Aksi Demo Jadi Momen Pedagang Raup Keuntungan

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 22 Agustus 2024
Aksi Demo Jadi Momen Pedagang Raup Keuntungan

Pedagang memanfaatkan momen demo di depan Gedung DPR, Kamis (22/9) (MP/Tika)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Aksi unjuk rasa tolak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada yang berlagsung di sekitar area Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dimanfaatkan pedagang untuk mengumpulkan cuan.

Keramain yang muncul seperti aksi unjuk rasa dijadikan pedagang menjadi indikator untuk menjajakan dagangan. Dagangan ini sangat beragam, mulai aksesori, makanan dan minuman, baju atau topi.

Seperti hanya aksi unjuk rasa yang berlangsung di DPR RI, hari ini. Terlihat di pinggir jalan Gatot Subroto Nomor 1, Kota Jakarta Pusat, terlihat ramai sekali pedagang yang berjualan.

Dari pantauan Merahputih.com, ada yang menjual tali pinggang. Ada juga pedagang yang berjualan cerutu rokok.

Baca juga:

Pakar Nilai Demo Hari Ini Simbol Perlawanan Terhadap Dinasti Politik

Adapula pedagang yang berjualan kopi keliling, lengkap dengan air mineral dan berbagai minuman perasa yang segar dan terjangkau.

Biasanya pedagang asongan seperti ini meraup untung besar di moment ini.

Para pedagaang yang hendak menjajakan jualanannya mesti datang lebih awal ketimbang massa aksi. Tujuannya supaya lebih mudah mengkoordinasi lapak yang hendak digunakan untuk memajang jualanannya.

Baca juga:

5.000 Mahasiswa Kepung Gedung DPR, Pagar Pembatas Berhasil Dijebol

Sedangkan pedagang yang berjualan keliling biasanya lebih ke penjual minuman. Mereka membelah lautan manusia, sambil mempromosikan dagangannya.

Adapun harga yang dipatok sama pada umumnya berkisar Rp 4 ribu-6 ribu untuk air mineral. Sedangkan minuman perasa biasanya dijual dengan harga Rp 5 ribu per bungkusnya. (Tka)

#DPR RI #UU Pilkada
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR soal Rencana KPK Panggil Menhut: Tak Boleh Ada Keistimewaan karena Jabatan
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menilai rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pengembangan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum yang harus dihormati.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
DPR soal Rencana KPK Panggil Menhut: Tak Boleh Ada Keistimewaan karena Jabatan
Indonesia
Komisi VIII DPR Prediksi Ongkos Haji 2027 Berpotensi Naik, Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi
Kenaikan sejumlah komponen biaya di Indonesia maupun Arab Saudi menjadi faktor utama yang berpotensi mendorong naiknya ongkos penyelenggaraan ibadah haji.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
Komisi VIII DPR Prediksi Ongkos Haji 2027 Berpotensi Naik, Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi
Indonesia
OTT KPK Jerat 2 Bupati Beruntun, PDIP: Bukti Pencegahan Korupsi Masih Lemah
Anggota Komisi II DPR RI menyoroti perlunya pembenahan mentalitas aparatur negara.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
OTT KPK Jerat 2 Bupati Beruntun, PDIP: Bukti Pencegahan Korupsi Masih Lemah
Indonesia
Dukung Perpres Nomor 111 Tahun 2025, DPR: Cegah Penyebaran LGBT
LGBT memang sudah menjadi ancaman nonmiliter dan menjadi tantangan bagi masa depan bangsa.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
Dukung Perpres Nomor 111 Tahun 2025, DPR: Cegah Penyebaran LGBT
Indonesia
MK Putuskan Pilkada Langsung Dipilih Rakyat, PPP: Jalani Saja
Putusan MK tersebut tidak ada yang berubah dari semula bahwa pelaksanaan pilkada di Indonesia tetap dipilih oleh rakyat.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
MK Putuskan Pilkada Langsung Dipilih Rakyat, PPP: Jalani Saja
Indonesia
DPR Soroti Kondisi Keamanan di Papua, Percaya TNI/ Polri Bisa Pulihkan Situasi
Peristiwa ini menunjukkan ancaman terhadap keamanan masyarakat masih nyata dan membutuhkan perhatian serius dari negara.
Dwi Astarini - Sabtu, 04 Juli 2026
DPR Soroti Kondisi Keamanan di Papua, Percaya TNI/ Polri Bisa Pulihkan Situasi
Indonesia
Pilot Sipil Tewas dalam Serangan di Yahukimo, DPR Minta Pemerintah Perkuat Perlindungan Warga Sipil Papua
DPR meminta pemerintah memperkuat perlindungan warga sipil setelah pilot Associated Mission Aviation (AMA) tewas dalam serangan di Yahukimo, Papua Pegunungan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 03 Juli 2026
Pilot Sipil Tewas dalam Serangan di Yahukimo, DPR Minta Pemerintah Perkuat Perlindungan Warga Sipil Papua
Indonesia
DPR Desak Evaluasi Aturan Pajak JHT agar tidak Membebani Pekerja
Pemerintah perlu meninjau kembali sejumlah regulasi yang dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.
Dwi Astarini - Jumat, 03 Juli 2026
DPR Desak Evaluasi Aturan Pajak JHT agar tidak Membebani Pekerja
Indonesia
Komisi Ojol Dipatok Maksimal 8 Persen, DPR Desak Pemerintah Susun Payung Hukum Permanen
Komisi V DPR akan terus mengawal pelaksanaan kebijakan tersebut agar benar-benar diterapkan sesuai keputusan pemerintah. 

Dwi Astarini - Jumat, 03 Juli 2026
Komisi Ojol Dipatok Maksimal 8 Persen, DPR Desak Pemerintah Susun Payung Hukum Permanen
Indonesia
Potongan Aplikator 8 Persen, DPR Khawatir Pendapatan Ojol Ikut Turun
Pendapatannya turun karena si pengusahanya menurunkan tarif sehingga menjadi pendapatan kepada pengemudi ini turun
Dwi Astarini - Jumat, 03 Juli 2026
 Potongan Aplikator 8 Persen, DPR Khawatir Pendapatan Ojol Ikut Turun
Bagikan