Anak Zulhas Setuju Persoalan Pencari Suaka Diambilalih Pemerintah Pusat
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN yang juga anak Zulkifli Hasan, Zita Anjani (MP/Asropih)
MerahPutih.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PAN, Zita Anjani setuju bila persoalan para pencari suaka yang menggelandang di Ibu Kota diserahkan kepada Pemerintah Pusat.
Pasalnya, Pemerintah Provinsi DKI telah menghentikan memberikan fasilitas tempat tinggal sementara di lahan eks Kodim Kalideres, Jakarta Barat dan logistik makanan.
"Iya sudah pas ke pemerintah pusat (tangani pencari suaka), kata Zita saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (2/9).
Baca Juga:
Pemprov DKI Setop Berikan Bantuan Tempat Tinggal dan Makanan Pencari Suaka
Zita yang juga anak kandung dari Ketua MPR Zulkifli Hasan itu menuturkan, langkah Pemprov DKI sebelumnya sudah tepat telah melayani ribuan imigran pencari suaka di Jakarta dari tempat pengungsian sementara dan logistik.
"Jadi menurut saya wajib dilindungi nih semuanya, di dalam negeri dan suaka itu," tutur dia.
Tapi, kata dia, pemberian pelayanan fasilitas harus melihat keadaan. Jangan karena mengedepankan kemanusiaan Pemprov DKI mengesampingkan warga Jakarta lainnya yang membutuhkan.
"Tapi sekarang pertanyaannya ada ga anggarannya. Kalo misalkan kita menolong yang suaka tapi mengesampingkan kebutuhan kita sendiri itu jaga salah sih menurut saya," jelasnya.
"Coba deh blusukan ke daerah sana banyak loh orang-orang yang bener-benar tinggal ditempat yang kumuh dan miskin. Kalo kita kasih ke mereka tempat enak tapi ke warga negara kita ga enak ya aneh juga menurur saya," sambungnya.
Baca Juga
Sebelumnya, Pemprov DKI telah memindahkan sekitar 500-an orang telah dipindahkan, mereka diberi bantuan uang oleh UNHCR untuk mencari tempat tinggal berupa kos atau kontrakan.
Sementara sisanya lebih dari 300 masih bertahan di tempat pengungsian eks Kodim Kalideres, lantaran belum mendapatkan kejelasan. Makanan kini ditanggung oleh UNHCR sementara Pemprov DKI hanya menyediakan listrik dan air bersih. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
14 WNA China Kerja Ilegal di Proyek Mal Artha Gading, Imigrasi Sebut Pelanggarannya Masalah Izin Tinggal
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
DPRD Minta DLH DKI Gencar Sosialisasi Manfaat RDF Rorotan ke Masyarakat