Alasan Tim Seleksi Tak Ajak Cawagub DKI FGD

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Rabu, 06 Februari 2019
Alasan Tim Seleksi Tak Ajak Cawagub DKI FGD

Pengurus PKS dan Gerindra DKI Jakarta usai pertemuan membahas mekanisme pencalonan cawagub DKI Jakarta (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Tim seleksi kelayakan dan kepatutan calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta masih terus melakukan rangkaian seleksi cawagub, seperti dengan melakukan forum group discussion (FGD).

Namun, dalam kegiatan tersebut tidak melibatkan tiga kandidat calon DKI 2 yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Salah satu anggota tim panelis, Ubedillah Badrun membeberkan alasan pihaknya tak menyertakan para kandidat cawagub yakni Abdurrahman Suhaimi, Ahmad Syaikhu, dan Agung Yulianto.

Tak dilibatkannya cawagub PKS itu, menurut dia, lantaran tim panelis memiliki tujuan khusus.

"Tujuanya kami ingin mengetahui daya akseptabilitas ketiga cawagub di mata tokoh masyarakat atau pemangku kepentingan di DKI. Jadi, ingin murni tanpa semacam intervensi psikologis cawagub kepada para pemangku kepentingan tersebut. Sengaja tidak dihadirkan," ujar Ubedillah, Rabu (6/2).

Sambung Ubedillah, hal itu dilakukan karena pihaknya ingin mengedepankan sikap objektif dalam mengambil sikap. Saat ini juga, Ubedillah menegaskan tim panelis masih menerima masukan dari beragam tokoh Jakarta.

Tokoh yang dilibatkan yakni Amir Hamzah (pengamat kebijakan publik), Kamsul Hasan (Ketua Dewan Kehormatan PWI), Yayat Supriatna (pengamat tata kota), Budi Wibowo (akademisi), Sugianto (pengusaha), Rakhmat (Serikat Pedagang Pribumi Sejahtera), dan M. Sidik (humanika).

"Dalam FGD, kami memperoleh banyak masukan. Terkait sejumlah masalah krusial yang harus dituntaskan oleh gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, dari soal kemiskinan, transportasi, sampah sampai soal ekonomi secara umum maupun spesifik," tuturnya. (Asp)

#PKS #Gerindra
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Indonesia
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, belum tegas menyatakan dukungan Prabowo-Gibran dua periode. Gerindra pun menanggapi hal tersebut.
Soffi Amira - Senin, 12 Oktober 2026
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
setiap warga negara, termasuk mantan presiden, memiliki hak politik yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Gerindra Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen
Sugiono menyatakan bakal ada pertemuan lanjutan antara ketua-ketua umum partai koalisi pemerintah untuk menentukan keputusan yang diambil bersama.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 16 September 2026
Gerindra Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen
Indonesia
Gerindra Klaim Partai Koalisi Prabowo Solid, Sepakat Ambang Batas Parlemen 5%
Partai Koalisi Pemerintahan Prabowo Subianto sepakat mengusulkan ambang batas parlemen 5 persen dalam revisi UU Pemilu. Simak poin kesepakatan koalisi di sini!
Wisnu Cipto - Rabu, 16 September 2026
Gerindra Klaim Partai Koalisi Prabowo Solid, Sepakat Ambang Batas Parlemen 5%
Indonesia
Adi Prayitno Baca Gejala Sinyal Keretakan di Koalisi Prabowo
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai manuver AHY jadi sinyal instabilitas politik di koalisi Prabowo.
Wisnu Cipto - Rabu, 09 September 2026
Adi Prayitno Baca Gejala Sinyal Keretakan di Koalisi Prabowo
Indonesia
Gerindra Bantah Ketum Projo Budi Arie, Sebut Analogi Patahan Sejarah Ahistoris
Wasekjen Partai Gerindra Kawendra Lukistian menegaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan berdasarkan konstitusi dan mandat rakyat yang sah.
Dwi Astarini - Rabu, 26 Agustus 2026
Gerindra Bantah Ketum Projo Budi Arie, Sebut Analogi Patahan Sejarah Ahistoris
Bagikan