Anggota DPR Desak Kementerian P2MI Tindaklanjuti Kasus Nazwa Aliya

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Selasa, 19 Agustus 2025
Anggota DPR Desak Kementerian P2MI Tindaklanjuti Kasus Nazwa Aliya

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina, menyampaikan keprihatinan mendalam dan duka cita atas meninggalnya Nazwa Aliya (19), warga Jalan Bejo, Gang Sejahtera, Dusun XVI, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, setelah menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di Kamboja.

Nazwa, lulusan SMK Telkom 2 Medan, dikenal sebagai anak muda yang penuh semangat dan memiliki cita-cita tinggi untuk bekerja di luar negeri. Keinginan tersebut membawanya ke Kamboja, salah satu negara yang sejak lama ingin ia kunjungi demi mencari kehidupan yang lebih baik.

Namun, kenyataan tragis menimpa Nazwa. Ia harus meregang nyawa di negeri orang, jauh dari keluarga, setelah mengalami situasi yang hingga kini masih memerlukan kejelasan.

"Saya mendesak Kementerian P2MI dan instansi terkait segera turun tangan dan menyelidiki kasus ini secara menyeluruh," tegas Arzeti Bilbina dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa (19/8).

"Negara tidak boleh lalai dalam memberikan perlindungan maksimal kepada seluruh warga negara Indonesia, terlebih lagi kepada anak-anak muda yang berangkat dengan harapan dan mimpi besar," sambungnya.

Baca juga:

Jangan Sampai Jadi Korban Berikutnya, Begini Modus Perdagangan Orang ke Myanmar Berkedok Kerja Jadi Admin Kripto

Ia juga mendesak Kementerian P2MI segera mengevakuasi pemulangan Nazwa secara transparansi.

"Pemulangan jenazah jangan membebani keluarga dan melakukan protokol evakuasi pemulangan jenazah segera," ujarnya.

Selain itu, Arzeti juga meminta Kementerian Luar Negeri, Kementerian P2MI, dan seluruh pihak terkait untuk menelusuri kronologi keberangkatan Nazwa ke Kamboja serta memastikan apakah proses penempatan dilakukan secara legal atau ilegal.

Baca juga:

Kamboja-Thailand Memanas, Menteri P2MI Siapkan Mitigasi PMI

KemenP2MI Dorong Warga Bekerja ke Luar Negeri, Anggota DPR: Ironi karena Terkesan Dukung #kaburajadulu

Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga mendesak aparat kepolisian menindak tegas agen-agen yang terlibat jika terbukti melakukan perekrutan nonprosedural.

"Kami di Komisi IX akan terus mengawasi penanganan kasus ini. Setiap nyawa anak bangsa sangat berharga. Sudah saatnya kita memperkuat perlindungan terhadap pekerja migran, terutama mereka yang masih sangat muda dan rentan," tambah Arzeti.

Kasus ini kembali menjadi pengingat bahwa edukasi dan pengawasan terhadap jalur migrasi tenaga kerja harus diperketat, serta pentingnya kerjasama lintas kementerian dan lembaga dalam menjaga keselamatan warga negara Indonesia di luar negeri.

"Jadi saya kira Kementerian P2MI sudah harus menyegerakan pembuatan program sistem pencegahan awal, mulai dari verifikasi agen, edukasi anak muda, sampai pada mekanisme darurat keluarga," pungkasnya. (Pon)

#Arzeti Bilbina #DPR #Anggota DPR #KemenP2MI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Tak Kunjung Terbitkan PP Turunan UU Minerba, Legislator Layangkan Kritik Tajam
UU Minerba telah diundangkan sejak 19 Maret 2025, atau telah lewat 6 bulan hingga hari ini.
Wisnu Cipto - Senin, 06 Oktober 2025
Pemerintah Tak Kunjung Terbitkan PP Turunan UU Minerba, Legislator Layangkan Kritik Tajam
Indonesia
Israel Cegat Armada Global Sumud Flotilla Pembawa Bantuan untuk Gaza, DPR: Pelanggaran Hukum Internasional!
Aktivis armada Global Sumud Flotilla yang ditahan Israel merupakan sosok-sosok istimewa dari berbagai negara.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 04 Oktober 2025
Israel Cegat Armada Global Sumud Flotilla Pembawa Bantuan untuk Gaza, DPR: Pelanggaran Hukum Internasional!
Indonesia
Pengesahan UU Pariwisata Dinilai Bakal Jadi Angin Segar Target Ekonomi 8 Persen
Novita menekankan bahwa seluruh elemen masyarakat harus terlibat aktif dalam ekosistem pariwisata
Angga Yudha Pratama - Jumat, 03 Oktober 2025
Pengesahan UU Pariwisata Dinilai Bakal Jadi Angin Segar Target Ekonomi 8 Persen
Indonesia
DPR Desak Audit Konstruksi Total pada Pesantren Al Khoziny, Tegaskan Nyawa Santri dan Pekerja Tak Boleh Dipertaruhkan
Hingga kini, data mengenai jumlah santri yang ada di lokasi kejadian masih belum pasti
Angga Yudha Pratama - Kamis, 02 Oktober 2025
DPR Desak Audit Konstruksi Total pada Pesantren Al Khoziny, Tegaskan Nyawa Santri dan Pekerja Tak Boleh Dipertaruhkan
Indonesia
Karyawan SPBU Swasta Dikabarkan Kena PHK, DPR Nilai Pemerintah Wajib Perkuat Komunikasi Publik
Penting juga untuk menjamin perlindungan terhadap pekerja dan transparansi kebijakan agar publik memiliki kepercayaan penuh terhadap arah kebijakan energi nasional
Angga Yudha Pratama - Kamis, 02 Oktober 2025
Karyawan SPBU Swasta Dikabarkan Kena PHK, DPR Nilai Pemerintah Wajib Perkuat Komunikasi Publik
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Tentang Kepariwisataan menjadi Undang-undang
Ketua DPR Puan Maharani (kanan) didampingi Wakil Ketua DPR Saan Mustopa (tengah) menerima berkas pendapat akhir dari Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana (kiri) saat Rapat Paripurna Ke-6 DPR Masa Persidangan I Tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 02 Oktober 2025
Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Tentang Kepariwisataan menjadi Undang-undang
Indonesia
DPR Perketat Pengawasan BUMN, Bonus Direksi Rugi Dilarang dan Rangkap Jabatan Harus Dihindari
Larangan rangkap jabatan adalah keniscayaan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 02 Oktober 2025
DPR Perketat Pengawasan BUMN, Bonus Direksi Rugi Dilarang dan Rangkap Jabatan Harus Dihindari
Indonesia
Kementerian Haji dan Umrah Resmi Jadi Mitra Komisi VIII DPR RI
Persetujuan mutlak dari anggota dewan menunjukkan dukungan terhadap langkah strategis ini
Angga Yudha Pratama - Kamis, 02 Oktober 2025
Kementerian Haji dan Umrah Resmi Jadi Mitra Komisi VIII DPR RI
Indonesia
DPR Sahkan UU Ekstradisi RI-Rusia
DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia mengenai Ekstradisi menjadi UU.
Wisnu Cipto - Kamis, 02 Oktober 2025
DPR Sahkan UU Ekstradisi RI-Rusia
Indonesia
DPR Resmikan RUU Kepariwisataan, Siap Beradaptasi dengan Revolusi Digital Global
Saleh menilai bahwa aspek yuridis dalam UU Kepariwisataan yang lama sudah tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas dan tantangan sektor kepariwisataan saat ini
Angga Yudha Pratama - Kamis, 02 Oktober 2025
DPR Resmikan RUU Kepariwisataan, Siap Beradaptasi dengan Revolusi Digital Global
Bagikan