Anies Diminta Kaji Secara Mendalam Rencana Sekolah Tatap Muka di DKI Jakarta

Ilustrasi ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/wsj.
Merahputih.com - Pemprov DKI Jakarta diminta mengkaji secara matang pelaksanaan sekolah tatap muka di ibu kota. Kebijakan itu sendiri sudah mendapat lampu hijau dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI.
"Ini kan khususnya anak-anak yang rentan yah," ujar Ketua Fraksi PDIP DPRD, Gembong Warsono di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (26/11).
Baca Juga:
Wali Kota Solo Pilih Buka Sekolah Tatap Muka Desember
Anggota Komisi A ini meminta, Gubernur Anies Baswedan agar tidak terburu-buru memutuskan belajar tatap muka. Menurutnya Pemprov DKI harus menimbang secara mendalam sehingga nantinya tidak terjadi klaster pendidikan.

Gembong menilai, saat ini Jakarta belum layak melaksanakan tatap muka. Alasannya, kondisi dan situasi kasus corona di DKI masih tinggi.
"Mudah-mudahan perkembangannya semakin menurun. Sehingga di akhir tahun nanti kita bisa evaluasi untuk menetapkan di bulan Januari kita melakukan belajar tatap muka," terangnya.
Baca Juga:
KPAI Protes Zona Kuning Diizinkan Sekolah Tatap Muka
Bila benar-benar dilaksanakan, dirinya menyarankan agar tingkatan sekolah yang lebih tinggi diizinkan lebih dahulu sekolah tatap muka.
"Tapi untuk SMP SD TK nanti dulu kaji dulu," tutupnya. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Gubernur DKI Jakarta Pramono Ingin Presiden Prabowo Resmikan RDF Plant, Nilai Investasinya Gede

DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Dinas LH DKI Ingatkan Pelaku Usaha Wajib Kantongi Persetujuan Lingkungan

Pramono Tegaskan tak Ada Peningkatan Penyakit Campak

Sekolah Rakyat Diharap Jadi Solusi Utama Pemerintah untuk Memutus Rantai Kemiskinan dan Mengurangi Angka Putus Sekolah

Atap SMKN 1 Cileungsi Ambruk Timpa 31 Siswa, Dedi Mulyadi: Dipastikan Kualitas Pembangunannya Buruk

JK Lantik Pengurus Baru PMI Jakarta di Balai Kota, Ingatkan Tugas Membantu Orang Sulit

Dinkes DKI Catat 218 Kasus Campak hingga September, tak Ada Laporan Kematian

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Gratiskan Sewa 2 Bulan, UMKM Berebut Tempati Blok M Hub
