Anggota DPRD DKI Dipastikan tidak Dapat Mobil Dinas

Rendy NugrohoRendy Nugroho - Selasa, 23 Desember 2014
Anggota DPRD DKI Dipastikan tidak Dapat Mobil Dinas

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dipastikan tidak mendapatkan mobil dinas. Mobil dinas tersebut hanya diperuntukan untuk lima pimpinan DPRD DKI.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, Nur Afni Sajim memastikan jika para anggota DPRD tidak mendapatkan mobil dinas. Sebab, dalam Anggaran Prioritas dan plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) tidak disebutkan pembelian mobil dinas.

"Kami pastikan anggota dewan tidak dapat mobil dinas, yang dapat hanya pimpinan," kata Nur Afni Sajim saat dihubungi Selasa (23/12/2014).

Afni menjelaskan, untuk pimpinan dewan saja apabila mobil dinas tersebut tidak diperlukan nantinya bisa saja dikembalikan. Menurutnya, saat ini pihaknya sedang fokus menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015.

Sejauh ini, kata anggota komisi B fraksi Demokrat itu pembahasan APBD terus berjalan lancar. Bahkan ia memastikan, pada minggu pertama Januari mendatang, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan membacakan KUAPPAS.

"Paling tidak minggu kedua APBD 2015 sudah diketuk," ujarnya.

Seperti diketahui, 106 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dipastikan akan mendapatkan mobil dinas baru. Pasalnya, lima mobil dinas baru Toyota Camry untuk para pimpinan dewan telah terparkir di halaman parkir kantor DPRD DKI.

Mobil seharga Rp 698 juta per unit itu siap dibagikan kepada Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi dan para wakilnya yakni Muhammad Taufik, Abraham Lunggana, Triwicaksana dan Ferrial Sofyan.

Berdasarkan pantauan, lima unit kendaraan dinas berkelir hitam itu belum dilengkapi nomor polisi. Seluruh interior dalamnya masih dilapisi plastik.

‎Sekretaris DPRD DKI, Mangara Pardede mengatakan, lima unit mobil dinas untuk para pimpinan dewan telah berada di lahan parkir gedung DPRD DKI. Namun, mobil-mobil tersebut belum bisa dioperasikan lantaran surat-suratnya masih dalam proses kelengkapan.

"Semua pimpinan akan dapat mobil Toyota Camry Hybrid. Sedangkan untuk para anggota mendapatkan Toyota Corolla Altis. Untuk kelima unit mobil dinas Camry akan kami berikan setelah suratnya selesai Diurus BPKD DKI," kata Mangara Pardede saat dihubungi, Senin (22/12/2014). (MP/BMS)

#Mobil Dinas DPRD #DPRD
Bagikan
Ditulis Oleh

Rendy Nugroho

Berita Terkait

Indonesia
Mendagri: Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPR Tidak Langgar UUD
Tito menilai sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung tidak otomatis menghasilkan kepala daerah yang baik sesuai dengan yang diharapkan publik.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Desember 2025
Mendagri: Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPR Tidak Langgar UUD
Indonesia
Bahlil Dorong Pilkada Dipilih DPRD Agar UU Tak Diobrak-Abrik
Ia menyuarakan kekhawatiran tentang potensi perubahan norma yang sudah disepakati
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Desember 2025
Bahlil Dorong Pilkada Dipilih DPRD Agar UU Tak Diobrak-Abrik
Indonesia
Ketok Harga Bikin Orang Kapok Liburan di Banten, DPRD Desak Regulasi Tarif Wisata
Ketiadaan standar harga yang jelas sering kali dimanfaatkan untuk mematok tarif semaunya sehingga wisatawan kapok liburan di Banten
Wisnu Cipto - Selasa, 25 November 2025
Ketok Harga Bikin Orang Kapok Liburan di Banten, DPRD Desak Regulasi Tarif Wisata
Indonesia
DPRD DKI Minta Pendampingan Psikologis dan Tunjangan Risiko Bagi Petugas Gulkarmat
Komisi A juga menekankan pentingnya alokasi anggaran khusus untuk Program Healing and Recovery bagi petugas Gulkarmat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Oktober 2025
DPRD DKI Minta Pendampingan Psikologis dan Tunjangan Risiko Bagi Petugas Gulkarmat
Indonesia
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
PDIP tidak akan menoleransi perbuatan Wahyudin yang melukai hati rakyat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 20 September 2025
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
Indonesia
Tunjangan Rumah DPRD Jateng Rp 47,77 Juta Disorot, Ahmad Luthfi Jamin tak Ada Kenaikan di 2026
Tunjangan rumah DPRD Jateng senilai Rp 47,77 juta kini menuai sorotan. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengatakan, bahwa tidak ada kenaikan pada 2026.
Soffi Amira - Jumat, 12 September 2025
Tunjangan Rumah DPRD Jateng Rp 47,77 Juta Disorot, Ahmad Luthfi Jamin tak Ada Kenaikan di 2026
Indonesia
KemenPU Tinjau Gedung DPRD Solo yang Dibakar saat Demonstrasi, Biaya Perbaikan Bakal Diusulkan ke Pemerintah Pusat
Kementerian PU bersama DPUPR masih akan melakukan kajian lebih detail sebelum menentukan arah perbaikan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 September 2025
KemenPU Tinjau Gedung DPRD Solo yang Dibakar saat Demonstrasi, Biaya Perbaikan Bakal Diusulkan ke Pemerintah Pusat
Indonesia
Polisi Kumpulkan Video Pembakaran Gedung DPRD, Dari CCTV dan Video Warga
Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan bahwa sampai saat ini tercatat ada sepuluh orang yang meninggal dalam aksi-aksi unjuk rasa yang dilakukan di berbagai daerah untuk memprotes kenaikan tunjangan anggota DPR.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 September 2025
Polisi Kumpulkan Video Pembakaran Gedung DPRD, Dari CCTV dan Video Warga
Indonesia
Gedung DPRD Dibakar hingga 4 Warga Tewas di Makassar, Prabowo: Ini Tindakan Makar
Presiden Prabowo Subianto, menegaskan bahwa tewasnya empat warga sipil di Makassar merupakan akibat tindakan perusuh, bukan bagian dari penyampaian aspirasi yang seharusnya.
Frengky Aruan - Senin, 01 September 2025
Gedung DPRD Dibakar hingga 4 Warga Tewas di Makassar, Prabowo: Ini Tindakan Makar
Indonesia
67 Mobil Hangus Terbakar di Sekitar Gedung DPRD Makassar dan DPRD Sulawesi Selatan, BPBD Lakukan Pembersihan
BPBD yang menjadi salah satu badan dalam Pemerintah Kota Makassar turut membantu mengevakuasi korban saat kejadian tersebut pada Sabtu (30/8) dini hari.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 30 Agustus 2025
67 Mobil Hangus Terbakar di Sekitar Gedung DPRD Makassar dan DPRD Sulawesi Selatan, BPBD Lakukan Pembersihan
Bagikan