Anggaran Bencana Bisa Ditambah Tanpa Batas, Purbaya Ungkap Dana BNPB Hampir Rp 1 Triliun

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Kamis, 10 September 2026
Anggaran Bencana Bisa Ditambah Tanpa Batas, Purbaya Ungkap Dana BNPB Hampir Rp 1 Triliun

Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: dok. Kemenkeu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah memastikan anggaran penanganan bencana dapat ditambah apabila dana yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan di lapangan. Kebijakan tersebut termasuk untuk menangani dampak erupsi Gunung Anak Krakatau.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan Kementerian Keuangan masih menunggu perhitungan kebutuhan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebelum menentukan besaran tambahan anggaran.

“Nanti kita tingkatkan sesuai permintaan, kan BNPB yang hitung. Nanti kita lihat seperti apa perhitungan BNPB. Kan sekarang saya belum terima,” kata Purbaya kepada wartawan di Jakarta dikutip Rabu (9/8).

Baca juga:

Minta Anggaran Mitigasi Bencana Ditambah Signifikan, Prabowo: Harus Siap Sebelum Kejadian

BNPB Belum Ajukan Tambahan Anggaran

Purbaya menegaskan, hingga saat ini BNPB belum mengajukan permintaan tambahan anggaran secara resmi kepada Kementerian Keuangan.

Menurut dia, BNPB masih memiliki dana yang dapat digunakan untuk penanganan bencana. Nilainya disebut hampir mencapai Rp 1 triliun.

BNPB punya hampir Rp 1 triliun yang ready. Terus ditambah lagi nanti kalau ada permintaan, ya kita tambah,

Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa.

Mekanisme penambahan anggaran akan disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan. BNPB terlebih dahulu menghitung kebutuhan penanganan bencana, kemudian mengajukannya kepada pemerintah.

Setelah pengajuan tersebut diterima, Kementerian Keuangan akan menyesuaikan dukungan anggaran berdasarkan hasil perhitungan BNPB.

Baca juga:

DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat

Tidak Ada Batas Maksimal Anggaran Bencana

Pemerintah juga memastikan tidak menetapkan batas maksimal yang kaku untuk anggaran penanganan bencana.

Besaran anggaran nantinya akan disesuaikan dengan skala bencana serta kebutuhan penanganan di lapangan.

Tidak ada (batas maksimal). Apalagi nanti bencana, misalnya. Mudah-mudahan enggak ada bencana lagi ya. Kita siapkan uang cukup,

Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa.

Purbaya kembali menegaskan bahwa tambahan anggaran akan diberikan berdasarkan perhitungan kebutuhan yang disampaikan BNPB.

Menurutnya, anggaran untuk penanganan bencana mendapatkan perlakuan khusus karena tujuan utamanya adalah mengurangi beban masyarakat yang terdampak.

Dengan demikian, pemerintah saat ini belum menetapkan nominal tambahan anggaran secara spesifik. Keputusan mengenai tambahan dana baru akan diambil setelah BNPB menyampaikan perhitungan kebutuhan penanganan bencana kepada pemerintah. (Knu)

#BNPB #Menteri Keuangan #Purbaya Yudhi Sadewa #Mitigasi Bencana
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Padamkan Karhutla di Gunung Bromo hingga Ijen, BNPB Tambah Water Bombing dan OMC
emerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menambah dukungan armada udara untuk mempercepat pemadaman di sejumlah kawasan gunung.
Dwi Astarini - Jumat, 23 Oktober 2026
Padamkan Karhutla di Gunung Bromo hingga Ijen, BNPB Tambah Water Bombing dan OMC
Indonesia
Awal Musim Hujan Mundur Hingga Awal 2027, BNPB Siapkan Mitigasi Bencana
Selain penanganan karhutla, BNPB bersama pemerintah daerah dan organisasi atau lembaga nirlaba menyalurkan bantuan air bersih untuk mengatasi dampak kekeringan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Oktober 2026
Awal Musim Hujan Mundur Hingga Awal 2027, BNPB Siapkan Mitigasi Bencana
Indonesia
2 TNI Aktif Diduga Terlibat Korupsi BNPB, Surat KPK ke Panglima Segera Ditindaklajuti
TNI tegaskan hormat proses hukum dan tindak lanjuti surat KPK terkait dugaan keterlibatan dua prajurit aktif dalam kasus korupsi dana bencana BNPB.
Wisnu Cipto - Kamis, 22 Oktober 2026
2 TNI Aktif Diduga Terlibat Korupsi BNPB, Surat KPK ke Panglima Segera Ditindaklajuti
Indonesia
BNPB masih Berjibaku Padamkan 570 Hektare Karhutla, Kalimantan Tengah Terparah
Total target penanganan karhutla di enam provinsi tersebut mencapai 1.024,33 hektare. Dari jumlah itu, tim gabungan baru memadamkan 454,25 hektare.
Dwi Astarini - Rabu, 21 Oktober 2026
BNPB masih Berjibaku Padamkan 570 Hektare Karhutla, Kalimantan Tengah Terparah
Indonesia
Dari Maluku hingga Jawa Tengah, Karhutla di Luar Wilayah Prioritas belum Tuntas
Salah satu wilayah yang menghadapi kendala pemadaman yakni Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.
Dwi Astarini - Rabu, 21 Oktober 2026
Dari Maluku hingga Jawa Tengah, Karhutla di Luar Wilayah Prioritas belum Tuntas
Indonesia
KPK Buka Isi Surat ke Panglima TNI, Singgung Letjen Suharyanto di Konstruksi Korupsi BNPB
KPK bongkar isi surat ke Panglima TNI soal dugaan korupsi BNPB yang menyeret Letjen Suharyanto & aliran dana oknum TNI. Simak detailnya di sini!
Wisnu Cipto - Rabu, 21 Oktober 2026
KPK Buka Isi Surat ke Panglima TNI, Singgung Letjen Suharyanto di Konstruksi Korupsi BNPB
Indonesia
Parahnya Adik Eks Ketua BNPB Letjen Suharyanto, Duit Tenda Hingga Peralatan Karhulat Diketit!
KPK ungkap korupsi BNPB seret Bima Setiawan, adik eks Kepala BNPB Suharyanto. Pengadaan tenda, perahu karet & HT karhutla dikorup. Simak di sini!
Wisnu Cipto - Rabu, 21 Oktober 2026
Parahnya Adik Eks Ketua BNPB Letjen Suharyanto, Duit Tenda Hingga Peralatan Karhulat Diketit!
Indonesia
BNPB Uji Coba Dry Ice untuk Modifikasi Cuaca, Upaya Kurangi Dampak Asap Karhutla
BNPB menguji coba dry ice dalam operasi modifikasi cuaca. Teknologi ini dinilai bisa mengurangi dampak karhutla.
Soffi Amira - Rabu, 21 Oktober 2026
BNPB Uji Coba Dry Ice untuk Modifikasi Cuaca, Upaya Kurangi Dampak Asap Karhutla
Indonesia
KPK Geledah 8 Lokasi Kasus Korupsi BNPB, Sita 3 Mobil hingga Perhiasan
KPK menggeledah delapan lokasi kasus korupsi BNPB. Dalam penggeledahan itu, KPK menyita tiga mobil hingga perhiasan.
Soffi Amira - Selasa, 20 Oktober 2026
KPK Geledah 8 Lokasi Kasus Korupsi BNPB, Sita 3 Mobil hingga Perhiasan
Indonesia
Pemerintah Klaim Kondisi Ekonomi Indonesia masih Kokoh di Tengah Gejolak Global
Dinamika global masih perlu diwaspadai karena sejumlah kekuatan ekonomi utama dunia tengah menghadapi ketidakpastian.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Oktober 2026
Pemerintah Klaim Kondisi Ekonomi Indonesia masih Kokoh di Tengah Gejolak Global
Bagikan