Anak Zulhas Setuju Persoalan Pencari Suaka Diambilalih Pemerintah Pusat

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 02 September 2019
Anak Zulhas Setuju Persoalan Pencari Suaka Diambilalih Pemerintah Pusat

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN yang juga anak Zulkifli Hasan, Zita Anjani (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PAN, Zita Anjani setuju bila persoalan para pencari suaka yang menggelandang di Ibu Kota diserahkan kepada Pemerintah Pusat.

Pasalnya, Pemerintah Provinsi DKI telah menghentikan memberikan fasilitas tempat tinggal sementara di lahan eks Kodim Kalideres, Jakarta Barat dan logistik makanan.

"Iya sudah pas ke pemerintah pusat (tangani pencari suaka), kata Zita saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (2/9).

Baca Juga:

Pemprov DKI Setop Berikan Bantuan Tempat Tinggal dan Makanan Pencari Suaka

Zita yang juga anak kandung dari Ketua MPR Zulkifli Hasan itu menuturkan, langkah Pemprov DKI sebelumnya sudah tepat telah melayani ribuan imigran pencari suaka di Jakarta dari tempat pengungsian sementara dan logistik.

"Jadi menurut saya wajib dilindungi nih semuanya, di dalam negeri dan suaka itu," tutur dia.

Tapi, kata dia, pemberian pelayanan fasilitas harus melihat keadaan. Jangan karena mengedepankan kemanusiaan Pemprov DKI mengesampingkan warga Jakarta lainnya yang membutuhkan.

Pengungsi Pencari Suaka Butuh Bantuan Sajadah. (Antaranews)

"Tapi sekarang pertanyaannya ada ga anggarannya. Kalo misalkan kita menolong yang suaka tapi mengesampingkan kebutuhan kita sendiri itu jaga salah sih menurut saya," jelasnya.

"Coba deh blusukan ke daerah sana banyak loh orang-orang yang bener-benar tinggal ditempat yang kumuh dan miskin. Kalo kita kasih ke mereka tempat enak tapi ke warga negara kita ga enak ya aneh juga menurur saya," sambungnya.

Baca Juga

Belum Seluruh Pencari Suaka di Kalideres Dipindahkan

Sebelumnya, Pemprov DKI telah memindahkan sekitar 500-an orang telah dipindahkan, mereka diberi bantuan uang oleh UNHCR untuk mencari tempat tinggal berupa kos atau kontrakan.

Sementara sisanya lebih dari 300 masih bertahan di tempat pengungsian eks Kodim Kalideres, lantaran belum mendapatkan kejelasan. Makanan kini ditanggung oleh UNHCR sementara Pemprov DKI hanya menyediakan listrik dan air bersih. (Asp)

#DPRD DKI Jakarta #Aturan Suaka #WNA Ilegal
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Rio mendorong adanya pelatihan teknis intensif bagi kepala sekolah, guru, anggota TPPK/PPK
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Jangan sampai penanganan limpasan air laut ke daratan hanya ramai di media sosial.
Dwi Astarini - Kamis, 27 November 2025
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Indonesia
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Jakarta menghapus aturan larangan penjualan rokok di dekat sekolah. Jadi, pasal ini tak masuk dalam Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
Indonesia
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI mendorong Pemprov menggandeng Komdigi untuk merumuskan aturan penyaringan konten kekerasan, tanpa membatasi akses internet bagi pelajar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
Indonesia
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
DPRD DKI Jakarta menargetkan 13 raperda akan disahkan menjadi perda pada 2025.
Dwi Astarini - Selasa, 18 November 2025
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Indonesia
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
PSI menilai wacana pembatasan game online usai kasus SMAN 72 hanya mencari kambing hitam. Justin Adrian menegaskan orang tua harus bertanggung jawab atas anak.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Indonesia
14 WNA China Kerja Ilegal di Proyek Mal Artha Gading, Imigrasi Sebut Pelanggarannya Masalah Izin Tinggal
Petugas mendapati para WNA bekerja dari pukul 20.00 WIB hingga 04.00 WIB di lokasi proyek pembangunan mal di kawasan Kelapa Gading.
Wisnu Cipto - Jumat, 14 November 2025
14 WNA China Kerja Ilegal di Proyek Mal Artha Gading, Imigrasi Sebut Pelanggarannya Masalah Izin Tinggal
Indonesia
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
DPRD Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan Bappeda agar mengkaji lagi pengurangan anggaran pangan bersubsidi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
Indonesia
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Sebelum raperda diketok, tiga fraksi DPRD DKI Jakarta mengajukan interupsi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Indonesia
DPRD Minta DLH DKI Gencar Sosialisasi Manfaat RDF Rorotan ke Masyarakat
DPRD DKI minta DLH lebih aktif menjelaskan manfaat RDF Rorotan kepada masyarakat untuk mencegah kesalahpahaman dan menjaga kepercayaan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 12 November 2025
DPRD Minta DLH DKI Gencar Sosialisasi Manfaat RDF Rorotan ke Masyarakat
Bagikan