Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan tak mau berkomentar terkait adanya dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.
Orang nomor satu di Jakarta itu melempar tanggung jawab dugaan jual beli jabata tersebut ke Ketua Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Khaidir.
"Biar dikomentari level kepala BKD aja," ujar Anies mengkonfirmasi adanya dugaan jual beli jabatan, Kamis (4/4).
Saat ini anggota DPRD DKI Jakarta tengah berencana membentuk panitia khusus (Pansus) soal dugaan jual-beli jabatan di wilayah Pemprov DKI Jakarta.
"Jadi, kemarin kita rapat internal Komisi A, memutuskan untuk membentuk pansus rotasi jabatan," ujar Wakil Ketua Komisi A, William Yani.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melantik sebanyak 1.125 pejabat di lingkungan Pemprov DKI, pada Senin (25/2) lalu.
Dari 1.125 jabatan 15 di antaranya pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II. Sementara administrator atau pejabat eselon III sebanyak 274 orang, dan pengawas atau pejabat eselon IV sebanyak 836 orang.
Dalam perombakan ribuan pegawai DKI itu, Penasihat Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas mengatakan pihaknya menerima keluhan soal adanya tarif untuk mendapat jabatan Lurah.
"Info di bawah begitu, banyak keluhan dari lurah (soal tarif)," kata Hasbiallah saat dihubungi, Kamis (28/2) lalu. (Asp)
