Pemilu 2019

Amankan Pemilu 2019, Kapolda Papua Barat Intensifkan Koordinasi dengan Pihak Terkait

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 16 November 2018
Amankan Pemilu 2019, Kapolda Papua Barat Intensifkan Koordinasi dengan Pihak Terkait

Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Rudolf Albert Rodja (Foto: polri.go.id)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.Com - Wilayah Papua kerap masuk zona merah terkait kerawanan dan pelanggaran Pemilu. Kepolisian Daerah Papua Barat bekerja keras menciptakan suasana Pemilu yang aman dan sejuk. Hasilnya, dalam Pemilu 2014 dan Pilkada 21018 situasi relatif kondusif dan kian membaik.

Kapolda Papua Barat Brigjen Rudolf Albert Rodja menyatakan akan terus meningkatkan situasi keamanan wilayahnya jelang Pemilu 2019. Salah satu langkah yang ditempuh Brigjen Rudy, demikian sapaanya yaitu mengintensifkan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan.

Pada Kamis (15/11) kemarin bertempat di Manokwari, Kapolda Papua Barat Brigjen Rudy Rodja menggelar rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, pimpinan partai politik, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat serta komponen lainnya di daerah itu.

Kegiatan serupa, kata Rudy pada pertemuan itu, akan dilaksanakan secara rutin sebulan sekali hingga seluruh tahapan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) berlangsung lancar dan aman.

Gubernur Papua Barat dan Kapolda Papua Barat Brigjen Rudy Rodja
Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan (kiri) bersama Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Rudolf Rodja (kanan) saat HUT Brimob. (ANTARA FOTO/Olha Mulalinda)

Kapolda Papua Barat mengutarakan, pesta demokrasi tahun 2019 merupakan pemilu yang kompleks, karena memilih DPRD kabupaten, kota, provinsi, DPD, DPR RI hingga presiden dan wakil presiden.

Butuh perhatian dan komitmen berbagai pihak agar Pemilu 2019 berjalan lancar tanpa perselisihan.

Menurutnya, masih banyak hal yang harus dikoordinasikan bersama terkait sejumlah potensi masalah yang bisa mengganggu stabilitas keamanan pada pelaksanaan pemilu.

Pertemuan ini diharapkan bisa melahirkan solusi atas seluruh potensi masalah kepemiluan.

Berkaca dari pelaksanaan pemilu sebelumnya, kata dia, pemerintah, aparat keamanan, penyelenggara pemilu serta pihak terkait lainnya harus memiliki persiapan lebih baik.

"Pelaksanaan pileg harus diantisipasi karena pesertanya banyak, berbeda dengan pilpres yang hanya terdapat dua pasangan. Masing-masing memiliki tingkat kerawanan berbeda," ujar Kapolda.

Pada Pileg 17 April 2019 masyarakat Papua Barat akan memilih 42 calon anggota DPR RI, 10 DPD, 598 calon anggota DPR Papua Barat serta 3.915 calon anggota DPRD di 13 kabupaten/kota.

Rudy Rodja sebagaimana dilansir Antara berharap semua pihak menjalankan perannya secara profesional, juga saling berkoordinasi jika menemukan persoalan di lapangan.

"Bila ada pihak-pihak yang bermain, maka kamtibmas akan terganggu. Menciptakan kamtibmas yang aman, damai dan sejuk bukan hanya tanggung jawab Polri, tetapi kita semua," ucap Kapolda Rudy Rodja.

Polri, kata Brigjen Rudolf Albert Rodja, telah melaksanakan Operasi Mantap Brata sejak bulan lalu. Polisi juga sudah melaksanakan pengamanan kampanye yang saat ini sedang berlangsung.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Jenderal Mulyono: Peningkatan Kemampuan Tempur Sebagai Bentuk Tanggung Jawab TNI Kepada Rakyat

#Papua Barat #Pemilu 2019 #Pilpres 2019 #Brigjen Rudolf Albert Rodja
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Prabowo Usulkan Referendum untuk Kemerdekaan Aceh dan Papua Barat
Kedua wilayah itu sampai kapanpun tetap menjadi bagian dari Indonesia.
Dwi Astarini - Senin, 18 Agustus 2025
[HOAKS atau FAKTA] : Prabowo Usulkan Referendum untuk Kemerdekaan Aceh dan Papua Barat
Indonesia
Langgar Aturan dan Merusak Alam, Prabowo Akhirnya Hentikan Langsung Izin Tambang Nikel di Raja Ampat
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pencabutan atas IUP empat perusahaan tambang di Raja Ampat.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 Juni 2025
Langgar Aturan dan Merusak Alam, Prabowo Akhirnya Hentikan Langsung Izin Tambang Nikel di Raja Ampat
Indonesia
Komisi IX DPR Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan Papua Barat: Tidak Ada RS Tipe A dan B dan Dokter Spesialis Masih Langka
Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja reses ke Provinsi Papua Barat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Mei 2025
Komisi IX DPR Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan Papua Barat: Tidak Ada RS Tipe A dan B dan Dokter Spesialis Masih Langka
Indonesia
Tiga Jenderal Pimpin Pencarian Iptu Tomi di Hutan Papua Barat
Proses olah TKP dan rekonstruksi dilanjutkan untuk melengkapi data investigasi
Angga Yudha Pratama - Minggu, 27 April 2025
Tiga Jenderal Pimpin Pencarian Iptu Tomi di Hutan Papua Barat
Indonesia
Kapolri Umumkan 2 Kapolda Baru di Papua Tengah dan Barat Daya
Kapolri umumkan dua Kapolda baru di Papua Tengah dan Barat Daya. Penunjukkan ini menjadi bagian dari pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).
Soffi Amira - Rabu, 13 November 2024
Kapolri Umumkan 2 Kapolda Baru di Papua Tengah dan Barat Daya
Indonesia
MRP Desak Bawaslu Panggil Ketua KPU RI Perihal Seleksi Calon Kepala Daerah Papua Barat Daya
Laporan ini dilayangkan Bawaslu lantaran adanya dugaan pelanggaran administrasi pendaftaran cagub-cawagub di Papua Barat Daya.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 03 Oktober 2024
MRP Desak Bawaslu Panggil Ketua KPU RI Perihal Seleksi Calon Kepala Daerah Papua Barat Daya
Indonesia
Serang Anggota Polri hingga Tewas, OPM Bantah Incar Materi
Demi menuntut kemerdekaan Papua Barat.
Dwi Astarini - Jumat, 22 Maret 2024
Serang Anggota Polri hingga Tewas, OPM Bantah Incar Materi
Indonesia
KPK Tetapkan Pj Bupati Sorong dan Kepala BPK Papua Barat Tersangka Suap
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso dan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Papua Barat, Patrice Lumumba Sihombing sebagai tersangka kasus dugaan suap.
Mula Akmal - Selasa, 14 November 2023
KPK Tetapkan Pj Bupati Sorong dan Kepala BPK Papua Barat Tersangka Suap
Berita
KPK Sebut OTT Pj Bupati Sorong Terkait Pengondisian Temuan BPK
Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut OTT tersebut terkait dengan pengondisian atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Barat Daya.
Mula Akmal - Senin, 13 November 2023
KPK Sebut OTT Pj Bupati Sorong Terkait Pengondisian Temuan BPK
Indonesia
Airlangga Tegaskan Golkar Saat Ini Sangat Solid Dibanding Pemilu 2019
Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengklaim bahwa partainya sudah sangat solid menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, meskipun dihantam isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).
Mula Akmal - Kamis, 10 Agustus 2023
Airlangga Tegaskan Golkar Saat Ini Sangat Solid Dibanding Pemilu 2019
Bagikan