Andika Pratama
MerahPutih.com - Rencana Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto untuk membeli pesawat Eurofighter 'Typhoon' untuk melengkapi Alat Utama Sistem Senjata (alutsista) mendapatkan kritikan dari anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya.
Willy menganggap pembelian alutsista untuk TNI Angkatan Udara tersebut dilakukan tanpa dasar kebijakan pertahanan justru akan terlihat sebagai belanja serampangan namun hingga saat ini pemerintah belum selesai merevisi kebijakan umum pertahanan.
Baca Juga
"Beli pesawat, tank, senjata serbu itu semua harus ada dasarnya apalagi beli pesawat tempur udara jenis superfighter. Salah-salah kita bisa dilihat sedang mengubah strategi defensive aktif menjadi ovensif. Ini bisa jadi soal pertahanan dan politik luar negeri yang terlihat oleh negara lain," ujarnya di Jakarta, Rabu (22/7)
Dia mengkritik adanya kesan tergesa-gesanya pembelanjaan APBN Kemhan karena belanja alutsista apapun sah saja jika didahului dengan kajian komprehensif sistem pertahanan yang akan dibangun.
Menurut dia, DPR tentu akan mendukung jika belanja alutsista memang merupakan hal yang mendasar dalam rangka pertahanan negara.
"Belanja alutsista semacam pesawat tempur ini bukan seperti belanja rutin lainnya karena merupakan belanja strategis karenanya harus sangat hati-hati, disesuaikan dengan doktrin pertahanan dan politik luar negeri Indonesia. Tidak bisa hanya dengan alasan peremajaan atau alasan pembinaan trimatra," katanya dilansir Antara
Wakil Ketua F-NasDem DPR itu menyoroti rencana pembelian Typhoon yang hampir sejenis dengan Sukhoi-35 karena pembelian jenis pesawat tempur yang serupa namun dengan model yang berbeda akan menjadi tidak efisien dan akan membengkakkan anggaran.
Willy menilai jenis Thpoon yang mau dibeli, Indonesia sebenarnya sudah punya Sukhoi 35, sistem perawatan, peralatan, suku cadang dan kebutuhan Sukhoi pun sudah disiapkan lalu kenapa justru beli yang berbeda lagi.
"Kalau beli yang berbeda, maka belanja lainnya untuk perbaikan, perawatan, suku cadang dan lainnyapun akan beda. Dampaknya akan juga berkenaan dengan APBN nantinya," katanya.
Willy menilai Menhan Prabowo harus pikirkan juga hal tersebut karena lebih baik beli dari model yang sama saja.
Baca Juga
Willy meyakini Prabowo sangat memahami ancaman pertahanan negara khususnya di matra darat namun kelebihan Menhan tersebut harus diperkuat dengan kajian-kajian strategis pertahanan negara yang lebih komprehensif.
"Kalau Amerika punya Network Centric Warfare (NCF) sebagai doktrin perangnya agar dapat menyesuaikan dengan kondisi dan perkembangan teknologi informasi. Lantas bagaimana dengan kita menghadapi perang asimetris, ini yang harus dipikirkan lebih matang selain belanja 'rutin' alutsista," pungkasnya. (*)
