Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Pengamat perkotaan Azas Tigor Nainggolan menilai, Gubernur DKI Anies Baswedan belajar dari kegagalan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi.
Menurut Tigor, penerapan PSBB Total dinilai bentuk tidak efektifnya PSBB transisi.
"Sudah diingatkan supaya hati-hati, cuma tidak juga diperbaiki," kata pengamat kebijakan publik Azas Tigor Nainggolan, kepada wartawan, Kamis (10/9).
Baca Juga:
Tigor menilai, pengawasan yang tidak ketat membuat kasus COVID-19 terus melonjak. Aparat keamanan diminta lebih tegas dalam mengawasi dan memperingatkan masyarakat.
"Kalau aparat kerja tidak akan terjadi seperti ini sehingga jadi sefatal sekarang," ujar dia.
Menurut dia, Anies tidak boleh melemparkan kesalahan pada masyarakat.
Ketua Forum Warga Kota Jakarta itu juga mendesak DPRD DKI ikut mengawasi kinerja Anies. Hal itu supaya PSBB Total betul-betul efektif menekan penyebaran COVID-19.
Bahkan, Tigor mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengevaluasi penerapan PSBB di Jakarta. Sebab, Kemenkes yang memberi izin upaya pengendalian virus berbahaya itu.
"Kalau memberi izin, dia juga harus mengawasi dan dievaluasi. Jangan sembarangan," tegas dia.
Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberlakukan PSBB lagi pada 14 September 2020 membuat sejumlah Menteri Jokowi protes.
Mereka mengkhawatirkan dampak PSBB pada perekonomian yang saat ini trennya sedang membaik usai terpukul pada PSBB Maret 2020.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengaku khawatir dengan pengumuman Anies tersebut. Ia bilang, beberapa bulan terakhir, tren kinerja industri sudah relatif membaik.
Purchasing manager's index (PMI) manufaktur sudah kembali menyentuh angka 50,8 alias di atas ambang batas minimum 50 pada Agustus 2020 lalu.
“DKI kembali akan menerapkan PSBB ketat. Ini tentu sedikit banyak akan kembali memengaruhi kinerja industri manufaktur yang ada di RI, apalagi kalau diikuti provinsi lain yang kembali menerapkan PSBB ketat. Kami melihat industri yang sudah menggeliat ini, kami khawatir mendapat tekanan," ucap Agus dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Kadin, Kamis (10/9).
Wakil Menteri Luar Negeri RI Mahendra Siregar juga mengkhawatirkan keadaan serupa. Mahendra mengatakan perlu ada pengecualian bagi sektor industri yang bisa menjalankan protokol kesehatan.
Ia menilai, Kadin bisa menciptakan standar yang bisa diikuti tiap industri dan hal ini perlu didorong untuk diakomodir oleh Pemprov DKI Jakarta.
“Saya khawatir kalau dipukul rata seperti ini, tidak realistis kita berpandangan pandemi akan selesai. Dalam jangka pendek maka tidak ada yang tahan," ucap Mahendra dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Kadin.
Baca Juga:
Anies Tarik Rem Darurat, Tempat Hiburan dan Wisata Kembali Ditutup
Menteri Perdagangan Agus Suparmanto juga mewanti-wanti dampak PSBB ini.
Ia bilang jika PSBB diberlakukan, ada risiko jalur distribusi terganggu. Ia bilang kelancaran jalur distribusi diperlukan kelancaran jalur-jalur distribusi termasuk logistik supaya usaha dan perekonomian tetap berjalan.
“Karena PDB kita 50 persen konsumsi. Kalau distribusi ini tidak lancar akan mengganggu PDB RI," ucap Agus dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Kadin, Kamis (10/9).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyoroti pasar keuangan. Kamis (10/9) pagi ini, ia bilang pengumuman PSBB ketat jilid II telah menimbulkan ketidakpastian pada pasar saham terutama IHSG.
Gara-gara pengumuman itu, IHSG kini berada di bawah 5.000 lagi seperti awal pandemi.
“Kita harus lihat gas dan rem ini.
Kalau direm mendadak kita harus menjaga kepercayaan publik karena ekonomi ini tidak semua faktor fundamental tapi ada sentimen," ucap Airlangga dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Kadin, Kamis (10/9). (Knu)
Baca Juga:
Tak Mudah Lakukan Rem Darurat PSBB, Wagub DKI: Upayakan Cari Jalan Terbaik
