Anies Harusnya Dorong Masyarakat di Rumah, PSI: Apa Urgensi Pembukaan CFD?

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 22 Juni 2020
Anies Harusnya Dorong Masyarakat di Rumah, PSI: Apa Urgensi Pembukaan CFD?

Petugas memeriksa suhu tubuh pengunjung area Car Free Day (CFD) di Jalan Sudirman, Serang, Banten, Minggu (21/6/2020). ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman/foc. (ANTARA FOTO/ASEP FATHULRAHMAN)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mendesak Anies Baswedan untuk menghentikan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) karena pengunjung membludak dan tak menjalankan protokol kesehatan seperti jaga jarak.

Anggota DPRD Fraksi PSI, Justin Adrian Untayana pun mempertanyakan sikap Anies yang mengizinkan kembali CFD di ibu kota, bukan mengarahkan warga DKI untuk tetap di rumah.

Baca Juga

Ditemukan Reaktif COVID 19, Pemerintah Sesalkan Warga Tidak Disiplin di CFD

“Apa urgensi pembukaan kembali CFD? Pemprov DKI harusnya mendorong masyarakat berolahraga di sekitaran rumah, dengan jaga jarak. Bukan justru berbondong-bondong membuat kerumunan massa dan memicu infeksi virus," kata Justin di Jakarta, Senin (22/6).

Meski masa transisi, kata Justin, Pemda DKI sebaiknya tidak gegabah membuat kebijakan karena angka kasus positif COVID-19 masih setiap harinya. Justin menilai kasus corona tidak akan melandai apabila kegiatan CFD terus berjalan.

"Kemarin pengunjung CFD sudah membludak, minggu depan akan semakin banyak orang datang berbondong-bondong dan kerumunan massa akan semakin tidak bisa dikendalikan," jelas dia.

Warga berolahraga saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi di kawasan Jalan Sudirman Jakarta, Minggu (21/6/2020). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc. (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)
Warga berolahraga saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi di kawasan Jalan Sudirman Jakarta, Minggu (21/6/2020). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc. (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)

Menurutnya, Pemprov DKI harus mendorong masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan sebagai tatanan baru di fase transisi, bukan justru mendorong masyarakat bebas berkerumun.

"Tidak usah menambah kegiatan yang tidak jelas tujuannya. Sebaiknya fokus dengan agenda yang sudah ada seperti pengawasan protokol kesehatan dengan pembatasan di pasar," tuturnya.

Baca Juga

Pengguna Sepeda Berkerumun di CFD Jakarta

Apabila terus dibiarkan, Jakarta berpotensi mengalami lonjakan pasien positif COVID-19 baru setelah munculnya berbagai klaster penyebaran covid baru, seperti pasar tradisional.

"Pemprov DKI tidak mengindahkan perjuangan tenaga kesehatan yang terus berperang melawan COVID-19. Segera batalkan kegiatan CFD Jakarta hingga keadaan sudah benar-benar normal,” tutup Justin. (Asp)

#Car Free Day #PSI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Gubernur DKI Bakal Evaluasi Car Free Day dan Sistem Ganjil-Genap
Pramono Anung mengatakan akan mengevaluasi penerapan hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) atau car free day (CFD) dan sistem ganjil genap.
Yusuf Abdillah - Senin, 28 September 2026
Gubernur DKI Bakal Evaluasi Car Free Day dan Sistem Ganjil-Genap
Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Indonesia
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Masuknya Jokowi ke PSI tidak semata-mata perlu dilihat dari sisi administratif sebagai bergabungnya seorang mantan presiden ke sebuah partai politik.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Indonesia
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
setiap warga negara, termasuk mantan presiden, memiliki hak politik yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
Indonesia
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Jokowi mengatakan bergabungnya ke PSI sudah dari 14 Oktober 2025. Ia membuka hal tersebut lantaran masih banyak pihak yang mempertanyakan posisinya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Indonesia
Jokowi Pamer KTA PSI Bernomor Unik di Hadapan Sang Anak, Berhias Angka 7
Penasaran soal arah politik mantan presiden kita? Jokowi akhirnya pamer KTA dan ngasih bukti resmi gabung PSI. Simak cerita lengkap soal nomor uniknya di sini!
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 26 September 2026
Jokowi Pamer KTA PSI Bernomor Unik di Hadapan Sang Anak, Berhias Angka 7
Indonesia
Wagub Rano Sebut Usul CFD Sabtu dan Minggu Menarik, Bisa Turunkan Emisi
Penerapan kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan berbagai faktor, terutama dari sisi operasional perkantoran ada yang masuk ketika hari Sabtu.
Dwi Astarini - Kamis, 24 September 2026
Wagub Rano Sebut Usul CFD Sabtu dan Minggu Menarik, Bisa Turunkan Emisi
Indonesia
Pramono Masih Pertimbangkan Car Free Day 2 Hari Dalam Seminggu
Pramono mengingatkan, agar niat baik menciptakan lingkungan yang sehat tidak mengorbankan kepentingan masyarakat luas.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 14 September 2026
Pramono Masih Pertimbangkan Car Free Day 2 Hari Dalam Seminggu
Indonesia
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Staf PJLP Pemprov DKI Jakarta mengeluhkan upah yang diterima masih menggunakan perhitungan UMP 2025, meski tahun 2026 sudah berjalan.
Wisnu Cipto - Sabtu, 05 September 2026
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Indonesia
PSI Ngaku Heran, masih Banyak TPS Ilegal Besar di Jakarta
Seharusnya pemda sudah menertibkan TPS ilegal jauh-jauh hari.
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
PSI Ngaku Heran, masih Banyak TPS Ilegal Besar di Jakarta
Bagikan