Anies Baswedan Ungkap Penyebab Rendahnya Serapan APBD DKI 2018

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 13 November 2018
Anies Baswedan Ungkap Penyebab Rendahnya Serapan APBD DKI 2018

Gubernur DKI Anies Baswedan. (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta pada November 2018 baru mencapai 54,7 persen. Tepatnya, baru terserap Rp 41,1 triliun dari total Rp 75 triliun APBD DKI 2018. Data itu dilihat melalui situs publik.bapedadki.net pada Senin (12/11) kemarin.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan rendahnya penyerapan APBD DKI terjadi pada Dinas Pendidikan. Hal itu dikarenakan ada ketimpangan antara pencapaian pengerjaan program dengan apa yang sudah terbayarkan, terjadi selisih yang cukup jauh.

"Jadi yang paling ekstrem itu di dinas pendidikan. Di dinas pendidikan itu kemarin pekerjaannya di atas 75 persen, tapi pembayarannya sedikit di atas 25 persen," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (13/11)

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat diwawancarai sejumlah wartawan (MP/Asropih)

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menuturkan, salah satu kendala rendahnya serapan anggaran Dinas Pendidikan karena para pemenang tender enggan menagih pembayaran secara bertahap atau tiga bulan sekali.

Para pemenang tender atau pengerjaan proyek itu lebih memilih merekap dan mengajukan seluruh penagihan pembayaran di akhir tahun.

"Kemarin di dalam rapat, salah satu indikasinya adalah banyak yang mengerjakan itu memilih menagihkan sekaligus daripada menagihkan beberapa kali. Karena kalau menagihkan beberapa kali, mungkin dirasa secara prosedur dirasa panjang," tuturnya.

Alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) ini mengaku pihaknya akan segera mengoreksi atau mengevaluasi penagihan oleh tender. Sehingga, nantinya seluruh pihak tak lagi berpikir tentang keruwetan dalam proses penagihan.

"Jadi itu bagian dari koreksi. Tapi kita optimis dengan sudah selesai 72 persen (pengerjaan keseluruhan), Insya Allah target mencapai seperti tahun lalu bisa selesai," ungkapnya. (Asp)

#APBD DKI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Inovasi adalah keharusan bagi BUMD
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Indonesia
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Memang ada beberapa pembangunan yang dirasa belum memungkinkan, sehingga dimundurkan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Indonesia
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Ketua DPRD DKI Jakarta pastikan pengurangan anggaran tidak akan mempengaruhi layanan publik yang menyentuh masyarakat secara langsung.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Oktober 2025
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Indonesia
Pemangkasan Dana Transfer ke Jakarta Rp 15 Triliun Pengaruhi Pembangunan 5 Tahun Mendatang
Pemda harus menyesuaikan pendekatan perencanaan daerah melalui dua strategi utama, yakni perubahan perilaku belanja agar lebih efisien dan terukur, serta eksplorasi sumber fiskal baru.
Dwi Astarini - Selasa, 21 Oktober 2025
Pemangkasan Dana Transfer ke Jakarta Rp 15 Triliun Pengaruhi Pembangunan 5 Tahun Mendatang
Indonesia
Pemangkasan Anggaran Pusat Bikin Proyek DKI Mandek, Nasib GOR dan Sekolah Jadi Abu-Abu
Akibat pemangkasan ini, proyeksi APBD DKI 2026 terpaksa dikurangi menjadi Rp 81,28 triliun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Pemangkasan Anggaran Pusat Bikin Proyek DKI Mandek, Nasib GOR dan Sekolah Jadi Abu-Abu
Indonesia
Pramono Tidak Mau Lagi Ada Praktik Kejar Setoran Lelang Proyek Akhir Tahun
Gubernur Jakarta Pramono Anung ingin mengakhiri praktik “kejar setoran” dalam pelaksanaan proyek-proyek APBD yang kerap menumpuk di akhir tahun.
Wisnu Cipto - Kamis, 16 Oktober 2025
Pramono Tidak Mau Lagi Ada Praktik Kejar Setoran Lelang Proyek Akhir Tahun
Indonesia
Pramono Minta ke Anak Buahnya tak Ngeluh soal Potongan Dana Transfer Rp 15 Trliun
Pemangkasan anggaran tidak akan memengaruhi program-program penting seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) maupun Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
Dwi Astarini - Jumat, 10 Oktober 2025
Pramono Minta ke Anak Buahnya tak Ngeluh soal Potongan Dana Transfer Rp 15 Trliun
Indonesia
Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat Disunat, Dewan PSI Usulkan Penyesuaian Tarif Transjakarta
Meski begitu, ia meminta agar Pemprov DKI Jakarta memberikan kajian yang mendasari usul kepada Transjakarta tersebut.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Oktober 2025
Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat Disunat, Dewan PSI Usulkan Penyesuaian Tarif Transjakarta
Indonesia
Pemprov DKI dan Kemenkeu Sinkronkan Kebijakan Fiskal
Pemprov DKI akan mengikuti sepenuhnya kebijakan fiskal yang telah dipikirkan secara matang oleh pemerintah pusat dan menyesuaikan dengan Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026.
Dwi Astarini - Rabu, 08 Oktober 2025
Pemprov DKI dan Kemenkeu Sinkronkan Kebijakan Fiskal
Bagikan