Alasan Penjualan Surat Utang Negara Makin Diminati

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 30 April 2024
Alasan Penjualan Surat Utang Negara Makin Diminati

Uang dolar AS dan uang rupiah, Jakarta, Selasa (31/1/2023). ANTARA FOTO/Reno Esnir/tom/aa. (ANTARA FOTO/RENO ESNIR)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Surat Utang Negara saat ini menjadi primadona warga untuk diburu sebagai instrumen investasi, termasuk oleh asing. Setiap lelang, jumlah peminat melampaui dari target yang ditetapkan Kementerian Keuangan.

Di mana, lelang SUN pada 30 April 2024, total incoming bids investor asing pada lelang SUN meningkat signifikan menjadi Rp 8,81 triliun dari Rp 2,94 triliun pada lelang SUN sebelumnya.

Mayoritas dari incoming bids tersebut berada pada seri SUN tenor menengah (5 tahun) sebesar Rp 4,53 triliun atau 51,43 persen dari total incoming bids investor asing dan dimenangkan sebesar Rp3,23 triliun atau 15,05 persen dari total awarded bids.

Permintaan investor masih dominan pada seri SUN tenor 5 dan 10 tahun, dengan jumlah incoming bids dan awarded bids masing-masing sebesar 56,77 persen dari total incoming bids dan 76,74 persen dari total awarded bids.

Baca juga:

Pemerintah Tambah Utang Rp 5,07 dari Jual Surat Utang Syariah

Incoming bids terbesar adalah pada tenor 5 tahun yaitu Rp 14,27 triliun (28,42 persen dari total incoming bids) dan dimenangkan sebesar Rp 8,45 triliun (39,3 persen dari total awarded bids).

Total incoming bids pada lelang akhir bulan ini, menjadi Rp 50,2 triliun dari Rp32,34 triliun pada lelang SUN sebelumnya.

“Hal ini didukung oleh indikator perekonomian domestik yang konstruktif, antara lain solidnya kinerja APBN sampai akhir triwulan I 2024 dengan mencatat surplus sebesar Rp8,1 triliun, dan meningkatnya likuiditas domestik dengan pertumbuhan money supply (M2) pada bulan Maret lalu,” kata Direktur Surat Utang Negara Deni Ridwan di Jakarta, Selasa (30/6).

Deni menambahkan volatilitas pasar keuangan dalam beberapa waktu terakhir yang disebabkan oleh faktor global, seperti ekspektasi tingkat bunga tinggi the Fed untuk waktu yang lebih lama (high for longer) dan meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah, mendorong kenaikan tingkat imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) secara umum.

Baca juga:

Pemerintah Tarik Rp 22,6 Triliun Dari Lelang Surat Utang

Hal itu menyebabkan Weighted Average Yield (WAY) Obligasi Negara yang dimenangkan pada lelang SUN hari ini bergerak naik antara 4 sampai dengan 5 basis poin (bps) dibandingkan dengan level imbal hasil (yield) pasar sekunder pada penutupan sehari sebelumnya.

“Dengan mempertimbangkan yield SBN yang wajar di pasar sekunder, rencana kebutuhan pembiayaan tahun 2024, dan kondisi kas negara terkini, Pemerintah memutuskan untuk memenangkan penawaran sebesar Rp21,5 triliun pada lelang SUN hari ini,” ujar Deni.

Sesuai dengan kalender penerbitan SBN tahun 2024, lelang penerbitan SUN selanjutnya akan dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2024.

#Surat Utang Negara #Utang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Perusahaan Swasta Mulai Beli Patriot Bond, Jatuh Tempo 21 Oktober 2032
Danantara Indonesia, melalui holding investasi PT Danantara Investment Management (DAM) menawarkan Surat Utang Jangka Panjang (SUJP) tanpa melalui penawaran umum secara bertahap tahun 2025 tahap I alias Patriot Bond.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 23 Oktober 2025
Perusahaan Swasta Mulai Beli Patriot Bond, Jatuh Tempo 21 Oktober 2032
Indonesia
Menkeu Purbaya Ultimatum Kementerian Lembaga, Dana Tidak Terserap Bakal Digunakan Bayar Utang
Total realisasi belanja 15 K/L dengan anggaran besar tercatat mencapai Rp 692 triliun atau 63,1 persen dari pagu Rp 1.097,3 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Oktober 2025
Menkeu Purbaya Ultimatum Kementerian Lembaga, Dana Tidak Terserap Bakal Digunakan Bayar Utang
Indonesia
Rencana Utang Kereta Cepat 'Numpang' APBN Bikin BUMN Sehat Jadi 'Sakit', DPR Minta Jangan Korbankan Duit Rakyat Buat Whoosh
Perusahaan BUMN yang awalnya sehat kini terbebani kewajiban membayar utang Rp2 triliun per tahun akibat proyek kereta cepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 16 Oktober 2025
Rencana Utang Kereta Cepat 'Numpang' APBN Bikin BUMN Sehat Jadi 'Sakit', DPR Minta Jangan Korbankan Duit Rakyat Buat Whoosh
Indonesia
Menkeu Purbaya Yakin Danantara Bisa Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh, Pakai Dividen BUMN
Menkeu memandang, Danantara mampu menanggung beban tersebut karena memiliki sumber keuangan yang kuat dari dividen BUMN.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 Oktober 2025
Menkeu Purbaya Yakin Danantara Bisa Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh, Pakai Dividen BUMN
Indonesia
Proyek Kereta Cepat Whoosh Program Jokowi Jadi Beban, Kontrak Awal Proyek Ini Harus Disisir Ulang
Langkah ini, penting untuk memastikan siapa pihak yang bertanggung jawab terhadap utang proyek yang dikerjakan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 Oktober 2025
Proyek Kereta Cepat Whoosh Program Jokowi Jadi Beban, Kontrak Awal Proyek Ini Harus Disisir Ulang
Indonesia
PKS Dukung Menkeu Tidak Gunakan APBN Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh
Angka itu, bisa jadi lebih besar karena belum termasuk potensi kerugian keuangan negara lain yang menyertainya.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 Oktober 2025
PKS Dukung Menkeu Tidak Gunakan APBN Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh
Indonesia
Utang KCIC Bikin BUMN Pusing Tujuh Keliling, DPR Ingatkan Jangan Sampai Negara Ikutan Rugi
Secara ekonomi, jalur Jakarta–Surabaya dinilai lebih menjanjikan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 15 Oktober 2025
Utang KCIC Bikin BUMN Pusing Tujuh Keliling, DPR Ingatkan Jangan Sampai Negara Ikutan Rugi
Indonesia
Utang Luar Negeri Pemerintah Meningkat 6,7 Persen, Begini Peruntukannya
Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 Oktober 2025
Utang Luar Negeri Pemerintah Meningkat 6,7 Persen, Begini Peruntukannya
Indonesia
DPR Desak OJK Hapus Pasal 'Debt Collector' di POJK 22/2023, Utang Wajib Perdata!
Abdullah mengaku prihatin dan miris dengan banyaknya insiden tindak pidana yang dilakukan oleh penagih utang
Angga Yudha Pratama - Jumat, 10 Oktober 2025
DPR Desak OJK Hapus Pasal 'Debt Collector' di POJK 22/2023, Utang Wajib Perdata!
Indonesia
Defisit Anggaran Bakal Capai Rp 698 Triliun di 2026, Menkeu Pede Tarik Utang Berkurang
Purbaya yakin tidak akan menarik utang besar pada tahun anggaran 2026. Malah, percaya diri utang yang diterbitkan nanti bisa lebih rendah dari target yang dipatok pada APBN 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 September 2025
Defisit Anggaran Bakal Capai Rp 698 Triliun di 2026, Menkeu Pede Tarik Utang Berkurang
Bagikan