Anggaran Kementerian HAM Dipangkas Rp 60 Miliar, Menteri Pigai Pastikan Tak Potong Gaji Pegawai


Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai (MP/Didik Setiawan)
MerahPutih.com - Kebijakan efisiensi anggaran oleh Presiden Prabowo Subianto berimbas pada pemotongan anggaran Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM).
Mulanya pagu alokasi anggaran tahun 2025 Kementerian HAM sebesar Rp 174 miliar. Namun saat ini dipangkas sebesar Rp 60 miliar.
Hal itu disampaikan Menteri HAM Natalius Pigai dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (13/2).
Baca juga:
Ada 17 Kementerian dan Lembaga yang Tak Kena Dampak Pemangkasan Anggaran, Kenapa?
Pigai menyampaikan anggaran efektif yang bisa dikelola kementerian yang dipimpinnya usai terkena efisiensi kini sebesar Rp 113,8 miliar.
"Anggaran Rp 174 miliar total efisiensi adalah Rp 60 miliar, kami dapat Rp60 miliar dan setelah efisiensi anggaran yang ada di kantor saat ini Rp 113 miliar," ungkap Pigai.
Baca juga:
Meski terkena efisiensi anggaran, ia memastikan tidak akan melakukan pemotongan gaji serta tunjangan para pegawai Kementerian HAM.
"Yang jelas gaji satupun kami tidak motong karena itu penting," pungkasnya. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Prabowo: Efisiensi Anggaran Jangan Diartikan Potong Transfer Daerah

Tunjangan Rumah Anggota DPR Rp 50 Juta Tuai Kritik, Dituding Abaikan Efisiensi Anggaran

Belanja Negara Tahun 2026 Tembus Rp 3.700 Triliun! Prabowo Pastikan Efisiensi Anggaran Tetap Berlangsung

Resmi Larang Pengibaran Bendera One Pice, Pemerintah Merujuk Aturan PBB

Natalius Pigai Siapkan UU Baru Pasca Insiden Perusakan Rumah Ibadah Kristen di Padang

Soal Pengangguhan Penahanan 7 Tersangka Persekusi Cidahu, Marinus Gea Sebut Kementerian HAM Kirim Sinyal Negara Lindungi Pelaku

Jadi Penjamin Penangguhan Tahanan 7 Tersangka Pembubaran Retret Pelajar Kristen, Langkah KemenHAM Dicap Blunder

Menteri Pigai Kirim Tim Usut Dugaan Pelanggaran HAM Pembubaran Retret Pelajar Kristen di Sukabumi

Pelonggaran Efisiensi Bakal Berikan Perubahan Sektor Usaha Perhotelan dan Restoran

Legislator PKB Desak KemenHAM Serius Tindaklanjuti 7 Tuntutan Warga Papua
