Anggota Pansus Parkir DPRD DKI Soroti Pungli di Jalan Sabang

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Jumat, 25 April 2025
Anggota Pansus Parkir DPRD DKI Soroti Pungli di Jalan Sabang

Petugas Dishub dan Satpol PP Jakarta Pusat tertibkan kendaraan yang parkir liar. (Foto: Dok. Pemkot Jakarta Pusat).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Francine Widjojo, menyorot kondisi mesin Terminal Parkir Elektronik (TPE) yang rusak di sejumlah wilayah Jakarta.

Hal itu ia ungkap saat rapat dengan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta di DPRD DKI Jakarta. Francine mengulangi pemaparan dari Unit Pengelola (UP) Perparkiran Dishub DKI Jakarta yang menunjukkan bahwa lebih dari setengah mesin TPE di DKI Jakarta berada dalam keadaan rusak.

"Terkait dengan TPE, dari paparannya ini kita bisa lihat yang non aktif itu 137 dari 201 atau 68,1 persen. Ini angka yang luar biasa besar sekali," kata Francine, yang dikutip Jumat (25/4).

Ia mempertanyakan pihak Dishub DKI Jakarta mengenai pertanggungjawabannya. Sebab, nilai mesinnya tidak bisa dibilang murah dan dibeli menggunakan pajak yang dipungut dari warga.

"Lalu apakah tidak ada pemeliharaan, perawatan, dan perbaikannya. Apakah tidak ada pertanggungjawabannya. Karena ini kan aset yang nilainya mahal sekali ya," tuturnya.

Baca juga:

Dewan PSI DKI Tolak Penarikan Tarif Parkir di Kantor Kelurahan hingga Wali Kota

Francine juga heran mengapa ia tidak pernah diminta menggunakan mesin-mesin TPE ketika parkir di Jalan Sabang yang letaknya tidak jauh dari DPRD DKI Jakarta oleh para petugas parkir.

Malahan, Francine mengaku ia dikenai tarif yang tidak semestinya oleh para petugas yang berusaha mengubah-ubah durasi parkirnya supaya ongkosnya bisa menjadi lebih mahal.

"Di Sabang setahu saya ada mesin TPE tapi sampai saat ini saya belum pernah diminta untuk menggunakan TPE itu oleh juru parkirnya. Malah, juru parkirnya ini pakai tarif coba-coba. Jadi coba-coba dilebihin waktunya 1-2 jam oleh tukang parkirnya," paparnya.

Baca juga:

Atasi Parkir Liar, Pramono Bakal Perbaiki Sistem Bukan Kompromi dengan Ormas

Ia mengatakan bahwa para petugas baru menagih tarif yang sesuai setelah ditunjukkan foto dengan fitur waktu pengambilan gambar sebagai bukti.

"Kebetulan saya pas foto, saya parkir jam sekian. Jadi saya harus nunjukkin bukti dulu kepada juru parkir yang pakai seragam biru Baru kemudian direvisi tarif parkirnya," ucapnya.

Francine meminta Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menertibkan oknum jukir nakal.

"Jadi tarif parkir coba-coba ini justru dari petugas parkir yang berseragam. Dishub harus menindak tegas juru parkir coba-coba itu," tutupnya. (Asp)

#Tarif Parkir #DPRD DKI Jakarta #Dishub DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - 14 menit lalu
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Indonesia
Jakarta Running Festival 2025 Segera Digelar, ini 9 Lokasi Parkir di Sekitar GBK
Jakarta Running Festival 2025 akan digelar 25-26 Oktober 2025. Berikut adalah lokasi parkir di sekitar GBK.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Jakarta Running Festival 2025 Segera Digelar, ini 9 Lokasi Parkir di Sekitar GBK
Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Inovasi adalah keharusan bagi BUMD
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Indonesia
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Memang ada beberapa pembangunan yang dirasa belum memungkinkan, sehingga dimundurkan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Indonesia
Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak
Penyediaan ruang merokok tersebut lebih diprioritaskan di area terbuka (outdoor), bukan di dalam ruangan (indoor smoking).
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak
Indonesia
DPRD DKI Desak Solusi Mikroplastik Air Hujan, ITF Sunter-Bantargebang Jadi Kunci
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, telah menunjukkan perhatian besar terhadap isu pengelolaan sampah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
DPRD DKI Desak Solusi Mikroplastik Air Hujan, ITF Sunter-Bantargebang Jadi Kunci
Indonesia
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Ketua DPRD DKI Jakarta pastikan pengurangan anggaran tidak akan mempengaruhi layanan publik yang menyentuh masyarakat secara langsung.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Oktober 2025
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Indonesia
Normalisasi Ciliwung Stagnan, DPRD Khawatir Jakarta Bakal Jadi 'Kolam Raksasa' Lagi
Ia menekankan bahwa penanganan banjir adalah isu kemanusiaan dan hak warga
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Normalisasi Ciliwung Stagnan, DPRD Khawatir Jakarta Bakal Jadi 'Kolam Raksasa' Lagi
Bagikan