Anak Zulhas Setuju Persoalan Pencari Suaka Diambilalih Pemerintah Pusat

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 02 September 2019
Anak Zulhas Setuju Persoalan Pencari Suaka Diambilalih Pemerintah Pusat

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN yang juga anak Zulkifli Hasan, Zita Anjani (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PAN, Zita Anjani setuju bila persoalan para pencari suaka yang menggelandang di Ibu Kota diserahkan kepada Pemerintah Pusat.

Pasalnya, Pemerintah Provinsi DKI telah menghentikan memberikan fasilitas tempat tinggal sementara di lahan eks Kodim Kalideres, Jakarta Barat dan logistik makanan.

"Iya sudah pas ke pemerintah pusat (tangani pencari suaka), kata Zita saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (2/9).

Baca Juga:

Pemprov DKI Setop Berikan Bantuan Tempat Tinggal dan Makanan Pencari Suaka

Zita yang juga anak kandung dari Ketua MPR Zulkifli Hasan itu menuturkan, langkah Pemprov DKI sebelumnya sudah tepat telah melayani ribuan imigran pencari suaka di Jakarta dari tempat pengungsian sementara dan logistik.

"Jadi menurut saya wajib dilindungi nih semuanya, di dalam negeri dan suaka itu," tutur dia.

Tapi, kata dia, pemberian pelayanan fasilitas harus melihat keadaan. Jangan karena mengedepankan kemanusiaan Pemprov DKI mengesampingkan warga Jakarta lainnya yang membutuhkan.

Pengungsi Pencari Suaka Butuh Bantuan Sajadah. (Antaranews)

"Tapi sekarang pertanyaannya ada ga anggarannya. Kalo misalkan kita menolong yang suaka tapi mengesampingkan kebutuhan kita sendiri itu jaga salah sih menurut saya," jelasnya.

"Coba deh blusukan ke daerah sana banyak loh orang-orang yang bener-benar tinggal ditempat yang kumuh dan miskin. Kalo kita kasih ke mereka tempat enak tapi ke warga negara kita ga enak ya aneh juga menurur saya," sambungnya.

Baca Juga

Belum Seluruh Pencari Suaka di Kalideres Dipindahkan

Sebelumnya, Pemprov DKI telah memindahkan sekitar 500-an orang telah dipindahkan, mereka diberi bantuan uang oleh UNHCR untuk mencari tempat tinggal berupa kos atau kontrakan.

Sementara sisanya lebih dari 300 masih bertahan di tempat pengungsian eks Kodim Kalideres, lantaran belum mendapatkan kejelasan. Makanan kini ditanggung oleh UNHCR sementara Pemprov DKI hanya menyediakan listrik dan air bersih. (Asp)

#DPRD DKI Jakarta #Aturan Suaka #WNA Ilegal
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Tiket masuk Ancol kini diusulkan gratis. DPRD DKI Jakarta pun buka suara perihal usulan tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 27 Oktober 2026
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
17 WNA Asal Malaysia dan Singapura Ditangkap Karena Berbisnis Pinjaman Online
Dalam menjalankan aksinya, mereka melakukan identifikasi pelanggan dengan mengumpulkan informasi pekerjaan, slip gaji, kontak darurat, dan informasi personal lainnya.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 26 Oktober 2026
17 WNA Asal Malaysia dan Singapura Ditangkap Karena Berbisnis Pinjaman Online
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bagikan