Anies Diminta Segera Cairkan Dana Operasional Kader Dasawisma


Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberi keterangan pasca rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (1/8/2022). ANTARA/Ricky Prayoga
MerahPutih.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menyoroti belum cairnya dana operasional Dasawisma (Dawis) yang sudah lebih dari enam bulan belum dibayarkan.
Anggota Fraksi PSI di DPRD DKI, Eneng Malianasari mendesak Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk segera mencairkan dana Dawis kepada para kader.
Baca Juga
Anies Ubah RSUD Jadi Rumah Sehat, PSI Ungkit 15 Kelurahan Tak Punya Puskesmas
Data dari hasil reses, beberapa kader pengganti di kelurahan Kota Bambu Utara, Kembangan Selatan, Jati Pulo, Kebon Jeruk, mengeluhkan hal yang sama, bahwa dana operasional yang harusnya mereka terima sebesar Rp 500 ribu per bulan, belum turun juga.
Eneng miris melihat nasib kader Dawis. Padahalm pada pertengahan juli kemarin Gubernur Anies mengumpulkan para kader Dawis di Jakarta International Stadium (JIS).
"Masa Pak Gubernur bisa mengumpulkan kader Dawis ke JIS, tapi bayar Dana Op nggak bisa. Ini harus segera dituntaskan. Preseden buruk kalau sampai Pemprov DKI menahan dana kader yang hampir 100 persen perempuan," kata Eneng di Jakarta, Kamis (4/8).
Baca Juga
Mili mengungkapkan, penyebab dana operasional Darwis tak digelontorkan kerena birokrasi antar institusi yang kurang baik. Mulai dari Lurah, Pusdatin hingga Dinas PPAPP.
"Proses update data pergantian kader per tahunnya hanya dilakukan 2x atau setiap semester. Padahal, sekarang zamannya sudah online, masih saja menerapkan gaya lawas. Toh, kalau dihitung per semester, ini sudah bulan agustus dan dana para kader belum juga turun," tegas Mili.
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta ini meminta Gubernur dan jajarannya segera menuntaskan dan menurunkan dana operasional bagi kader dawis pengganti yang sudah lebih dari 6 bulan.
"Tidak elok kalau Pemprov DKI menunda melaksanakan kewajibannya membayar dana operasional bagi para kader dawis yang merupakan haknya," ujar Mili.
Diketahui, Kader Dawis akan diberikan dana operasional jika tercantum dalam Surat Tugas Lurah, melaksanakan tugas dan fungsi kader Dawis, melaporkan hasil kerja ke dalam sistem Carik Jakarta, Teregistrasi dalam sistem Carik Jakarta.
Adapun, kader dasawisma merupakan salah satu upaya pemberdayaan masyarakat khususnya perempuan untuk terlibat dalam pendataan, menggerakkan, dan menyampaikan informasi mengenai program Pemprov DKI Jakarta dalam membangun kota. (Asp)
Baca Juga
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi

IPO Sudah Sesuai Aturan, KAHMI Jaksel: Kader PSI Salah Alamat jika Sebut PAM Jaya Tabrak Aturan

Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR

Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas

Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran

Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan

DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu

Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik

Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan
