Anak Zulhas Setuju Persoalan Pencari Suaka Diambilalih Pemerintah Pusat

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 02 September 2019
Anak Zulhas Setuju Persoalan Pencari Suaka Diambilalih Pemerintah Pusat

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN yang juga anak Zulkifli Hasan, Zita Anjani (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PAN, Zita Anjani setuju bila persoalan para pencari suaka yang menggelandang di Ibu Kota diserahkan kepada Pemerintah Pusat.

Pasalnya, Pemerintah Provinsi DKI telah menghentikan memberikan fasilitas tempat tinggal sementara di lahan eks Kodim Kalideres, Jakarta Barat dan logistik makanan.

"Iya sudah pas ke pemerintah pusat (tangani pencari suaka), kata Zita saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (2/9).

Baca Juga:

Pemprov DKI Setop Berikan Bantuan Tempat Tinggal dan Makanan Pencari Suaka

Zita yang juga anak kandung dari Ketua MPR Zulkifli Hasan itu menuturkan, langkah Pemprov DKI sebelumnya sudah tepat telah melayani ribuan imigran pencari suaka di Jakarta dari tempat pengungsian sementara dan logistik.

"Jadi menurut saya wajib dilindungi nih semuanya, di dalam negeri dan suaka itu," tutur dia.

Tapi, kata dia, pemberian pelayanan fasilitas harus melihat keadaan. Jangan karena mengedepankan kemanusiaan Pemprov DKI mengesampingkan warga Jakarta lainnya yang membutuhkan.

Pengungsi Pencari Suaka Butuh Bantuan Sajadah. (Antaranews)

"Tapi sekarang pertanyaannya ada ga anggarannya. Kalo misalkan kita menolong yang suaka tapi mengesampingkan kebutuhan kita sendiri itu jaga salah sih menurut saya," jelasnya.

"Coba deh blusukan ke daerah sana banyak loh orang-orang yang bener-benar tinggal ditempat yang kumuh dan miskin. Kalo kita kasih ke mereka tempat enak tapi ke warga negara kita ga enak ya aneh juga menurur saya," sambungnya.

Baca Juga

Belum Seluruh Pencari Suaka di Kalideres Dipindahkan

Sebelumnya, Pemprov DKI telah memindahkan sekitar 500-an orang telah dipindahkan, mereka diberi bantuan uang oleh UNHCR untuk mencari tempat tinggal berupa kos atau kontrakan.

Sementara sisanya lebih dari 300 masih bertahan di tempat pengungsian eks Kodim Kalideres, lantaran belum mendapatkan kejelasan. Makanan kini ditanggung oleh UNHCR sementara Pemprov DKI hanya menyediakan listrik dan air bersih. (Asp)

#DPRD DKI Jakarta #Aturan Suaka #WNA Ilegal
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Pertanyakan Program Jitu Pramono Atasi Banjir
Persoalan klasik banjir tiap tahun masih saja terjadi menyusahkan warga Ibu Kota.
Dwi Astarini - Senin, 26 Januari 2026
DPRD DKI Pertanyakan Program Jitu Pramono Atasi Banjir
Indonesia
Pengendara Tewas Terjebak Macet di Jakbar, DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir oleh Gubernur Pramono
Kasus kematian terkait dengan banjir ini tidak boleh dibiarkan terus berlanjut. Pemprov DKI harus bisa melindungi nyawa penduduknya.
Dwi Astarini - Jumat, 23 Januari 2026
Pengendara Tewas Terjebak Macet di Jakbar, DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir oleh Gubernur Pramono
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Dinas SDA untuk Singkirkan Ego Sektoral atau Jakarta Tetap Jadi Langganan Banjir
Petugas jangan sampai berniat membantu, tetapi justru membahayakan diri sendiri karena peralatannya tidak lengkap
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Januari 2026
DPRD DKI Ingatkan Dinas SDA untuk Singkirkan Ego Sektoral atau Jakarta Tetap Jadi Langganan Banjir
Indonesia
DPRD DKI Bahas Raperda P4GN, Pramono Tegaskan Komitmen Pemberantasan Narkoba
DPRD DKI membahas Raperda P4GN bersama Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Ia mengatakan, pemberantasan narkoba akan dipertegas,
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
DPRD DKI Bahas Raperda P4GN, Pramono Tegaskan Komitmen Pemberantasan Narkoba
Indonesia
Cegah Penyalahgunaan, Fraksi Gerindra DKI Dorong Pengawasan Ketat Obat Keras
Fraksi Gerindra DPRD DKI meminta Pemprov DKI melalui Dinkes memperketat izin penjualan obat keras seperti tramadol dan alprazolam guna mencegah penyalahgunaan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 19 Januari 2026
Cegah Penyalahgunaan, Fraksi Gerindra DKI Dorong Pengawasan Ketat Obat Keras
Indonesia
DPRD DKI Usulkan Cabut Izin Permanen Tempat Hiburan Malam Terkait Narkoba
DPRD DKI Jakarta mengusulkan pencabutan izin usaha permanen bagi tempat hiburan malam (THM) yang terbukti menjadi lokasi peredaran narkoba.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 19 Januari 2026
DPRD DKI Usulkan Cabut Izin Permanen Tempat Hiburan Malam Terkait Narkoba
Indonesia
Persoalan Banjir di Jakarta Tak Kunjung Terselesaikan, DPRD: OMC Hanya Instrumen Tambahan, Bukan Jawaban
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menggeser fokus kesiapsiagaan ke tingkat kecamatan dan kelurahan.
Frengky Aruan - Minggu, 18 Januari 2026
Persoalan Banjir di Jakarta Tak Kunjung Terselesaikan, DPRD: OMC Hanya Instrumen Tambahan, Bukan Jawaban
Indonesia
Wacana Pembangunan Monorel di Ragunan, DPRD DKI: Belum Ada Anggaran Khusus dalam APBD
Pembangunan monorel di Ragunan ternyata masih sebatas wacana. DPRD DKI Jakarta mengatakan, bahwa belum ada anggaran khusus dalam APBD.
Soffi Amira - Kamis, 15 Januari 2026
Wacana Pembangunan Monorel di Ragunan, DPRD DKI: Belum Ada Anggaran Khusus dalam APBD
Indonesia
Plafon Rusak dan Rawan Ambruk, DPRD DKI Soroti Bangunan Pasar Sunan Giri Jaktim
Anggota DPRD DKI dari PSI menyoroti kondisi Pasar Sunan Giri Pulogadung yang dinilai berbahaya. Pasar Jaya diminta melakukan revitalisasi total.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 15 Januari 2026
Plafon Rusak dan Rawan Ambruk, DPRD DKI Soroti Bangunan Pasar Sunan Giri Jaktim
Indonesia
DPRD DKI Minta Revitalisasi Pasar Rakyat Jangan Cuma Proyek Seremonial Belaka
Ismail menyarankan agar Perumda Pasar Jaya menerapkan konsep pengembangan kawasan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
DPRD DKI Minta Revitalisasi Pasar Rakyat Jangan Cuma Proyek Seremonial Belaka
Bagikan