Anggota DPR Desak Kementerian P2MI Tindaklanjuti Kasus Nazwa Aliya

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Selasa, 19 Agustus 2025
Anggota DPR Desak Kementerian P2MI Tindaklanjuti Kasus Nazwa Aliya

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina, menyampaikan keprihatinan mendalam dan duka cita atas meninggalnya Nazwa Aliya (19), warga Jalan Bejo, Gang Sejahtera, Dusun XVI, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, setelah menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di Kamboja.

Nazwa, lulusan SMK Telkom 2 Medan, dikenal sebagai anak muda yang penuh semangat dan memiliki cita-cita tinggi untuk bekerja di luar negeri. Keinginan tersebut membawanya ke Kamboja, salah satu negara yang sejak lama ingin ia kunjungi demi mencari kehidupan yang lebih baik.

Namun, kenyataan tragis menimpa Nazwa. Ia harus meregang nyawa di negeri orang, jauh dari keluarga, setelah mengalami situasi yang hingga kini masih memerlukan kejelasan.

"Saya mendesak Kementerian P2MI dan instansi terkait segera turun tangan dan menyelidiki kasus ini secara menyeluruh," tegas Arzeti Bilbina dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa (19/8).

"Negara tidak boleh lalai dalam memberikan perlindungan maksimal kepada seluruh warga negara Indonesia, terlebih lagi kepada anak-anak muda yang berangkat dengan harapan dan mimpi besar," sambungnya.

Baca juga:

Jangan Sampai Jadi Korban Berikutnya, Begini Modus Perdagangan Orang ke Myanmar Berkedok Kerja Jadi Admin Kripto

Ia juga mendesak Kementerian P2MI segera mengevakuasi pemulangan Nazwa secara transparansi.

"Pemulangan jenazah jangan membebani keluarga dan melakukan protokol evakuasi pemulangan jenazah segera," ujarnya.

Selain itu, Arzeti juga meminta Kementerian Luar Negeri, Kementerian P2MI, dan seluruh pihak terkait untuk menelusuri kronologi keberangkatan Nazwa ke Kamboja serta memastikan apakah proses penempatan dilakukan secara legal atau ilegal.

Baca juga:

Kamboja-Thailand Memanas, Menteri P2MI Siapkan Mitigasi PMI

KemenP2MI Dorong Warga Bekerja ke Luar Negeri, Anggota DPR: Ironi karena Terkesan Dukung #kaburajadulu

Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga mendesak aparat kepolisian menindak tegas agen-agen yang terlibat jika terbukti melakukan perekrutan nonprosedural.

"Kami di Komisi IX akan terus mengawasi penanganan kasus ini. Setiap nyawa anak bangsa sangat berharga. Sudah saatnya kita memperkuat perlindungan terhadap pekerja migran, terutama mereka yang masih sangat muda dan rentan," tambah Arzeti.

Kasus ini kembali menjadi pengingat bahwa edukasi dan pengawasan terhadap jalur migrasi tenaga kerja harus diperketat, serta pentingnya kerjasama lintas kementerian dan lembaga dalam menjaga keselamatan warga negara Indonesia di luar negeri.

"Jadi saya kira Kementerian P2MI sudah harus menyegerakan pembuatan program sistem pencegahan awal, mulai dari verifikasi agen, edukasi anak muda, sampai pada mekanisme darurat keluarga," pungkasnya. (Pon)

#Arzeti Bilbina #DPR #Anggota DPR #KemenP2MI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
El Nino Bakal Menggila Hingga Paruh Kedua 2026, Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Kekeringan
Daniel Johan juga mengingatkan potensi serangan hama kuat saat kondisi lahan kering berlebihan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Juni 2026
El Nino Bakal Menggila Hingga Paruh Kedua 2026, Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Kekeringan
Indonesia
DPR Tuntut Evaluasi Total Skema Kenaikan Tarif Jalan Tol Berkala Setiap Dua Tahun
Sayangnya, regulasi teknis pembagian keuntungan tersebut belum memiliki aturan turunan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Juni 2026
DPR Tuntut Evaluasi Total Skema Kenaikan Tarif Jalan Tol Berkala Setiap Dua Tahun
Indonesia
DPR dan Pemerintah Bahas Strategi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
Pembahasan difokuskan pada penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.
Dwi Astarini - Senin, 08 Juni 2026
DPR dan Pemerintah Bahas Strategi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
Indonesia
Politikus PDIP Ingin Mekanisme Pengawasan di RUU Kepolisian Diperkuat
Institusi kepolisian harus terlindungi dari intervensi politik maupun pengaruh kelompok oligarki.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 07 Juni 2026
Politikus PDIP Ingin Mekanisme Pengawasan di RUU Kepolisian Diperkuat
Indonesia
Pergantian Kepala BGN Harus Jadi Jalan Perbaikan Program Makan Bergisi Gratis
Pergantian Dadan Hindayana dengan Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN, dinilai sebagai hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto dalam mengevaluasi para pembantunya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Pergantian Kepala BGN Harus Jadi Jalan Perbaikan Program Makan Bergisi Gratis
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU P2SK Menjadi UU P2SK
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyerahkan pendapat akhir ke Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 04 Juni 2026
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU P2SK Menjadi UU P2SK
Indonesia
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Cucun menegaskan otoritas keuangan wajib menyikapi pergerakan nilai tukar mata uang secara tepat dan cepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Indonesia
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Pemerintah perlu memperkuat produksi bahan baku obat domestik melalui dukungan riset, insentif industri, dan kolaborasi lintas kementerian
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Indonesia
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Penanganan korban kebakaran Kemayoran wajib mencakup pemulihan fisik serta mental secara terintegrasi melalui posko pelayanan satu pintu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Indonesia
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
DPR RI memetik pelajaran penting dari rentetan kekalahan hukum masa lalu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
Bagikan