Pemilu 2019

Amien Rais Ancam KPU dan Bawaslu, PDI Perjuangan: Ini Upaya Mendelegitimasi Penyelenggara Pemilu

Eddy FloEddy Flo - Sabtu, 02 Maret 2019
 Amien Rais Ancam KPU dan Bawaslu, PDI Perjuangan: Ini Upaya Mendelegitimasi Penyelenggara Pemilu

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (MP/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Mantan Ketua MPR Amien Rais bersama elemen Forum Umat Islam pada hari Jumat (1/3) kemarin menggeruduk kantor Komisi Pemilihan Umum untuk menuntut penyelenggara pemilu tersebut berlaku jujur dan adil selama Pilpres 2019.

Amien Rais bahkan mendoakan KPU dan Bawaslu serta menegaskan pihaknya siap membuat perhitungan jika Pemilu 2019 dicurangi. Bahkan politisi senior itu menyebut laknat Tuhan bagi siapa saja yang berbuat curang.

Menanggapi ancaman Amien Rais, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai bahwa pernyataan mantan Ketua Umum PAN itu berbahaya karena berupaya mendelegitimasi penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu.

"Bapak Amien Rais melakukan upaya yang menurut saya sangat berbahaya disampaikan," kata Hasto yang ditemui di Kabupaten Lampung Tengah, Jumat (1/3) malam.

Amien Rais ancam KPU dan Bawaslu
Amien Rais memberikan keterangan pers di Rumah Pemenangan Partai Amanat Nasional (PAN) Jakarta Selatan (MP/Ponco Sulaksono)

Hasto mengatakan itu menyikapi pernyataan Amien Rais dalam aksi di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Jumat bahwa ada gejala kecurangan luar biasa sejak enam bulan lalu.

Menurut dia, sejak dulu PDI Perjuangan konsisten agar Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 diperbaiki dan penyelenggara pemilu tetap netral.

"Bagaimana agar alat-alat negara tidak boleh digunakan," ujar Hasto.

Hal itu, lanjut Hasto lagi, lantaran PDI Perjuangan memiliki pengalaman buruk di masa lalu, terutama pada Pemilu 2004 dan 2009.

Hasto pun membantah terjadi kecurangan pada Pemilu 2019, karena pihaknya mendorong agar penyelengara pemilu juga tidak berpihak.

"Karena itulah justru ketika kita berada dalam kekuasaan pemerintahan kita tidak ingin menggunakan kekuasaan dengan cara-cara yang tidak benar," katanya.

Ketua Setara Institute Hendardi
Ketua SETARA Institute Hendardi. (MP/Fadhli)

Sementara itu, Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan Amien Rais boleh saja melakukan kritik, namun seharusnya tidak diikuti dengan cara-cara yang dapat mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum.

Pernyataan Amien Rais dalam aksi Forum Umat Islam (FUI) di depan Kantor KPU RI pada Jumat (1/3) tentang gejala kecurangan KPU merupakan suatu hal yang wajar dalam konteks mengingatkan KPU untuk bekerja profesional, adil, dan berintegritas.

"Tetapi, pada saat yang bersamaan Amien Rais juga menebar ranjau yang ditujukan untuk membenarkan tindakan-tindakan 'perlawanan' atas produk kerja KPU manakala menurut pandangannya KPU melakukan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif," katanya dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat.

Hendardi sebagaimana dilansir Antara mengatakan, FUI dan Amien Rais adalah organisasi dan individu politik yang pada Pemilu 2019 berafiliasi dengan Prabowo-Sandi. Oleh karenanya pernyataan-pernyataan keras Amien atas KPU harus dipandang sebagai bentuk intimidasi politik yang ditujukan untuk membangun opini publik untuk melemahkan KPU dan pada saat bersamaan memberikan insentif politik elektoral pada Prabowo-Sandi bahwa kandidat yang diusungnya dizalimi oleh rezim, dicurangi dan seterusnya.

"Pesimisme semacam ini bukan hanya melemahkan KPU, tetapi juga mengajarkan masyarakat untuk tidak percaya pada produk demokrasi yang sedang berjalan," terang dia.

KPU adalah produk DPR di dalamnya terdapat anggota fraksi-fraksi dari partai pengusung Prabowo-Sandi. Di dalam setiap pengambilan keputusan-keputusan teknis kepemiluan, KPU juga melibatkan wakil dari masing-masing pasangan calon, sepanjang tidak melampaui kewenangannya.

"Jadi, semestinya tidak ada alasan bagi Amien dan Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, untuk tidak percaya KPU," ujar Advokat yang juga pegiat HAM itu.

Meskipun demikian, KPU memang harus dikawal bukan ditakut-takuti atau diancam, karena integritas dan keadilan pemilu adalah kepentingan rakyat. Semua tuduhan dugaan kecurangan satu per satu telah diklarifikasi oleh KPU.

"Kita semestinya mendukung independensi KPU dan jauhkan KPU dari potensi tidak netral dalam kontestasi pemilu, karena jika KPU tidak tidak independen, bukan hanya kubu Prabowo-Sandi yang dirugikan tetapi juga kubu Jokowi-Ma'ruf. Bahkan yang paling dirugikan adalah rakyat, karena harus menerima produk demokrasi yang tidak berkualitas," tandas Hendardi.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Hujan Lebat yang Disertai Angin Kencang Rusak Belasan Rumah di Yogyakarta

#Amien Rais #Pemilu 2019 #Komisi Pemilihan Umum #Bawaslu #Hasto Kristiyanto #PDI Perjuangan
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Hasto Tegaskan Prabowo Masih Percaya Ke Megawati
Kepercayaan ini terlihat dari posisi Megawati yang tetap menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
Angga Yudha Pratama - Minggu, 17 Agustus 2025
Hasto Tegaskan Prabowo Masih Percaya Ke Megawati
Indonesia
Jadi Sekjen PDIP Lagi, Hasto Tegaskan Bakal Selalu Loyal ke Megawati
PDIP, kata ia, akan berdiri di depan dalam memelopori kebijakan-kebijakan pro rakyat sesuai arahan dari Megawati pada saat Kongres Ke-6 PDIP di Bali.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 17 Agustus 2025
Jadi Sekjen PDIP Lagi, Hasto Tegaskan Bakal Selalu Loyal ke Megawati
Indonesia
Ganjar Ungkap Momen Megawati kembali Tunjuk Hasto Jadi Sekjen PDIP
Penunjukan sekjen partai menjadi kewenangan ketua umum.
Dwi Astarini - Kamis, 14 Agustus 2025
Ganjar Ungkap Momen Megawati kembali Tunjuk Hasto Jadi Sekjen PDIP
Indonesia
Struktur Kepengurusan Terbaru PDIP: Hasto Kristiyanto Kembali Jabat Posisi Sekjen
Posisi sekjen sempat diambil alih oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 14 Agustus 2025
Struktur Kepengurusan Terbaru PDIP: Hasto Kristiyanto Kembali Jabat Posisi Sekjen
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Amnesti hingga Abolisi untuk Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto Ternyata Diberikan Atas Perintah Jokowi
Sebuah unggahan informasi menyebut pemberian kebebasan untuk dua tokoh politik itu karena jasa Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 08 Agustus 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Amnesti hingga Abolisi untuk Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto Ternyata Diberikan Atas Perintah Jokowi
Indonesia
Menkum Ungkap Alasan Utama Presiden Beri Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong
Abolisi adalah hak presiden untuk menghapuskan tuntutan pidana atau menghentikan proses hukum dengan persetujuan DPR
Angga Yudha Pratama - Kamis, 07 Agustus 2025
Menkum Ungkap Alasan Utama Presiden Beri Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong
Indonesia
Golkar Sebut Abolisi untuk Tom Lembong dan Amnesti Hasto Momen untuk Merajut Semangat Kebangsaan
Bagi Sari, keputusan ini demi kebaikan bangsa
Angga Yudha Pratama - Senin, 04 Agustus 2025
Golkar Sebut Abolisi untuk Tom Lembong dan Amnesti Hasto Momen untuk Merajut Semangat Kebangsaan
Indonesia
Dasar Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong, Prabowo Lihat Kasusnya Bernuansa Politis
Wujud nyata Presiden Prabowo untuk memperkuat persatuan dan kesatuan.
Wisnu Cipto - Senin, 04 Agustus 2025
Dasar Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong, Prabowo Lihat Kasusnya Bernuansa Politis
Indonesia
Presiden Prabowo Berani Ambil Langkah Kontroversial, Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto Disebut Demi Stabilitas Nasional
Langkah Prabowo dinilai tepat untuk menjag persatuan
Angga Yudha Pratama - Senin, 04 Agustus 2025
Presiden Prabowo Berani Ambil Langkah Kontroversial, Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto Disebut Demi Stabilitas Nasional
Indonesia
Dasco Tegaskan Dukungan PDIP ke Prabowo Tak Terkait Amnesti Hasto Kristiyanto
Dasco mengatakan Megawati meminta kader PDIP memberikan dukungan dan kritik apabila ada kebijakan Pemerintah Prabowo yang tidak pro rakyat.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 04 Agustus 2025
Dasco Tegaskan Dukungan PDIP ke Prabowo Tak Terkait Amnesti Hasto Kristiyanto
Bagikan