Anies Baswedan Ungkap Penyebab Rendahnya Serapan APBD DKI 2018

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 13 November 2018
Anies Baswedan Ungkap Penyebab Rendahnya Serapan APBD DKI 2018

Gubernur DKI Anies Baswedan. (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta pada November 2018 baru mencapai 54,7 persen. Tepatnya, baru terserap Rp 41,1 triliun dari total Rp 75 triliun APBD DKI 2018. Data itu dilihat melalui situs publik.bapedadki.net pada Senin (12/11) kemarin.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan rendahnya penyerapan APBD DKI terjadi pada Dinas Pendidikan. Hal itu dikarenakan ada ketimpangan antara pencapaian pengerjaan program dengan apa yang sudah terbayarkan, terjadi selisih yang cukup jauh.

"Jadi yang paling ekstrem itu di dinas pendidikan. Di dinas pendidikan itu kemarin pekerjaannya di atas 75 persen, tapi pembayarannya sedikit di atas 25 persen," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (13/11)

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat diwawancarai sejumlah wartawan (MP/Asropih)

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menuturkan, salah satu kendala rendahnya serapan anggaran Dinas Pendidikan karena para pemenang tender enggan menagih pembayaran secara bertahap atau tiga bulan sekali.

Para pemenang tender atau pengerjaan proyek itu lebih memilih merekap dan mengajukan seluruh penagihan pembayaran di akhir tahun.

"Kemarin di dalam rapat, salah satu indikasinya adalah banyak yang mengerjakan itu memilih menagihkan sekaligus daripada menagihkan beberapa kali. Karena kalau menagihkan beberapa kali, mungkin dirasa secara prosedur dirasa panjang," tuturnya.

Alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) ini mengaku pihaknya akan segera mengoreksi atau mengevaluasi penagihan oleh tender. Sehingga, nantinya seluruh pihak tak lagi berpikir tentang keruwetan dalam proses penagihan.

"Jadi itu bagian dari koreksi. Tapi kita optimis dengan sudah selesai 72 persen (pengerjaan keseluruhan), Insya Allah target mencapai seperti tahun lalu bisa selesai," ungkapnya. (Asp)

#APBD DKI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Ruang Terbuka Hijau Jakarta Baru 5,6 Persen di 2025, Pemprov Kejar Target 30 Persen pada 2045
Pemprov DKI Jakarta mencatat RTH baru 5,6 persen pada 2025. Target 30 persen pada 2045, pemerintah siapkan berbagai strategi.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Januari 2026
Ruang Terbuka Hijau Jakarta Baru 5,6 Persen di 2025, Pemprov Kejar Target 30 Persen pada 2045
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Target Sekolah Swasta Gratis DKI 2026 Turun Jadi 100 Sekolah
Pemprov DKI Jakarta menurunkan target sekolah gratis 2026 menjadi 100 sekolah. APBD DKI 2026 turun menjadi Rp 81,3 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Januari 2026
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Target Sekolah Swasta Gratis DKI 2026 Turun Jadi 100 Sekolah
Indonesia
Pemprov DKI Kucurkan Subsidi Rp 6,4 Triliun untuk Urusan Transportasi, Perut Sampai Pengelolaan Air Limbah
Dana jumbo ini dialokasikan khusus untuk subsidi transportasi, pangan, hingga pengelolaan air demi menjaga stabilitas ekonomi warga ibu kota
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
Pemprov DKI Kucurkan Subsidi Rp 6,4 Triliun untuk Urusan Transportasi, Perut Sampai Pengelolaan Air Limbah
Indonesia
Pemprov DKI Alokasikan Triliunan Rupiah untuk Transportasi dan Pendidikan di APBD 2026
APBD DKI Jakarta 2026 resmi diundangkan. Anggaran dialokasikan untuk infrastruktur, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan sosial warga.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 27 Desember 2025
Pemprov DKI Alokasikan Triliunan Rupiah untuk Transportasi dan Pendidikan di APBD 2026
Indonesia
APBD Jakarta 2026 Rp 81,32 Triliun, Masih Fokus Masalah Banjir hingga Kemacetan
APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 resmi ditetapkan sebesar Rp 81,32 triliun, turun Rp 10,54 triliun akibat penurunan dana transfer dari pusat.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 27 Desember 2025
APBD Jakarta 2026 Rp 81,32 Triliun, Masih Fokus Masalah Banjir hingga Kemacetan
Indonesia
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
DPRD Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan Bappeda agar mengkaji lagi pengurangan anggaran pangan bersubsidi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
Indonesia
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Sebelum raperda diketok, tiga fraksi DPRD DKI Jakarta mengajukan interupsi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Indonesia
DBH DKI Dipotong Rp 15 Triliun, Tunjangan tak Dipangkas biar ASN Full Senyum
ASN yang murung bikin Gubernur enggak semangat.
Dwi Astarini - Selasa, 11 November 2025
DBH DKI Dipotong Rp 15 Triliun, Tunjangan tak Dipangkas biar ASN Full Senyum
Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Bagikan