Anies Janji Bakal Hapus PBB Sekolah Swasta dan Boleh Pakai Tanah Milik Negara

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 22 November 2023
Anies Janji Bakal Hapus PBB Sekolah Swasta dan Boleh Pakai Tanah Milik Negara

Anies Baswedan. (kiri). (Foto: MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Calon presiden (Capres) nomor 1 Anies Baswedan janji akan menggratiskan Pajak Bumi Bangunan (PBB) pada semua sekolah swasta mulai TK/SD/SMP/SMA dan perguruan tinggi di Indonesia.

Ia menilai biaya tanah itu membuat biaya sekolah di swasta menjadi mahal dibandingkan sekolah negeri.

Baca Juga:

Anies Ungkap Proyek IKN akan Timbulkan Ketimpangan Baru

Hal itu diungkapkan Anies dalam dalam Dialog Terbuka Muhammadiyah Bersama Calon Pemimpin Bangsa di Edupark Universitas Muhammadiyah (UMS) Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (22/11). Cawapres Muhaimin Iskandar juga hadir satu panggung.


“Kedepan sekolah swasta harus dibebaskan PPB atas tanah mereka atau 0 persen. Karena tanpa ada kampus dan sekolah swasta kita tidak cukup untuk menyekolahkan anak-anak Indonesia,” ujar Anies.


Dikatakannya, hal itu merupakan cara baik negara membalas kebaikan pada sekolah dan kampus swasta. Bahkan, PBB untuk sekolah/kampus semuanya yang sifatnya sosial gratis.


“Termasuk rumah sakit sosial PBB juga 0 persen. Ini investasi swasta yang sudah mendidik menjadikan mereka dokter, tahunya mereka dipindah negara,” katanya.


Seharusnya negara, lanjut dia, berinvestasi ke swasta supaya lebih baik. Dia pun akan merubah cara pandang tersebut.

Baca Juga:

Eliminasi Anies-Cak Imin, Partai Buruh Arahkan Dukungan ke Prabowo atau Ganjar

“Banyak sekolah perguruan swasta mahal karena merek harus mengakuisisi tanah, harus beli tanah, dan tanah jadi komponen mahal sekolah swasta yang membuat biaya paling mahal pendidikan swasta adalah komponen adalah tanah,” papar dia.


Dia menyebut kedepan tanah negara bisa dimanfaatkan swasta selama buat pendidikan, kesehatan dan kegiatan sosial. Kenapa itu dilakukan, karena Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sudah mendidik sejak negeri ini belum ada


“Kenapa sesudah ada, negara justru berbalik. Kita (pemerintah) ini pelit buat rakyat sendiri, pada swasta. Mereka mendidik anak-anak kita (Indonesia), bukan mendidik anak asing. Mereka mendirikan negara kita sendiri tidak usah bedakan swasta dan negeri,” tegas Anies disambut riuh ribuan peserta dialog.


Dia menambahkan jika tanah dipakai buat swasta tidak hilang. Kalau dipakai investor asing malah bisa hilang.


“Bayangkan jika sekolah tidak dibebani biaya tanah sejak awal, maka SPP pendidikan swasta yang dirasakan keluarga Indonesia bisa hilang. Kurangi beban keluarga Indonesia,” pungkasnya. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

Anies Ingin Hadirkan Pemerataan Ekonomi

#Anies Baswedan #Sekolah Swasta #PBB
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Saat ini menjabat sebagai Managing Editor di Merah Putih Media, dengan rekam jejak kontribusi di The Straits Times, Indozone, dan Koran Sindo, serta pengalaman strategis di Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DPRD DKI Jakarta. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
Aceh Minta Bantuan UNDP & UNICEF, Begini Respons Perwakilan PBB di RI
PBB telah memberikan dukungan teknis di Aceh, Sumut, dan Sumbar sesuai mandat masing-masing badan PBB, baik di tingkat daerah maupun nasional melalui kementerian terkait.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 Desember 2025
Aceh Minta Bantuan UNDP & UNICEF, Begini Respons Perwakilan PBB di RI
Indonesia
Pemda Aceh Minta Bantuan ke PBB, Pemerintah Diminta Buka Komunikasi agar tak Salah Persepsi
Pemerintah harus fokus dan bergerak secara cepat, tepat, serta simultan agar keluhan-keluhan masyarakat terdampak banjir bisa tertangani sesegera mungkin.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Desember 2025
Pemda Aceh Minta Bantuan ke PBB, Pemerintah Diminta Buka Komunikasi agar tak Salah Persepsi
Indonesia
Aceh tak Punya Kewenangan untuk Minta Bantuan ke PBB, Mesti Izin ke Pemerintah Pusat
Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun2 014 tentang Pemerintahan Daerah mengatakan politik luar negeri kewenangan mutlak yang dimiliki pemerintah pusat.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Desember 2025
Aceh tak Punya Kewenangan untuk Minta Bantuan ke PBB, Mesti Izin ke Pemerintah Pusat
Indonesia
Israel Serbu Kantor PBB untuk Pengungsi Palestina, Staf Internasional Dipaksa Pergi
Penyerbuan ini dianggap melanggar Piagam PBB dan Resolusi Dewan Keamanan 2730 yang keluar 24 Mei 2024.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 09 Desember 2025
Israel Serbu Kantor PBB untuk Pengungsi Palestina, Staf Internasional Dipaksa Pergi
Indonesia
PBB Ungkapkan Duka Bencana Sumatera, Siap Dukung Upaya Kemanusiaan
PBB, kata Dujarric, terus berkomunikasi dengan otoritas negara-negara terdampak dan siap membantu operasi penyelamatan maupun respons tanggap bencana.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 Desember 2025
PBB Ungkapkan Duka Bencana Sumatera, Siap Dukung Upaya Kemanusiaan
Indonesia
Turut Berduka Atas Banjir Sumatera, Sekjen PBB Tawarkan Bantuan Tanggap Bencana
PBB menyampaikan belasungkawa atas jatuhnya korban jiwa akibat banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Indonesia.
Wisnu Cipto - Rabu, 03 Desember 2025
Turut Berduka Atas Banjir Sumatera, Sekjen PBB Tawarkan Bantuan Tanggap Bencana
Indonesia
Disebut PBB Jakarta Berpenduduk 42 Juta, Gubernur Pramono: Angka Itu Aglomerasi Jabodetabek
Gubernur DKI Pramono Anung menolak laporan PBB yang menyebut populasi Jakarta hampir 42 juta jiwa. Angka tersebut berasal dari wilayah aglomerasi Jabodetabek.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 02 Desember 2025
Disebut PBB Jakarta Berpenduduk 42 Juta, Gubernur Pramono: Angka Itu Aglomerasi Jabodetabek
Indonesia
PBB Sebut Populasi Jakarta Capai 42 Jiwa, Dukcapil DKI Beri Klarifikasi
Dukcapil DKI meluruskan data PBB soal populasi Jakarta 42 juta jiwa, menjelaskan perbedaan data de facto dan de jure. Penduduk resmi Jakarta tercatat 11 juta.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 28 November 2025
PBB Sebut Populasi Jakarta Capai 42 Jiwa, Dukcapil DKI Beri Klarifikasi
Indonesia
Tak Terima Jakarta Jadi Kota Terpadat Dunia, Pemprov DKI Sebut Harusnya Peringkat 30
Berdasarkan laporan PBB, jumlah penduduk yang tinggal di ibu kota Indonesia saat ini mencapai 41,9 juta jiwa.
Dwi Astarini - Kamis, 27 November 2025
Tak Terima Jakarta Jadi Kota Terpadat Dunia, Pemprov DKI Sebut Harusnya Peringkat 30
Indonesia
Proses Pemilihan Sekjen PBB Dimulai, Negara Anggota Diminta Calonkan Perempuan
PBB juga menjabarkan prosedur pemilihan yang harus diikuti dalam beberapa bulan ke depan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 26 November 2025
Proses Pemilihan Sekjen PBB Dimulai, Negara Anggota Diminta Calonkan Perempuan
Bagikan