Anggota Komisi III DPR Nyatakan Narkoba Lebih Berbahaya dari Terorisme

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 30 Juli 2017
Anggota Komisi III DPR Nyatakan Narkoba Lebih Berbahaya dari Terorisme

Paket narkoba yang gagal diselundupkan ( ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Al Habsyie mengatakan, narkoba lebih berbahaya daripada teroris, karena dampak penggunaan narkoba bisa membuat rusak generasi bangsa dan kehancuran negara serta bangsa.

Habib Aboe Bakar mengatakan itu dalam jumpa pers usai halal bi halal keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kalimantan Selatan (Kalsel) di Hotel Golden Tulip Banjarmasin, Sabtu (29/7) kemarin.

Pasalnya, anggota DPR RI tiga periode asal daerah pemilihan Kalsel dari PKS tersebut, dampak penggunaan narkoba bisa membuat rusak generasi bangsa, dan pada gilirannya kehancuran negara serta bangsa itu sendiri.

"Oleh sebab itu menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita bersama (termasuk kader/keluarga besar PKS) untuk memberantas atau memerangi narkoba tersebut," ajaknya.

Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel menyatakan prihatin dan mengaku miris dengan perkembangan narkoba di negeri ini yang seakan tanpa pembatas masuk dari negara lain.

Ramainya masuk narkoba ke Indonesia belakangan ini, menurut dia, karena sikap Presiden Pilifina sekarang yang cukup keras, sehingga membuat orang takut menjual barang tersebut di negara itu.

Sebagai contoh yang terjadi belakangan ini bukan lagi kilogram, tetapi sampai satu ton lebih bahan berbahaya jenis narkoba tertangkan masuk Indonesia, ujarnya.

Ketika Antara Kalsel menanya, apakah Habib Aboe Bakar setujuh kalau sanski terhadap penyalahguna/pengedar atau penjual narkoba dihukum tembah seperti di Pilifina, dia menyatakan sangat setuju asalkan jangan dituduh menggar hak asasi manusia (HAM).

"Hal yang memprihatinkan pula dan membuat kira merasa miris, bisnis narkoba tersebut juga terjadi di dalam Lembaha Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan Negara (Rutan)," tuturnya didampingi para fungsionaris DPW PKS Kalsel.

"Mungkin dengan tembak di tempat bagi badar/pengedar narkoba bisa meminimalkan peredaran barang haram yang dapat merusak jasmani dan rohani generasi bangsa tersebut," demikian Habib Aboe Bakar Al Habsyie.(*)

Sumber: ANTARA

#Narkoba #Terorisme #PKS #Komisi III DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
BNPT Perkuat Pengawasan Mantan Napi Teroris agar tak kembali Terjerumus Terorisme
Dilakukan melalui pemutakhiran data mantan napiter, pemetaan kondisi individu, serta monitoring dan evaluasi program pendampingan secara berkelanjutan.
Dwi Astarini - Jumat, 20 November 2026
BNPT Perkuat Pengawasan Mantan Napi Teroris agar tak kembali Terjerumus Terorisme
Indonesia
DPR Siapkan Badan Khusus Pengelola Aset Rampasan, Dipisahkan dari Penegak Hukum
Pemisahan itu diperlukan untuk menghindari konflik kepentingan dalam proses perampasan dan pengelolaan aset.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
DPR Siapkan Badan Khusus Pengelola Aset Rampasan, Dipisahkan dari Penegak Hukum
Indonesia
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
RUU Perampasan Aset dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPR pada 19 November 2026. Habiburokhman menyebut aturan ini telah dinanti selama 18 tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
Indonesia
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Anggota DPR, Muhammad Kholid, menolak rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota UI. Ia meminta pemerintah memprioritaskan kelestarian lingkungan.
Soffi Amira - Rabu, 18 November 2026
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Indonesia
Mensos Diminta Cari Lokasi Alternatif Sekolah Rakyat, Hutan UI tak Boleh Digunakan
Pemerintah masih memiliki sejumlah pilihan lokasi lain yang dapat dimanfaatkan tanpa harus mengalihfungsikan kawasan hutan kota.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Mensos Diminta Cari Lokasi Alternatif Sekolah Rakyat, Hutan UI tak Boleh Digunakan
Indonesia
PKS Harap Calon Wapres Pengganti Gibran Punya Integritas dan Kapasitas
Kriteria tersebut penting agar calon wakil presiden mampu menjalankan amanah kenegaraan sekaligus membantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
PKS Harap Calon Wapres Pengganti Gibran Punya Integritas dan Kapasitas
Berita
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi kasus penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Indonesia
DPR Minta Pemasok Narkotika dalam Cartridge Vape Dibongkar hingga ke Produsen
Pengungkapan kasus di sejumlah daerah harus menjadi pintu masuk untuk membongkar rantai pemasok hingga produsen.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
DPR Minta Pemasok Narkotika dalam Cartridge Vape Dibongkar hingga ke Produsen
Indonesia
DPR Ingatkan Bahaya Cartridge Vape, Konsumen tak Bisa Kenali Kandungan dari Kemasan
Tampilan fisik vape yang menyerupai produk rokok elektrik pada umumnya dapat membuat konsumen kesulitan membedakan produk dengan kandungan berbahaya.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
DPR Ingatkan Bahaya Cartridge Vape, Konsumen tak Bisa Kenali Kandungan dari Kemasan
Indonesia
DPR Desak Polri Bongkar Bandar Besar Narkoba Kampung Bahari hingga Aliran Dana
Penangkapan harus menjadi pintu masuk untuk membongkar bandar, pemasok, pengendali, hingga pihak yang diduga memberikan perlindungan terhadap jaringan narkoba.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
DPR Desak Polri Bongkar Bandar Besar Narkoba Kampung Bahari hingga Aliran Dana
Bagikan