Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Amin AK, mengungkapkan keprihatinannya atas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencapai Rp 31,3 triliun per Februari 2025.
Angka ini menjadi defisit pertama dalam empat tahun terakhir, dipicu oleh penurunan drastis penerimaan pajak sebesar 41,86% dibandingkan tahun sebelumnya.
"Kami sangat prihatin dengan tren fiskal ini. Turunnya penerimaan pajak secara drastis bukan hanya mengancam keberlanjutan anggaran negara, tetapi juga bisa berdampak luas pada perekonomian nasional, stabilitas nilai tukar, dan kepercayaan investor," tegas Amin, Senin (17/3).
Baca juga:
Menko Yusril Ungkap Selama Ini 30% APBN Bocor Tanpa Pertanggungjawaban
Menteri Keuangan menyebutkan bahwa gangguan teknis pada sistem Coretax menjadi salah satu penyebab utama penurunan penerimaan pajak. Amin menilai masalah ini tidak boleh diabaikan dan harus segera ditangani secara serius.
"Kalau sistem perpajakan baru justru menyebabkan penerimaan negara terjun bebas, ini tanda bahwa ada kesalahan serius dalam perencanaannya. Pemerintah harus segera memastikan Coretax bisa berjalan optimal. Kalau tidak, pemerintah harus menyiapkan mekanisme darurat agar pengumpulan pajak tidak terus terganggu," ujar politisi Fraksi PKS ini.
Penurunan penerimaan pajak juga mengindikasikan adanya perlambatan ekonomi yang berdampak pada pajak korporasi dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Jika kondisi ini terus berlanjut, defisit APBN berpotensi melampaui target Rp 612,2 triliun (2,53% dari PDB) tahun ini. Selain itu, keterlambatan publikasi laporan APBN Januari-Februari 2025 menimbulkan keraguan tentang transparansi pengelolaan fiskal.
Baca juga:
Negara Alami Defisit di Awal Tahun, Sinyal Keras Indonesia Hadapi Tekanan Berat
"Kita tidak ingin ada spekulasi negatif akibat keterlambatan informasi. Menteri Keuangan harus lebih transparan dan responsif dalam menyampaikan kondisi fiskal negara agar pasar dan dunia usaha dapat mengantisipasi risiko dengan baik," kata Amin.
BAKN DPR RI berkomitmen untuk mengawal kebijakan ekonomi nasional agar tetap berada di jalur yang sehat dan berkelanjutan. "Kami akan terus mengawasi dan memberikan masukan kepada pemerintah agar kebijakan fiskal kita tidak hanya sekadar memenuhi target angka, tetapi benar-benar memperkuat ekonomi nasional secara menyeluruh," pungkasnya.
