Noer Ardiansjah
MerahPutih.com - Jaksa Agung HM Prasetyo mengkritisi operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Kajari Pamekasan Rudy Indra Prasetya, beberapa waktu lalu.
Menurut dia, sebelum melakukan OTT, lembaga antirasuah itu mestinya melakukan upaya pencegahan terlebih dahulu.
"Apa tidak bisa dicegah sebelumnya (OTT KPK)," kata Prasetyo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI di Jakarta, Rabu (11/10).
Dia menyebutkan, pihaknya telah melakukan MoU dengan KPK dan kesepahaman, yang sudah dipatuhi melalui kesepakatan. "Tapi kalau masih ada yang menyimpang kita ingatkan, bahkan ada peristiwa Kajari Pamekasan melalui OTT, saya ingatkan ke mereka (KPK) apa harus seperti itu, apa tidak bisa dicegah sebelumnya," katanya.
Selain itu, dia juga mengatakan, setahu pihaknya KPK turun ke Pamekasan bukan untuk kasus OTT, melainkan ada kasus yang lain. "Sprindik yang ditunjukkan kepada jaksa, bukan untuk kasus itu," katanya.
"Bahkan waktu itu kami sempat diundang KPK untuk bersama-sama mengumumkan tersangka dalam kasus itu, kami tidak hadir," katanya.
Kajari Pamekasan telah ditetapkan sebagai tersangka bersama empat orang lainnya termasuk Bupati Pamekasan. Achmad, Sutjipto, Agus, dan Noer disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Sedangkan Rudy disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Suap itu diberikan Agus kepada Rudy untuk mengamankan laporan penanganan kasus oleh Kejari Pamekasan terkait dengan pengadaan di desa yang menggunakan dana desa dengan nilai proyek Rp 100 juta. (*)
Sumber: ANTARA
