak menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai cawapres Koalisi Perubahan di Pilpres 2024.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun berjanji akan menjelaskan secara detail dan gamblang pada masyarakat menyikapi dinamika yang terjadi di sekoci Koalisi Perubahan.

Baca Juga:

Anies Muncul Sapa Warga Tasik Pasca-Kisruh Wacana Duet dengan Cak Imin

"Nanti pada waktunya akan ada penjelasan lengkap (respons dinamika koalisi), sekarang kita fokus untuk melakukan perubahan," ujar Anies melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (2/9).

Ia pun meminta para relawan untuk tetap fokus pada tujuan, yakni ikhtiar untuk menghadirkan perubahan demi Indonesia yang lebih maju dan berkeadilan.

"Kepada seluruh relawan, mari kita terus konsentrasi pada usaha kita untuk melakukan perubahan. Kita ingin Indonesia yang lebih adil, lebih maju, dan kita fokus di situ, dinamika yang terjadi saat ini jangan mengganggu konsentrasi kita," urainya.

Baca Juga:

PKS Doakan Terbaik Keputusan Demokrat Hengkang dari Koalisi Anies

Alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) ini pun memberikan motivasi kepada seluruh relawan untuk tetap solid dan fokus untuk kemenangan KPP.

"Ingat kita harus ikhlas, artinya dipuji tidak terbang dicaci tidak tumbang, kita jalani insyaallah ikhtiar kita akan dimudahkan jalannya."

"Jaga semangat, terus solid (untuk semua khususnya relawan)," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Zulhas Buka Suara soal Duet Anies Baswedan-Cak Imin

#Anies Baswedan #Pilpres #Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Jika negara hadir memanfaatkan alat kuasa lewat sekolah sebagai pencetak tenaga kerja, hal yang muncul ialah Indonesia hanya sebagai negara pengguna, alih-alih menghasilkan inovasi lewat lulusannya.
Dwi Astarini - Rabu, 29 April 2026
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Meski tahapan untuk Pemilu 2029 semakin dekat, tahapan-tahapan itu masih bisa berjalan dengan menggunakan Undang-Undang Pemilu yang lama.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Anies Bagikan Kuota Haji Gratis untuk Umat, Bisa Ganti dengan Uang Tunai jika Tak Mau
Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa AI, probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,1 persen.
Dwi Astarini - Sabtu, 18 April 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Anies Bagikan Kuota Haji Gratis untuk Umat, Bisa Ganti dengan Uang Tunai jika Tak Mau
Bagikan