Anies Minta Bantuan Pusat Tangani Banjir, PDIP Singgung Program Naturalisasi

MerahPutih.com - Pernyataan Gubernur Anies Baswedan yang meminta bantuan pemerintah pusat untuk penanganan banjir mendapatkan kritikan dari Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menganggap, ungkapan itu Anies seolah-olah putus harapan dari program unggulannya naturalisasi sungai yang dianggap bisa membenahi masalah banjir. Tapi di sisa masa jabatan, persoalan banjir tersebut belum selesai.

"Kemarin yang disampaikan (Anies) kan untuk menuntaskan persoalan banjir khususnya di Kali Ciliwung kan. Tetapi bagaimana? Wong selama ini dia tidak mau melaksanakan itu (normalisasi). Dia tetap kukuh dengan program naturalisasi," ujar Gembong saat dihubungi, Senin (18/4).

Baca Juga:

Korban Banjir Tagih Anies untuk Menurap Kali Mampang

Dia pun memandang, di ujung masa jabatannya, Anies menutup kegagalan atasi banjir itu dengan melemparkan tanggung jawab kepada pemerintah pusat.

"Dia merengek-rengek kepada pemerintah pusat tolong dibantu untuk normalisasi kali. Seolah-olah pemerintah pusat tidak membantu," cetus Gembong.

Dalam program normalisasi Sungai Ciliwung ini, Pemprov DKI memiliki tugas membebaskan lahan pemukiman di bantaran kali. Setelah itu, barulah pemerintah pusat mengerjakan pembangunan pelebaran sungai dari lahan yang telah dibebaskan sebagai upaya normalisasi itu.

Baca Juga:

Ridwan Kamil Klaim Banjir Akibat Sungai Citarum Tinggal 20 Persen

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini menilai, Anies seakan lupa bahwa penanganan banjir tak optimal karena sikapnya sendiri. Sebab, pemerintah pusat sebenarnya telah mengalokasikan APBN selama tiga tahun berturut-turut untuk menjalankan program normalisasi.

Namun, anggaran itu tak kunjung digelontorkan lantaran Anies dan jajarannya belum juga membebaskan lahan yang dibutuhkan untuk normalisasi.

Barulah pada tahun 2022, Pemprov DKI menganggarkan sekitar Rp 1,1 triliun lewat pinjaman dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk pembebasan lahan pemukiman dalam program normalisasi.

"Baru di tahun ini ada alokasi pembebasan lahan. Padahal, pembebasan lahan enggak mudah. Tapi ini dilakukan di ujung masa jabatan, karena Pak Anies masih yakin program unggulannya yaitu memasukkan air ke perut bumi melalui sumur resapan. Ternyata program sumur resapan gagal total," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

Aturan Rampung, Pekan Depan Minyak Curah Dijanjikan Banjiri Pasar