Andika Pratama
MerahPutih.com - Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta pada November 2018 baru mencapai 54,7 persen. Tepatnya, baru terserap Rp 41,1 triliun dari total Rp 75 triliun APBD DKI 2018. Data itu dilihat melalui situs publik.bapedadki.net pada Senin (12/11) kemarin.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan rendahnya penyerapan APBD DKI terjadi pada Dinas Pendidikan. Hal itu dikarenakan ada ketimpangan antara pencapaian pengerjaan program dengan apa yang sudah terbayarkan, terjadi selisih yang cukup jauh.
"Jadi yang paling ekstrem itu di dinas pendidikan. Di dinas pendidikan itu kemarin pekerjaannya di atas 75 persen, tapi pembayarannya sedikit di atas 25 persen," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (13/11)
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menuturkan, salah satu kendala rendahnya serapan anggaran Dinas Pendidikan karena para pemenang tender enggan menagih pembayaran secara bertahap atau tiga bulan sekali.
Para pemenang tender atau pengerjaan proyek itu lebih memilih merekap dan mengajukan seluruh penagihan pembayaran di akhir tahun.
"Kemarin di dalam rapat, salah satu indikasinya adalah banyak yang mengerjakan itu memilih menagihkan sekaligus daripada menagihkan beberapa kali. Karena kalau menagihkan beberapa kali, mungkin dirasa secara prosedur dirasa panjang," tuturnya.
Alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) ini mengaku pihaknya akan segera mengoreksi atau mengevaluasi penagihan oleh tender. Sehingga, nantinya seluruh pihak tak lagi berpikir tentang keruwetan dalam proses penagihan.
"Jadi itu bagian dari koreksi. Tapi kita optimis dengan sudah selesai 72 persen (pengerjaan keseluruhan), Insya Allah target mencapai seperti tahun lalu bisa selesai," ungkapnya. (Asp)
