Anies Diminta Segera Cairkan Dana Operasional Kader Dasawisma

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 04 Agustus 2022
Anies Diminta Segera Cairkan Dana Operasional Kader Dasawisma

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberi keterangan pasca rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (1/8/2022). ANTARA/Ricky Prayoga

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menyoroti belum cairnya dana operasional Dasawisma (Dawis) yang sudah lebih dari enam bulan belum dibayarkan.

Anggota Fraksi PSI di DPRD DKI, Eneng Malianasari mendesak Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk segera mencairkan dana Dawis kepada para kader.

Baca Juga

Anies Ubah RSUD Jadi Rumah Sehat, PSI Ungkit 15 Kelurahan Tak Punya Puskesmas

Data dari hasil reses, beberapa kader pengganti di kelurahan Kota Bambu Utara, Kembangan Selatan, Jati Pulo, Kebon Jeruk, mengeluhkan hal yang sama, bahwa dana operasional yang harusnya mereka terima sebesar Rp 500 ribu per bulan, belum turun juga.

Eneng miris melihat nasib kader Dawis. Padahalm pada pertengahan juli kemarin Gubernur Anies mengumpulkan para kader Dawis di Jakarta International Stadium (JIS).

"Masa Pak Gubernur bisa mengumpulkan kader Dawis ke JIS, tapi bayar Dana Op nggak bisa. Ini harus segera dituntaskan. Preseden buruk kalau sampai Pemprov DKI menahan dana kader yang hampir 100 persen perempuan," kata Eneng di Jakarta, Kamis (4/8).

Baca Juga

PSI Daftar Peserta Pemilu ke KPU pada Rabu Pon 10 Agustus

Mili mengungkapkan, penyebab dana operasional Darwis tak digelontorkan kerena birokrasi antar institusi yang kurang baik. Mulai dari Lurah, Pusdatin hingga Dinas PPAPP.

"Proses update data pergantian kader per tahunnya hanya dilakukan 2x atau setiap semester. Padahal, sekarang zamannya sudah online, masih saja menerapkan gaya lawas. Toh, kalau dihitung per semester, ini sudah bulan agustus dan dana para kader belum juga turun," tegas Mili.

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta ini meminta Gubernur dan jajarannya segera menuntaskan dan menurunkan dana operasional bagi kader dawis pengganti yang sudah lebih dari 6 bulan.

"Tidak elok kalau Pemprov DKI menunda melaksanakan kewajibannya membayar dana operasional bagi para kader dawis yang merupakan haknya," ujar Mili.

Diketahui, Kader Dawis akan diberikan dana operasional jika tercantum dalam Surat Tugas Lurah, melaksanakan tugas dan fungsi kader Dawis, melaporkan hasil kerja ke dalam sistem Carik Jakarta, Teregistrasi dalam sistem Carik Jakarta.

Adapun, kader dasawisma merupakan salah satu upaya pemberdayaan masyarakat khususnya perempuan untuk terlibat dalam pendataan, menggerakkan, dan menyampaikan informasi mengenai program Pemprov DKI Jakarta dalam membangun kota. (Asp)

Baca Juga

PSI Soroti Angka Putus Sekolah di Jakarta

#PSI #Komisi C DPRD DKI #DPRD DKI Jakarta #Anies Baswedan
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
DPRD DKI meminta Pemprov memperkuat standar keselamatan usai terjadinya insiden kebakaran di Gedung Terra Drone, Cempaka Putih.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
Indonesia
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Insiden kebakaran gedung Terra Drone jadi sorotan. DPRD DKI meminta Pemprov untuk mengecek sertifikat laik bangunan di Jakarta.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Indonesia
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Rio mendorong adanya pelatihan teknis intensif bagi kepala sekolah, guru, anggota TPPK/PPK
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Jangan sampai penanganan limpasan air laut ke daratan hanya ramai di media sosial.
Dwi Astarini - Kamis, 27 November 2025
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Indonesia
PSI Desak Publik Cerdas: Peresmian Jokowi 2018 Itu Bandara Negara, Bukan Bandara yang Diributkan Menhan Sjafrie Sjamsuddin
PSI berharap agar masyarakat lebih bijak dan kritis dalam mencerna setiap informasi yang diterima
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
PSI Desak Publik Cerdas: Peresmian Jokowi 2018 Itu Bandara Negara, Bukan Bandara yang Diributkan Menhan Sjafrie Sjamsuddin
Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Indonesia
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Ketua Harian PSI Ahmad Ali mencontohkan sapaan Bro dan Sis tidak sesuai jika digunakan dalam konteks tertentu, misalnya saat berkunjung ke pondok pesantren.
Wisnu Cipto - Sabtu, 22 November 2025
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Indonesia
Prostitusi Berulang di Gang Royal, Dewan DKI Minta Penegakan Tegas untuk Tindakan Melanggar Hukum
Mengacu kepada Perda (Peraturan Daerah) No 8/2007 tentang Ketertiban Umum, setiap orang dilarang untuk melakukan kegiatan seks komersial di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Prostitusi Berulang di Gang Royal, Dewan DKI Minta Penegakan Tegas untuk Tindakan Melanggar Hukum
Indonesia
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Jakarta menghapus aturan larangan penjualan rokok di dekat sekolah. Jadi, pasal ini tak masuk dalam Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
Indonesia
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI mendorong Pemprov menggandeng Komdigi untuk merumuskan aturan penyaringan konten kekerasan, tanpa membatasi akses internet bagi pelajar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
Bagikan