Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Eskalasi di Timur Tengah sejak serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran semakin meningkat, terutama setelah perang ini menyerang infrastruktur minyak.
Bahkan, eskalasi yang terjadi di Iran telah memicu blokade "de facto" atas Selat Hormuz, sebuah jalur pelayaran yang penting bagi pengiriman minyak dan gas LPG dari negara-negara di Teluk Persia ke pasar dunia. Gangguan pelayaran tersebut juga berdampak pada tingkat ekspor dan produksi minyak di kawasan Teluk.
Sementara itu, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mempertimbangkan merebut Pulau Kharg di Iran utara, sebuah langkah yang akan melibatkan penerjunan personel militer AS ke wilayah Iran secara langsung.
Menurut laporan Axios, mengutip sejumlah sumber, Senin, Trump disebut tertarik terhadap rencana merebut sepenuhnya Pulau Kharg karena dapat memberi "pukulan telak" bagi ekonomi Iran dan memutus pendanaan bagi Teheran.
Seorang pejabat Gedung Putih kepada Axios mengatakan Presiden AS itu belum menetapkan keputusan apapun terkait Pulau Kharg.
Namun, kata sumber itu, situasi dapat berubah jika upaya memulihkan jalur pelayaran di Selat Hormuz jadi berlarut-larut.
Menurut laporan Axios, langkah tersebut memerlukan pengerahan personel AS ke wilayah Iran, sehingga dikhawatirkan dapat memicu serangan balasan Iran terhadap fasilitas produksi dan instalasi pipa minyak di kawasan Teluk, khususnya di Arab Saudi.
Sementara itu, Perancis bersama sejumlah negara lainnya tengah mengupayakan misi gabungan untuk memastikan jalur aman bagi kapal tanker yang akan melintasi Selat Hormuz, Iran.
Upaya itu dilakukan di tengah eskalasi di Timur Tengah, menurut laporan Financial Times, Minggu (15/3), mengutip diplomat Prancis yang tidak bersedia disebutkan namanya.
"Kami bekerja sama dengan sejumlah mitra untuk memastikan jalur aman bagi kapal tanker melintasi Selat Hormuz," kata diplomat itu seperti dikutip oleh surat kabar tersebut.
Namun, dia tidak mengungkapkan siapa saja mitra yang dimaksud. Sumber tersebut menambahkan bahwa Menteri Luar Negeri Perancis Jean-Noel Barrot akan membahas inisiatif itu dengan rekan-rekan mereka di Uni Eropa pada Senin (16/3). (*)
